Kemiskinan Menjerat 90 Ribu Jiwa, Sekda Bongkar Krisis Anggaran Bondowoso 2026

Bondowoso,Sekilasmedia.com- Fakta mencengangkan kembali terungkap dari ruang birokrasi Kabupaten Bondowoso. Sekretaris Daerah (Sekda) Bondowoso, Fathur Rozi, membeberkan bahwa tingkat kemiskinan di Kota Tape masih tergolong tinggi pada tahun 2025, meski menunjukkan penurunan tipis dibanding tahun sebelumnya.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk miskin di Bondowoso mencapai sekitar 90 ribu jiwa dari total populasi 790 ribu jiwa. Artinya, persentase kemiskinan berada di angka 12,20 persen, turun sedikit dari tahun 2024 yang masih di level 12,60 persen.
“Angka ini memang menurun, tapi belum signifikan. Upaya pengentasan kemiskinan masih harus kita tingkatkan dengan strategi yang menyentuh akar persoalan,” ujar Fathur Rozi saat memberikan sambutan dalam kegiatan Penguatan Kelembagaan Bawaslu Bondowoso di Ballroom Hotel Ijen View, Rabu (22/10/2025).
Penurunan itu dinilai sebagai sinyal positif, namun belum cukup menjawab kompleksitas masalah sosial dan ekonomi masyarakat. Menurut Sekda, pengentasan kemiskinan tidak bisa hanya bergantung pada program bantuan, tetapi juga pada penguatan sektor produktif dan pemberdayaan masyarakat.
Selain mengulas angka kemiskinan, Fathur juga menyinggung capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Bondowoso yang kini berada di angka 71,22 persen. Meskipun sudah masuk kategori tinggi, posisinya masih berada di batas bawah kelompok tersebut.
“IPM kita cukup baik, tapi belum maksimal. Angka itu harus benar-benar mencerminkan kualitas hidup masyarakat Bondowoso,” tegasnya.
Fathur menjelaskan, kesejahteraan warga tidak hanya diukur dari pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dari kualitas pendidikan, kesehatan, dan daya saing sumber daya manusia (SDM). Karena itu, ia menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam mempercepat peningkatan kesejahteraan.
Namun, ia juga mengingatkan adanya tantangan berat dari sisi fiskal. Anggaran Kabupaten Bondowoso tahun 2026 dipastikan mengalami penurunan signifikan sekitar Rp95 miliar atau 11 persen dibanding tahun sebelumnya.
“Untuk tahun 2026, Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik kita menurun tajam. Hanya tersisa satu pos anggaran, yaitu untuk air minum dengan nilai sekitar Rp1,2 miliar,” ungkapnya.
Akibat pengurangan itu, beberapa sektor vital seperti pendidikan, kesehatan, sosial, dan keluarga berencana (KB) kehilangan dukungan anggaran dari DAK Fisik. Kondisi ini dikhawatirkan berdampak langsung terhadap keberlanjutan pelayanan publik di daerah.
Meski demikian, Fathur tetap optimistis. Ia menegaskan bahwa keterbatasan anggaran tidak boleh menghentikan laju pembangunan Bondowoso. Pemerintah daerah, kata dia, harus kreatif mencari sumber pendanaan alternatif agar roda pembangunan terus bergerak.
“Kolaborasi adalah kata kunci. Dengan kerja sama semua pihak, saya yakin Bondowoso bisa tetap berdaya, berkemajuan, dan menjadi daerah yang penuh berkah,” pungkasnya.