Mojokerto,Sekilasmedia.com-Meskipun belum ada penetapan calon Walikota Mojokerto tahun 2024 oleh pihak Komisi Pemilihan Umum KPU Kota Mojokerto, dewan tetap melakukan pengawasan terhadap seluruh aparatur sipil negara (ASN) di lingkup Pemkot Mojokerto untuk tetap Netral, dan menjaga kondusifitas.
Dalam hal ini siapapun bebas menyatakan dukungan, namun Netralitas ASN sudah diatur meskipun mereka memiliki hak pilih.
Seperti yang disampaikan Ketua DPRD Kota Mojokerto Sunarto, Ia mengingatkan pakta integritas dan komitmen seluruh ASN di kota Mojokerto untuk menjaga Netralitas dan kondusifitas dalam konteks Pemilihan kepala daerah di kota Mojokerto.
” Aturan netralitas ASN dalam Pemilu tertuang dalam beberapa peraturan perundang-undangan. Salah satu yang menjadi pedoman adalah UU ASN Nomor 5 Tahun 2014. Hal ini sesuai dengan pasal 9 UU ASN 5/2014 yang menyebutkan bahwa ASN harus bebas dari pengaruh dan intervensi politik.” terang Sunarto pada Jum’at (28/6/2024)
Lebih lanjut Sunarto menyampaikan, bahwa dirinya juga berpesan kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam menjalankan Program pemerintah di Kota Mojokerto tidak boleh disisipi kepentingan.
“Mengingat akan dilaksanakan Pilkada serentak termasuk kota Mojokerto, maka kami selaku Dewan menjalankan fungsi pengawasan. Kami Wajib mengingatkan ASN di kota Mojokerto tetap menjaga Netralitasnya.” Pintanya.
Sunarto, juga mengingatkan bahwa sanksi tegas dapat diberikan kepada ASN yang tidak netral, sesuai dengan undang-undang yang berlaku dan tingkat pelanggarannya.
Tak hanya itu, Sunarto juga menyampaikan, dalam pilkada yang di gelar pada 27 November nanti, agar tetap dijaga kedamaian dan kondusifitas,” harapnya. ( Wo/ ADV)
