Kepemimpinan Bupati Ikfina, Predikat Desa Mandiri Pertengahan Tahun 2024 Bakal Tuntas 100 Persen

Foto: Bupati Mojokerto Hj Ikfina Fahmawati bersama para jajarannya

Mojokerto,Sekilasmedia.com-Dalam kepemimpinan Bupati Mojokerto Hj Ikfina Fahmawati Predikat Desa Mandiri di Kabupaten Mojokerto di bulan Juni 2024 bakal tercapai hingga 100 persen, hal ini dibuktikan dari sisa 80 desa yang belum menyandang predikat, tetapi dalam bulan ini verifikasi tingkat kecamatan, simulasi dan berlanjut hingga proses pengajuan ke kementerian desa sudah dilalui, terakhir tinggal menunggu hasil pemutakhiran Indeks Desa Membangun (IDM).

Perlu diketahui, di Tahun 2022 Bupati Ikfina serahkan Penghargaan Desa Mandiri ke 6 Desa, dilanjutkan di Tahun 2023 ada peningkatan yang sangat signifikan yakni ada150 Desa di Kabupaten Mojokerto dapat predikat desa mandiri dan Bupati Ikfina langsung memberikan penghargaan di Pendopo Maja Tama saat itu.

Kepala BPMD Kabupaten Mojokerto Yudha Akbar Prabowo menjelaskan, bahwa dari 18 kecamatan, sisanya ada 80 Desa yang belum dituntaskan untuk mendapatkan predikat desa mandiri. Sisanya yang 80 desa akan tuntas sebelum Bupati Ikfina mengakhiri masa tugas yakni sekitar bulan Juni 2024,” terang Yudha pada Sekilas Media pada Kamis ( 3/5/2024).

Lebih lanjut, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Mojokerto Yudha Akbar Prabowo juga menjelaskan, desa yang menerima predikat, antara lain Kecamatan Bangsal 11 desa, Dawarblandong 14 desa, Dlanggu 12 desa, Gedeg 8 desa, Gondang 4 desa, Jatirejo 9 desa, Jetis 7 desa, Kemlagi 10 desa, Kutorejo 8 desa, Mojoanyar 4 desa, Mojosari 8 desa, Ngoro 9 desa, Pacet 10 desa, Pungging 5 desa, Puri 10 desa, Sooko 7 desa, Trawas 4 desa, dan Kecamatan Trowulan 10 desa.

BACA JUGA : Jelang Ramadan, Sekda Asahan Pimpin Rakor

“Dari 299 desa di Kabupaten Mojokerto, tahun 2022 sudah ada 6 desa yang mencapai predikat mandiri. Di tahun 2023 ini, ada 150 desa, Jadi totalnya ada 219 desa. Sehingga tercatat saat ini tinggal 80 desa lagi, yang akan kita selesaikan di bulan Juni 2024 mendatang,”ujarnya.

Indikator untuk menuju predikat desa mandiri harus benar-benar memiliki kemampuan melaksanakan pembangunan untuk mensejahterakan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Yakni melalui aspek ketahanan sosial, ketahanan ekonomi dan ketahanan ekologi berkelanjutan.

Diminta agar semua desa di Kabupaten Mojokerto berstatus mandiri semua. Bagian Administrasi Pemerintahan, Dinkes, Bappeda, agar desa-desa ini disupport supaya tidak ada yang mengganjal. Kemajuan kabupaten letaknya ada di desa. Status desa mandiri itu artinya mereka mampu menunjukkan dan mengenal potensinya, mengelola, sehingga dapat mewujudkan ketahanan ekonomi sosial maupun kesejahteraan,” tambah Yudha.

“Tugas DPMD dan pendamping desa harus diselesaikan yakni 80 desa lagi di 2024 nanti. Salah satu yang dilihat dari IDM adalah aksesibilitas (infrastruktur jalan dan digital), ini juga harus support. Proses akan berjalan baik kalau kita membuat target. Kunci nomor satu adalah kades, lalu perangkat desa, diikuti masyarakat,” tandasnya.

