PALEMBANG, Sekilasmedia.ComRapat Paripurna DPRD Kota Palembang ke-1 Masa Persidangan | Tahun 2023 terkait Penyampaian Raperda Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Palembang Tahun 2023-2043 oleh Walikota Palembang yang diwakili Sekretaris Daerah
Kota palembang
Ratu Dewa.
Kamis (02/03/2023)
Rapat di pimpin oleh Wakil ketua DPRD kota Palembang Adzanu Getar Nusantara SH MH. Acara juga dihadiri oleh Sekda Kota Palembang Ratu Dewa, Ketua DPRD Kota Palembang Zainal Abidin SH, Wakil Ketua DPRD Yusuf Indra.
“Sesuai jadwal yang telah disepakati Badan musyawarah DPRD kota Palembang maka acara rapat Paripurna ke 2 masa persidangan 1 tahun kerja 2023 pada hari ini adalah. Pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap penyampaian Perda kota Palembang tahun 2023 oleh Bapak Wali Kota Palembang.
Pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap rancangan peraturan dari kota Palembang tahun 2023 dengan juru bicara dari fraksi
Demokrat juru H. Ilyas Hasbullah dari fraksi Demokrat. Sementara itu, juru bicara Partai Demokrat H. Ilyas Hasbullah mengatakan, DPRD kota Palembang terhadap penyampaian rancangan peraturan daerah tentang bencana tata ruang wilayah kota Palembang tahun 2023 2043. Dengan rencana rancangan peraturan wilayah kota Palembang tahun 2023 2043
“Kami ingin menyampaikan sejumlah hal, yang pertama rencana tata ruang wilayah adalah rancangan gambaran wajah kota Palembang tahun 2023 -2043. Hal ini harus berpedoman dengan substansi yang telah disahkan oleh dokter ajaib dan tata ruang Badan pertanahan Nasional,” ucap dia.
Lebih jauh ia berkata, tentu yang akan dilakukan kedepan adalah melanjutkan rencana tata ruang wilayah yang sudah berjalan sebelumnya. Mengingat pentingnya ini diperlukan kajian mendalam yang basis penelitian. Mengenai apa yang akan dikerjakan nanti memiliki pedoman kerja. Rencana dan struktur kerja yang berkesinambungan.
Dimana dua rencana tata ruang wilayah kota Palembang tahun 2023- 2043 tersebut perlu mempertimbangkan pemanfaatan ruang wilayah secara berdaya guna, berhasil guna.
Harus juga secara seimbang dan berkelanjutan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pertahanan serta keamanan yang ketiga dalam pelaksanaan perencanaan wilayah.
“Sebelumnya kami menyoroti masih adanya kelemahan pengawasan dalam perizinan. Pembuatan seperti pembelian izin memberikan bangunan. Tidak memperhatikan sistem zonasi drainase dalam pelaksanaannya,” ucapnya.
Kemudian terkait komunikasi adanya provider internet dan Telkom yang memasang tiang tanpa bencana sehingga ada yang dipasang di badan jalan dipakai rumah warga dan kabel yang tidak tertata, hal itu sangat mengganggu kenyamanan wajah kota. Bahaya dalam perawatan benda ini nantinya perlu peningkatan pengawasan di segala hal yang menyangkut tata ruang wilayah.
“Lalu disesuaikan dengan peraturan-peraturan yang berlaku yang kemudian mengapresikan kinerja pemerintah kota Palembang. Telah mengembangkan kota Palembang sebagai kota tepian sungai berbasis pariwisata. Berhasil mengubah wajah sungai lampion menjadi ikon wisata baik kota Palembang terus maju dan berkembang menjadi Palembang emas Darussalam.
Juru bicara Partai Gerindra. Raudhatul Janna kepada fraksi Gerindra untuk menyampaikan pemandangan umum terhadap raperda rencana tata ruang wilayah kota Palembang tahun 2023-2043 tersebut.
fraksi Gerindra menyampaikan pemandangan umum yaitu sebagai berikut. Raperda rencana tata ruang wilayah kota Palembang tahun 2023-2043 kebijakan penataan ruang adalah bagian terpenting dari pengelolaan pembangunan daerah yang berkesinambungan dan lestari pembentukan raperda ini terdiri dari 15 bab 90 pasal. Tentu sangat dibutuhkan dalam menyelenggarakan penataan ruang wilayah kota Palembang yang kita ketahui bersama.
“Terletak lebih rendah dari permukaan air laut dan sebagai salah satu kota metropolitan di Indonesia yang cepat pertumbuhan penduduk dan ekonominya maka secara umum fraksi Gerindra memandang bahwa memang raperda ini penting untuk dibentuk dengan mensinkronkan seluruh aspek lingkungan seperti sungai, rawa, daerah hijau sistem drainase yang terintegrasi pembatasan kawasan permukiman di sekitar aliran sungai. Pembuatan wilayah digunakan untuk wilayah. Pengembangan kota ramah lingkungan dan hemat energi serta fungsi-fungsi lain yang dapat memberikan nilai tambah dan kenyamanan bagi seluruh masyarakat kota Palembang
fraksi ini menyampaikan beberapa hal yaitu.
