Jember,Sekilasmedia.com– Seluruh fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Jember menyatakan persetujuannya terhadap pandangan Bupati Jember, Muhammad Fawait, mengenai dua Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) inisiatif DPRD yang berkaitan dengan wawasan kebangsaan dan pendidikan.
Kesepakatan tersebut mengemuka dalam rapat paripurna III yang digelar di Gedung DPRD Jember pada Selasa, 24 Juni 2025.
Bupati Jember, Muhammad Fawait, mengapresiasi dukungan penuh dari seluruh fraksi terhadap dua raperda tersebut.
Dia menilai, hal ini menjadi simbol kekompakan antara pemerintah daerah dan lembaga legislatif yang sangat dibutuhkan demi kemajuan Jember.
“Alhamdulillah semua fraksi satu suara bahwa dua Raperda terkait masalah wawasan kebangsaan dan pendidikan,” kata Gus Fawait saat diwawancarai media.
Menurutnya, ketika kekompakan antara eksekutif dan legislatif dapat terus dijaga, maka proses pembangunan di Kabupaten Jember akan berjalan lebih efektif dan efisien.
Dia menegaskan bahwa kecepatan pembangunan menjadi kunci untuk mengejar ketertinggalan yang selama ini terjadi di berbagai sektor.
“Itu yang kita butuhkan hari ini. Jadi Jember ini tidak hanya butuh pembangunan yang berjalan, tapi jalan plus cepat,” tegasnya.
Lebih lanjut, Gus Fawait menyebut bahwa berbagai masukan yang disampaikan oleh anggota dewan dalam paripurna akan menjadi catatan yang akan segera ditindaklanjuti.
Salah satu catatan yang masuk sebelumnya adalah terkait pengelolaan dan peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) yang kini menjadi fokus bersama ke depan.
“Kemarin setelah pulang dari paripurna, semua berkumpul di Pendopo, Sekda dan OPD terkait, untuk memetakan bagaimana pendapatan 2026 tidak boleh meleset,” ujarnya.
Dia mengakui bahwa tahun 2025 menjadi tahun transisi, karena dirinya mulai menjabat di pertengahan tahun.
Namun untuk tahun anggaran 2026, Dia menargetkan agar semua sistem bisa lebih tertata dan akurat.
Salah satu upaya yang dirancang adalah dengan menetapkan sistem matriks dalam penentuan target PAD.
“Kalau 2025 tentu (PAD tidak bisa tercapai 100 persen – red), karena kami masuk di pertengahan, tetapi di 2026 tidak boleh ada yang melesetnya lagi,” jelas Gus Fawait.
Bupati yang dikenal dekat dengan kalangan muda dan pesantren ini juga menyoroti kerja sama lintas organisasi perangkat daerah (OPD).
Menurutnya, masalah kemiskinan dan peningkatan PAD tidak bisa diselesaikan oleh satu sektor saja, namun dibutuhkan pendekatan kolaboratif dan lintas sektor.
“Seluruh OPD ini harus bekerja sama untuk mewujudkan PAD. Sepuluh tahun belakangan tidak mampu menurunkan angka kemiskinan di bawah 200 ribu. Maka ke depan ini tidak boleh ada ego lagi bekerja secara sektoral, tetapi harus bekerja sama,” kata Gus Fawait.
Dia mencontohkan bahwa PAD bukan hanya tugas Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), tetapi juga berkaitan erat dengan sektor lain seperti dinas perizinan dan tata ruang.
Begitu pula dengan isu kemiskinan, yang selama ini terlalu dibebankan ke desa tanpa melibatkan OPD terkait secara optimal.
“PAD tidak hanya menjadi tugas dari Bapenda, tetapi juga bagi OPD yang lain. Contohnya perizinan, itu harus menjadi satu, harus kompak bersama Bapenda dan OPD lainnya. Contoh lagi kemiskinan, tidak bisa dipasrahkan sepenuhnya kepada Dinsos, tetapi juga harus dengan OPD lain seperti Cipta Karya, PU Bina Marga, Dinas Pendidikan, Disnas bidang UMKM, dan sebagainya,” papar Gus Fawait.
Dia menegaskan berkomitmen bahwa pemerintahannya berupaya mengubah pola kerja birokrasi yang selama ini berjalan sendiri-sendiri.
Dengan mendorong sinergi antarlembaga, Gus Fawait berharap program-program strategis daerah bisa lebih tepat sasaran dan berdampak nyata bagi masyarakat.
“Hari ini kami mencoba untuk merangkai semua OPD bekerja bersama-sama untuk mengentaskan isu-isu atau target-target dari program-program kita,” pungkasnya.