BACA JUGA : AYO VAKSIN HARI BHAYANGKARA KE 75, KAPOLRES MOJOKERTO KOTA TINJAU VAKSINASI MASSAL Mojokerto – Mendukung pelaksanaan Vaksinasi Massal dalam tahapan proses 1 juta vaksinasi serentak seluruh jajaran Polri di Indonesia dalam rangka menyambut HUT Bhayangkara ke-75 sekaligus akselerasi perintah Presiden Jokowi 1 juta vaksin perhari, di hari ketiga Kapolresta Mojokerto AKBP Rofiq Ripto Himawan, SIK., SH., MH meninjau Vaksinasi di Lapangan Maha Patih Gajah Mada untuk Mojokerto Raya. Sabtu (26/06/21). Target 1.263 Orang yang menerima vaksin dari Polresta Mojokerto, selama 3 hari ini masyarakat Mojokerto yang sudah menerima Vaksin Covid-19 Dosis 1 Sebanyak 1.002 Orang yang dilaksanakan oleh Tim Urkes Polresta Mojokerto bekerjasama denga tim medis Dinkes Kota Mojokerto Dalam peringatan HUT Bhayangkara ke 75 tahun dengan mengusung Tema “Serbuan Vaksinasi Nasional TNI-POLRI Sehari Satu Juta Orang Serentak Seluruh Indonesia”, Kapolresta Mojokerto AKBP Rofiq Ripto Himawan, SIK., SH., MH mengatakan, vaksin itu adalah kebijakan pemerintah pusat yang kalau kita mengatakan tentang standarisasi itu adalah langkah awal untuk meningkatkan imunitas masyarakat. “Jadi ini menjadi kebijakan pemerintah, Presiden menegaskan bahwa wajib hukumnya masyarakat Indonesia untuk melaksanakan vaksin. Namun demikian, yang paling penting ini adalah kesadaran masyarakatnya karena hukum wajib yang dibuat oleh pemerintah itu tidak memiliki sanksi pidana, maka kesadaranlah yang harus digugah kepada masyarakat,” jelasnya. Lebih lanjut dikatakannya, saya mengingatkan bahwa vaksin ini wajib untuk seluruh warga negara. Saya berharap ini dilaksanakan dengan penuh keikhlasan, penuh kesadaran bahwa ini adalah kewajiban sebagai warga masyarakat yang memiliki tanggung jawab sosial bukan tanggung jawab pribadi ya. “Kalau tanggung jawab pribadi dirinya sehat selesai sudah. Kalau tanggung jawab sosial, kesehatannya dia itu harus dipastikan agar tidak membahayakan orang lain. Nah ini agama apapun akan mengajarkan itu sehingga saya minta karena ini bukan untuk kepentingan pribadi tapi juga ada kepentingan sosial yang disitu ada kepentingan negara,” terangnya. Meninjau Pelaksanaan Vaksinasi Presiden Jokowi secara virtual didampingi oleh Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dan Kepala BNPB Letjen Ganip Warsito Dari total keseluruhan serbuan vaksinasi massal ini, Polri menargetkan sebanyak 1.348.298 dosis vaksin yang akan disuntikan kepada masyarakat Indonesia dalam satu hari. Yang terdiri dari, Polda Aceh sebanyak 28.884 vaksin di 335 titik, Polda Sumut 65.750 vaksin di 193 titik, Polda Sumbar 25.109 vaksin di 124 titik, Polda Riau 32.600 di 86 titik, Polda Kepri 7.917 vaksin di 25 titik, Polda Jambi 14.589 vaksin di 230 titik, Polda Sumsel 241.000 vaksin di 509 titik, Polda Babel 4.375 vaksin di 46 titik. Lalu Polda Bengkulu 14.793 vaksin di 156 titik, Polda Lampung 33.198 vaksin di 85 titik, Polda Banten 42.662 vaksin di 25 titik, Polda Metro Jaya 10.500 vaksin di enam titik. Polda Jawa Barat 178.643 vaksin di 832 titik, Polda Jateng 141.043 vaksin di 340 titik, Polda DIY 12.996 vaksin di 30 titik, Polda Jatim 117.994 vaksin di 206 titik. Kemudian Polda Bali 12.500 vaksin di 10 titik, Polda Kalbar 21.000 vaksin di 30 titik, Polda Kalsel 18.936 vaksin di 183 titik, Polda Kalteng 11.117 vaksin di 17 titik, Polda Kaltara 2.025 vaksin di enam titik, Polda Sulsel 39.044 vaksin di 290 titik, Polda Sultra 13.375 vaksin di 235 titik, Polda Sulteng 13.550 di 21 titik. Selanjutnya di Polda Sulut 9.777 vaksin di 15 titik, Polda Sulbar 5.312 vaksin di 67 titik, Polda Gorontalo 4.298 vaksin di tujuh titik, Polda NTB 152.385 vaksin di 229 titik, Polda NTT 27.796 vaksin di 138 titik, Polda Maluku 8.622 vaksin di 22 titik, Polda Maluku Utara 5.400 vaksin di 15 titik, Polda Papua 15.759 vaksin di 85 titik dan Polda Papua Barat 4

Untuk diketahui 80 desa yang bakal menerima predikat desa mandiri dipertengahan Tahun 2024 diantaranya, Kecamatan Bangsal ada 3 desa, Dawar Blandong ada 2 desa, Dlanggu 3 desa, Gedeg 3 desa, Gondang 3 desa, Jatirejo 9 desa, Jetis 1 desa, Kemlagi 7 desa, Kutorejo 8 desa, Mojoanyar 3 desa, Mojosari 5 desa,Ngoro 8 desa, Pacet 6 desa, Pungging 9 desa, Sooko 5 desa dan Trowulan 5 desa.

Dari masing-masing Masing desa diatas, baik indeks ketahanan sosial, ekonomi, dan ketahanan lingkungan semua nilai IDM diatas ambang batas lebih dari 6,8155 itu sudah masuk mandiri, dari 80 desa sudah diatas angka tersebut,” pungkasnya.(Wo/adv)

Baca Juga

Rekomendasi untuk kamu