1. mohon penjelasan terhadap penataan ruang yang diklasifikasikan berdasarkan sistem fungsi utama, kawasan wilayah kegiatan utama, kawasan dan nilai strategis kawasan.
2. fraksi Gerindra memandang bahwa kegiatan penataan ruang berkaitan dengan perencanaan dengan acuan dokumen yang dihasilkan dari kegiatan penataan ruang dan perencanaan pembangunan untuk proyeksi pembangunan di masa yang akan datang. Terhadap hal tersebut kami minta penjelasan sampai sejauh mana integrasi antara rencana tata ruang wilayah dengan rencana pembangunan jangka panjang, daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah.
3. Dampak apa saja yang ditimbulkan dari perencanaan tata ruang kota. Mohon dijelaskan.4. Dengan cara apa agar bisa mengukur keberhasilan rencana tata ruang mohon penjelasan. 5. Bagaimana formulasi yang akan dilakukan oleh pemerintah kota Palembang dalam melaksanakan atau mengimplementasikan raperda ini setelah ditetapkan menjadi Perda nantinya, jika terdapat bangunan-bangunan yang dikendarai menyalahi RT RW dalam hal penataan maupun peruntukannya jelasnya.
PDI perjuangan juru bicara kepada duta Wijaya sakti SH.
Minta di daerah karenanya semua pelaku tetap pemerintahan harus memperhatikan dan menghormati Perda, karena itu merupakan bagian dari sumber hukum kita sebagai lembaga legislatif fungsi DPR salah satunya adalah membuat Perda.
Fungsi ini dijalankan bersama dengan kepala daerah, harus mendapatkan persetujuan dari kedua sisi pemerintahan tungkasnya.
“Dengan memanfaatkan ruang wilayah secara serasi, selaras, seimbang, berdaya guna berhasil guna berbudaya dan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, yang berkeadilan atau memelihara ketahanan dan keamanan nasional.
Juru bicara Ahmad Sobri Fadilah.
Rancangan peraturan daerah rencana tata ruang wilayah kota Palembang tahun 2023-2043 disampaikan oleh fraksi Partai Amanat Nasional.
PKB juru bicara Arya pratista Andi putra SH MH. Juru bicara dari fraksi kebangkitan bangsa.
“fraksi partai kebangkitan bangsa menyampaikan beberapa hal sebagai berikut 1 harus tetap mempertahankan dan mengembalikan fungsi rawa konservasi yang ada mempertahankan. lahan pertanian yang berkesinambungan dan memenuhi ruang terbuka hijau yang cukup.
Golkar juru bicara Feby Anggi Pratama SH MKN juru bicara dari Fraksi partai Golkar meminta kepada pemerintah kota Palembang untuk tetap fokus terhadap pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat kota Palembang disisa masa jabatan walikota dan wakil walikota Palembang periode tahun 2018-2023.
Faksi partai Golkar meminta kepada pemerintah kota Palembang melalui instansi terkait untuk menyelesaikan permasalahan lampu jalan, yang masih banyak mati.
Fraksi partai Golkar meminta kepada pemerintah kota Palembang melalui instansi terkait untuk terus memperbaiki jalan-jalan di kota Palembang
yang rusak.
“Selanjutnya fraksi partai Golkar meminta kepada pemerintah kota Palembang melalui instansi terkait untuk terus mengupayakan penanggulangan banjir, dengan perbaikan saluran yang berkala membongkar bangunan yang menutupi saluran dan membuat retensi di daerah rawan banjir. Bekerja sama dengan pemerintah tingkat kelurahan dan kecamatan, yang memiliki lahan dengan ganti rugi. Fraksi partai Golkar meminta kepada pemerintah kota Palembang untuk mengawasi penerimaan peserta didik baru tahun 2023 baik tingkat SD maupun SMP jangan sampai sekolah-sekolah mempersulit masyarakat dan adanya transaksional kepada orang tua didik. Fraksi partai Golkar meminta kepada Kepala Dinas Pendidikan kota Palembang, untuk tidak melakukan pengadaan buku paket pelajaran setiap tahunnya yang membebani dana BOS. Agar efisiensi dan efektif dalam penggunaan anggaran. Meminta kepada rumah sakit untuk meningkatkan pelayanannya profesional, dalam melayani.
PKS juru bicara Yulfa
fraksi partai keadilan sejahtera, meminta kepada saudara walikota untuk memberikan penjelasan dan keterangan tentang luas wilayah kota Palembang yaitu kurang lebih 35.250 hektar sebagaimana yang tercantum dalam rancangan peraturan daerah kota Palembang tahun 2023. Pasal 2 di mana jumlah tersebut atau luasan tersebut berbeda dengan peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 23 Tahun 1988 tentang perubahan batas wilayah kota daerah tingkat 2 Palembang. kabupaten daerah tingkat 2 Musi Banyuasin dan kabupaten daerah tingkat 2 Ogan Komering Ilir tentang perluasan wilayah disebutkan batas wilayah kotamadya daerah, kotamadya tingkat 2 Palembang. tungkasnya.
( Nn/L)
