Blitar,Sekilasmedia.com
Bupati Blitar Hj Rini Sjarifah minta agar penanganan bencana di Kabupaten Blitar dilakukan secara simultan (menyeluruh) tidak hanya spasial pada periode tertentu atau daerah tertentu. Mak Rini-panggilan akrab Bupati Blitar ini berharap semua stakeholder terlibat dan solusi penangananya secara periodek.
‘’Semua intansi harus terlibat baik vertikal, pemerintah daerah maupun masyarakat. Perlu dilakukan langkah-langkah periodek solusi penanganannya, baik jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang,’’kata Mak Rini.
Dalam berbagai kesempatan, Bupati Mak Rini sering menyampaikan bahwa di Kabupaten Blitar secara garis besar ada 12 ancaman bencana meliputi, tanah longsor/gerak; banjir; letusan gunung api; gempa bumi; tsunami; rob/gelombang tinggi; puting beliung/angin kencang; kebakaran gedung/pemukiman; kekeringan; kebakaran hutan; wabah penyakit dan konfilk social.
‘’Kami ini komplet, semua ancaman bencana ada. Jadi penangannya tidak hanya pasca bencana, pemulihan sarana prasarana infrastuktur, pengungsian masyarakat, namun perlu penanganan secara menyeluruh dan sosusi jangka panjang,’’ungkap Mak Rini dihadapan Letjen TNI Suharyanto, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Gubernur Jawa Timur Hj Khofifah Indar Parawansa, saat Workskop Kebencanaan di Gedung BSDM Jawa Timur, Surabaya, awal Oktober 2022 lalu.
Mak Rini mengungkapkan bahwa, pasca bencana banjir di Sutojayan karena luapan Kali Bogel, Pemerintah Kabupaten Blitar telah melakukan langkah-langkah perbaikan infrastuktur yang terdiri dari pembangunan talud, sabo dam, dam, saluran sekunder, sayap jembatan dan plat deker. Serta pemberian bantuan social kepada masyarakat yang terdampak.
‘’Lokasinya ada di 8 kecamatan pada 19 desa/kelurahan. Khusus sarana prasarana ini anggarannya sekitar Rp 19 Milyar. Anggaran ini tentu saja tidak cukup, kami juga mengajukan usulan anggaran ke BNPB dan Propinsi Jawa Timur,’’tambah Mak Rini yang juga Ketua DPC PKB Kabupaten Blitar ini.
Lewat Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), kata Mak Rini, dianggarkan pula sosialisasi kepada masyarakat terhadap pencegahan dan mitigasi bencana. Kegiatan in, lanjut Bupati Blitar, berupa pemberian pelatihan, penyediaan papan informasi dan evakuasi serta kajian kebencanaan sebagai dasar deteksi dini terhadap berbagai potensi bencana.
Bupati Blitar mengharapkan upaya rehabilitasi dan konservasi hutan terutama di Blitar Selatan perlu dilakukan langkah kongkrit. Itu sebabnya, kata dia, perlu melibatkan Perhutani serta masyarakat pemegang izin pemanfaatan hutan perhutanan social (IPHPS).
‘‘Dan semua stakeholder terlibat mulai Jasa Tirta, Balai Besar Wilayah Sungai Brantas (BBWSB), Dinas PU SDA Jawa Timur serta OPD terkait. Sambil menunggu regulasi dari Perhutani, kita tetap menganggarkan bibit-bibit peneduh yang akan kita ditanam di pinggir jalan,’’kata Bupati Blitar.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Blitar, Dr Jumali, MAP mengungkapkan, Pemerintah Pusat lewat Balai Besar Wilayah Sungai Brantas (BBWSB), telah menyusun langkah-langkah penanganan banjir di Sutojayan. Langkah darurat antara lain, melakukan normalisasi Kali Gesing dan Bacem sepanjang 7,5 kilometer; proteksi tebing Kali Gesing dan Bacem sepanjang 7,5 kilometer dan penambahan outlet drainase pemukiman di Kali Bogel. ‘’Untuk pembangunan ini anggarannya disediakan Rp 50 milyar,’’kata Jumali mengutip dari BBWS Brantas.
Selanjutnya, kata Kepala Bappeda, langkah lain yang dilakukan BBWS Brantas adalah, sinkronisasi pemasangan Early Warning System (EWS) di Kali Bogel dan pola operasi Bendung Lodoyo. ‘’Upaya lain yang dilakukan BBWS Brantas adalah pembuatan chekdam di hulu anak Kali Bogel,’’tambah Jumali, Doktor lulusan Universitas Brawijaya Malang ini. ddg
