Indralaya,Sekilasmedia.com-Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin (Muba) menegaskan komitmennya untuk mengawal program prioritas nasional melalui optimalisasi peran Jaksa Garda Desa (Jaga Desa). Langkah ini ditandai dengan kehadiran Bupati Muba, H. M. Toha Tohet S.H., dalam acara Optimalisasi Jaga Desa sekaligus Pengukuhan Pengurus DPC Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional (ABPEDNAS) se-Sumatera Selatan masa bakti 2026–2031.
Acara yang berlangsung khidmat di Gedung Pendopoan Komplek Perkantoran Terpadu Pemkab Ogan Ilir, Tanjung Senai, pada Sabtu (27/06/2026) ini juga dihadiri oleh Gubernur Sumatera Selatan H. Herman Deru, Bupati Ogan Ilir Panca Wijaya Akbar, serta jajaran pejabat daerah lainnya.
Fokus pada Program Prioritas Nasional
Kegiatan strategis ini berfokus pada penguatan pengawasan terhadap dua program utama pemerintah pusat, yaitu “Jaga Dapur” untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan “Jaga Indonesia Pintar” yang mencakup pengawasan distribusi Kartu Indonesia Pintar.
Untuk memastikan efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas, Kejaksaan Agung memperkenalkan integrasi teknologi melalui aplikasi Jaga Desa. Aplikasi ini akan disinkronkan dengan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) guna memonitor pertanggungjawaban keuangan secara real-time.
Jaksa Agung Muda Intelijen (Jamintel) Kejaksaan Agung RI, Prof. Dr. Reda Manthovani, S.H., LL.M., menjelaskan bahwa kolaborasi dengan ABPEDNAS menjadi kunci karena kebutuhan akan perpanjangan tangan di tingkat lapangan.
“BPD bertugas mengawasi desa, sementara Kejaksaan menginginkan tata kelola keuangan desa berjalan baik. Ada irisan tugas di sana,” jelas Prof. Reda.
Ia juga menambahkan inovasi pelaporan masyarakat melalui teknologi. “Melalui sistem barcode QRIS, guru dan elemen masyarakat dapat langsung memotret dan melaporkan jika kualitas makanan program MBG kurang baik. Kami berharap pengurus ABPEDNAS serius menjaga amanah ini agar ketahanan pangan daerah terjaga mandiri tanpa terus-menerus membebani APBD,” tambahnya.
Selain aspek pengawasan, Jamintel juga memaparkan insentif ekonomi berupa program CSR peternakan ayam petelur dan bantuan budidaya ikan tematik (bioflok) dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk mendukung kemandirian ekonomi desa.
Komitmen Pemkab Muba
Bupati Muba, H. M. Toha Tohet, yang hadir didampingi oleh Asisten I Setda Muba, Kepala Dinas PMD, Kepala Kesbangpol, serta Plt. Kepala Dinkominfo, menyatakan kesiapan penuh jajaran pemerintahannya.
Toha Tohet menekankan pentingnya literasi hukum bagi kepala desa dan anggota BPD. “Kami berkomitmen mendorong aparatur desa agar proaktif menyerap literasi hukum dan memanfaatkan teknologi pengawasan. Tujuannya agar seluruh program sosial dan dana desa dikelola secara transparan serta bebas dari penyimpangan hukum,” tegasnya.
Peran Vital BPD sebagai Parlemen Desa
Gubernur Sumatera Selatan, H. Herman Deru, menyoroti posisi strategis Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai parlemen tingkat desa. Ia meminta para pengurus ABPEDNAS yang baru dilantik untuk segera meningkatkan kapasitas pemahaman hukum.
“BPD menjalankan fungsi pengawasan pembangunan serta pertahanan adat budaya. Saya meminta para Bupati dan Wali Kota di Sumsel mulai mengadakan literasi hukum bagi BPD agar mereka paham mulai dari Perda hingga KUHP terbaru,” ujar Herman Deru.
Gubernur juga mengingatkan bahwa pelantikan hanyalah permulaan. Tantangan sesungguhnya adalah menjaga kehormatan organisasi dan menyusun rencana strategis yang relevan dengan kondisi daerah masing-masing.
Sementara itu, Bupati Ogan Ilir, Panca Wijaya Akbar, selaku tuan rumah menyambut baik sinergi ini. Ia mengharapkan bimbingan berkelanjutan dari pihak Kejaksaan agar pemerintah daerah dan desa dapat bersama-sama mensukseskan program nasional melalui penguatan mekanisme Jaga Desa.
Dengan adanya sinergi kuat antara Kejaksaan, Pemprov Sumsel, Pemkab Muba, dan pemerintah kabupaten/kota lainnya, diharapkan akselerasi menuju Indonesia Emas yang sehat, cerdas, dan berdaya saing dapat terwujud mulai dari tingkat desa.
