Surabaya,Sekilasmedia.com-Fraksi Partai Gerindra DPRD Jawa Timur mengapresiasi kinerja Pemprov Jatim karena Pj Gubernur Adhy Karyono beserta seluruh jajarannya berhasil menjalankan tugas dengan baik dan sesuai target yang telah ditentukan.
Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD Jawa Timur, Muhammad Fawait mengaku kinerja baik Pemprov Jatim terlihat dari laporan kinerja yang mayoritas memenuhi bahkan melampaui target. Bahkan memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Disisi lain, Fraksi Gerindra mencatat masih ada beberapa kekurangan yang perlu segera dibenahi. Sejumlah catatan itu tercantum dalam pendapat akhir terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2023.
“Tentu saja dari keberhasilan tersebut, masih menyisakan beberapa kekurangan pada aspek-aspek tertentu yang perlu untuk segera dibenahi dan dioptimalkan,” kata Muhammad Fawait, di Gedung DPRD Jatim, Senin (24/6/2024).
Catatan pertama, Fraksi Gerindra mengapresiasi capaian target pendapatan. Khususnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang meningkat dari tahun sebelumnya. Namun optimalisasi juga diperlukan untuk mengantisipasi dampak penerapan opsen pajak kendaraan bermotor.
“Perlu adanya perencanaan target yang lebih matang untuk sumber yang realisasinya melampaui target dan evaluasi untuk sumber yang belum memenuhi target,” ujar Gus Fawait, panggilan akrab Muhammad Fawait.
Apresiasi yang sama juga disampaikan Fraksi Partai Gerindra terhadap serapan anggaran yang mendekati 100%. Namun,nGus Fawait menilai perlunya evaluasi serius bagi OPD yang serapannya masih kurang.
“Langkah solutif harus segera diinisiasi mengingat hambatan di lapangan seringkali berulang dan dapat diantisipasi,” pintanya.
Fraksi Gerindra juga mengapresiasi kinerja BUMD Jawa Timur. Namun pihaknya menilai perlu adanya optimalisasi melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) dan diversifikasi usaha.
“Ketegasan perlu diberikan terhadap BUMD yang tidak beroperasi untuk optimalisasi aset dan alokasi modal,” harapnya.
Politisi asal Jember – Lumajang juga menyoroti perlunya konsolidasi terhadap Organisasi Pelaksana Dana Bergulir sesuai Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 22 Tahun 2023.
“Hal ini penting untuk percepatan pertumbuhan ekonomi yang berdampak pada penurunan angka kemiskinan dan pengangguran,” tuturnya.
Sementara terkait Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA), Fraksi Gerindra menilai pentingnya menghitung kembali idle cash untuk dialokasikan secara cermat melalui pembahasan antara eksekutif dan DPRD. Mengingat penempatan SILPA menjadi instrumen yang menghasilkan harus sesuai peraturan perundang-undangan.
Selain SILPA, Indikator Kinerja Utama juga tidak luput menjadi perhatian Fraksi Partai Gerindra. Gus Fawait memberikan catatan khusus pada pemerataan pendapatan di Jatim dan menyarankan penggeseran dari Bantuan Langsung Tunai (BLT) ke solusi yang lebih komprehensif. “Pemetaan permasalahan dan perumusan solusi harus melibatkan seluruh pihak terkait,” tegasnya.
Terakhir, Fraksi Partai Gerindra menilai perlunya koordinasi intensif terkait prioritas dan kebijakan strategis Gubernur. “Program harus diterjemahkan secara optimal, efektif, dan transparan, bukan hanya penyesuaian dari anggaran tahun sebelumnya,” pungkas Fawait.
