PALEMBANG,Sekilasmedia.com-
Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan, H. Edward Candra mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Tahun 2026 yang dirangkaikan dengan evaluasi dukungan pemerintah daerah terhadap program 3 juta rumah serta sosialisasi penyelenggaraan jaminan produk halal. Kegiatan tersebut dilaksanakan secara daring dari Command Center Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, Senin (16/03/2026).
Rakor ini dipimpin oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Tomsi Tohir, dan diikuti oleh pemerintah daerah dari seluruh Indonesia. Dalam paparannya, Tomsi Tohir menyampaikan bahwa selama lima tahun terakhir, tingkat inflasi nasional relatif terkendali. Inflasi tertinggi tercatat pada tahun 2025 sebesar 1,56 persen.
“la juga menjelaskan bahwa sejak tahun 2022 hingga 2026, kelompok makanan dan minuman masih menjadi penyumbang utama inflasi di berbagai daerah. Oleh karena itu, pemerintah daerah diminta terus memperkuat langkah pengendalian inflasi, terutama pada sektor pangan.
Melalui rakor ini, pemerintah pusat juga mendorong sinergi pemerintah daerah dalam mendukung program strategis nasional, termasuk program pembangunan 3 juta rumah serta penyelenggaraan jaminan produk halal dan juga penyeleksian dan pemeriksaan distribusi makanan yang halal di beberapa daerah.
“Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan sendiri terus berkomitmen mendukung upaya pengendalian inflasi melalui berbagai langkah strategis, seperti menjaga stabilitas pasokan dan harga bahan pokok serta memperkuat koordinasi dengan pemerintah pusat dan daerah.
Rakor dihadiri oleh Asisten II Setda Sumsel Basyarudin Ahmad,Kepala Dinas Perkim Sumsel Novian Aswardani, Kepala Dinas Kesehatan Sumsel Trisnawarman.
Mendagri juga mengingatkan seluruh pemerintah daerah agar meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi berbagai potensi bencana selama periode libur Idul Fitri, termasuk memastikan keamanan di tempat – tempat wisata yang biasanya ramai dikunjungi masyarakat.
Menurutnya, lokasi wisata yang ramai perlu diatur dengan baik agar tetap aman dan tertib. Pemerintah daerah diminta tidak menganggap hal tersebut sebagai sesuatu yang biasa, melainkan perlu dilakukan pengawasan dan pengelolaan secara optimal ujarnya.( Lin)
