Badung,Sekilasmedia.com-
Nelayan di Pantai Jerman, Kelurahan/Kecamatan Kuta, Badung, mengeluh dengan pengelola wisata yang diduga semena-mena menguasai kawasan pesisir dan hasil retribusi yang tidak transparan.
Dugaan keluhan itu menyeruak, setelah salah satu bangunan yang diperuntukkan untuk penyimpanan mesin perahu nelayan diambil alih dan dikelola secara sepihak oleh Banjar serta Ketua Lingkungan Segara.
“Warung bertulis “JEN” itu, memang benar bangunan untuk penyimpanan mesin. Kini sudah diambil alih oleh pengelola untuk berjualan,” ujar sumber kepada media ini, Senin (19/1).
Selain bangunan tersebut, area parkir luas yang memiliki SK nelayan juga diambil pengelola wisata dengan kompensasi Rp 2 juta per bulan untuk nelayan. Padahal pendapatan kontribusi dari pakir itu diperkirakan lebih dari Rp 40 juta perbulan.
“Sebagai nelayan kami tidak pernah dapat, juga tidak tahu kemana sisa uangnya. Pihak pengelola selama ini tidak pernah terbuka (transparan),” kesal sumber.
Demikian pula terhadap 28 warung yang dibangun Pemkab Badung juga tidak luput diambil alih oleh pengelola. Termasuk penarikan uang retribusi Rp 400 per bulan kepada para pedagang liar yang berjualan dekat patung.
“Semuanya, termasuk fasilitas nelayan diambil alih oleh pengelola. Itu pedagang pedagang liar dekat patung juga dimintai retribusi bulanan,” katanya.
Selain tidak transparan terkait pendapatan retribusi, nelayan Pantai Jerman juga sering kali menjadi pihak yang dirugikan. Sebab setiap kali menanyakan keberatan atas kebijakan tersebut akan dikeluarkan secara sepihak dari Banjar.
“Dulu pernah ada tiga orang nelayan protes tapi langsung dikeluarkan dari Banjar. Sekarang mereka sudah masuk lagi,” ungkapnya.
Sumber mendesak agar pemerintah segera turun, meninjau kembali atas izin atau kebijakan pengelola wisata yang disinyalir semena-mena, tidak transparan dan tidak mengutamakan kesejahteraan masyarakat nelayan pesisir Pantai Jerman.
Terkait perihal itu, Ketua Pengelola Pantai Jerman, Ketut Wirka saat dikonfirmasi membantah atas pernyataan para nelayan tersebut. Dikatakan, bahwa pengelolaan wisata di Pantai Jerman sudah berjalan sesuai prosedur.
“Secara prosedur tidak ada penyimpangan dan pengambil-alihan hak nelayan,” tegas Ketut Wirka.
Menurut dia, pengelolaan pesisir sepanjang Pantai Kuta telah memperoleh SK dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Badung.
“Ini hoax, tolong telusuri siapa orang yang memberikan penjelasan seperti ini agar tidak seakan terjadinya tuduhan yang tidak mendasar dan tidak dapat di pertanggung jawabkan,” pungkasnya.
