Gresik,sekilasmedia.com – Komisi 4 DPRD Kabupaten Gresik menjadi narasumber kegiatan Focus Group Discussion (FGD) terkait keefektifan program keluarga harapan (PKH) dalam penanggulangan kemiskinan di wilayah Kecamatan Cerme .
Kegiatan yang diinisiasi Kecamatam Cerme tersebut dihadiri Camat Cerme Umar Hasyim, kaur kesra, Sekdes dan pendamping PKH se Kecamatan Cerme, pada Jumat (9/9/2022), bertempat di pendopo Kecamatan Cerme.
Pada kesempatan ini, Ketua Komisi 4 DPRD Gresik H. Muchammad didampingi anggota Komisi 1, Hj. Hudaifah dan anggota Komisi 2 Mega Bagus Saputra berharap kepada semua pendamping desa dalam akuntabilitasnya melakukan sesuatu yang betul-bertul sesuai kondisi di lapangan agar angka riil kemiskinan kita bisa turun.
Di sini, Muchammad menyoroti peran pendamping PKH, Kepala Desa dan Kesra terkait keberaniannya menentukan sikap, apakah warga tersebut layak atau tidak layak menerima bantuan sosial tersebut.
Jikalau memang itu warga tersebut tidak layak menerima bantuan sosial baik dari pemerintah pusat, propinsi maupun daerah, ya jangan dimasukkan, tandasnya.
” Kalau itu sudah dilakukan oleh pendamping PKH kemudian ada beberapa pihak-pihak yang tidak setuju dengan penghapusan dimana orang tersebut tidak layak menerima. Untuk segera membuat surat atau melaporkan ke pemerintah daerah melalui Camat bahwasannya ada penolakan ketika itu sudah dihapus dari bantuan tersebut karena kondisi sudah layak/bagus/cukup,” tegasnya.
Legislator asal Desa Dadapkuning Cerme ini juga menghendaki agar angka kemiskinan kita sekarang 12,8 persen bisa turun.
” Sesuai dengan program pemerintah pada tahun 2023 diharapkan angka kemiskinan dari 12,8 persen bisa turun menjadi 10 persen. Tidak dipungkiri bahwa Kabupaten Gresik sendiri, angka kemiskinan masih lebih tinggi baik dari level nasional maupun propinsi, ” bebernya.
Untuk itu, Dia menghimbau kepada semua pengambil kebijakan di desa harus memahami masalah tersebut agar masyarakat yang betul-betul membutuhkan terjangkau atau tepat sasaran.
Sementara itu, saat ditanyakan terkait program NIAT yakni PKH Inklusif yang diprioritaskan bagi disabilitas dan lansia, menurut Muchammad tahun 2022 ini sudah jalan dengan anggaran kurang lebih sebesar Rp. 7 miliar. Program PKH Inklusif sendiri hendaknya diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan (tepat sasaran), jangan karena sesuatu atau hubungan saudara atau macam-macam diberikan tanpa ada dasar.
Agar bantuan sosial ini tepat sasaran dan valid, Komisi 4 DPRD Gresik berharap PKH dan Kesra sebagai penyalur membuat laporan monitoring dan evaluasi (monev) setiap triwulan di desa masing-masing, apakah ada yang keluar atau masuk, termasuk yang mokong (tidak bisa dikeluarkan) dan sudah ditegor dibuatkan surat. Laporan monev triwulan supaya disampaikan melalui Camat terus ke Bupati ditembuskan ke DPRD.
Selanjutnya agar tidak terjadi mis data di lapangan, kembali Muchammad berharap,” Maka setiap musdes harus sudah dimasukan bahwa data kemiskinan benar-benar valid dan dimasukan dalam data DTKS. Kuncinya di sana.” (ADV/rud)
