Mojokerto,Sekilasmedia.com-Kota Mojokerto menjadi salah satu daerah percontohan transformasi digital pemerintah melalui implementasi digitalisasi bantuan sosial. Pendataan Perlinsos yang berlangsung sejak 6 Juli 2026 telah mencapai tahap Monitoring dan Evaluasi (Monev) Uji Coba Terbatas Perlindungan Sosial (Perlinsos) oleh Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah (KPTDP) Pendapa Sabha Kridatama Rumah Rakyat, Kamis (23/7). Hingga 22 Juli 2026 Kota Mojokerto telah mencatat capaian 22.957 KK atau 46.47 persen dari target 49.368 KK, menempatkannya di peringkat ketiga nasional sekaligus peringkat kedua di Jawa Timur.
“Alhamdulillah target kita sudah tercapai 46 persen untuk Perlinsos dan IKD kita sudah mencapai 32 persen. Tentu dalam pelaksanaannya masih ada beberapa kendala, salah satunya hari ini dapat dilihat adanya antrean karena server Perlinsos sedang mengalami gangguan,” kata Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari.
Menurut Ning Ita, digitalisasi data kependudukan melalui IKD akan menjadi fondasi penting dalam penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis data. Integrasi data tersebut tidak hanya mendukung penyaluran bantuan sosial yang lebih tepat sasaran, tetapi juga meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah.
“Kalau data kependudukan kita sudah berbasis digital datanya pasti akan lebih akurat, lebih valid. Ke depan perencanaan daerah itu bisa lebih tepat sasaran kemudian dan semua program yang kita rencanakan itu mudah untuk dilakukan evaluasi karena basis datanya lebih akurat sehingga margin errornya pun bisa lebih rendah,” tegasnya.
Sementara itu, Direktur Akselerasi Teknologi Pemerintah Digital Daerah Kemkomdigi, Aris Kurniawan, menyampaikan bahwa uji coba ini merupakan tahapan penting dalam membangun interoperabilitas data antar kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. Menurutnya, integrasi sistem yang saat ini sedang dilakukan bukan hanya untuk mendukung digitalisasi bantuan sosial, tetapi juga menjadi fondasi bagi transformasi layanan publik lainnya.
“Berbagi data dan interoperabilitas sistem merupakan lompatan besar. Kalau ini berhasil, manfaatnya tidak hanya untuk digitalisasi bansos, tetapi juga layanan kesehatan dan berbagai layanan dasar lainnya. Saat ini kita masih dalam tahap pembelajaran dan melakukan berbagai penyempurnaan terhadap sistem,” ujarnya.
Aris menjelaskan bahwa proses uji coba masih memerlukan sejumlah penyesuaian teknis agar berbagai sistem yang terlibat dapat saling terhubung secara optimal. Meski demikian, ia menilai komitmen kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah untuk membuka interoperabilitas data merupakan perkembangan yang sangat positif.
“Kemauan berbagi data dari kementerian lembaga itu satu hal yang saya pikir sangat menggembirakan karena nanti harapannya masyarakat akan dimudahkan enggak ada lagi ngisi-ngisi lagi formulir yang berkali-kali berulang-ulang karena kita sudah punya identitas digital. satu IKD itu nanti bisa menggunakan seluruh layanan publik tanpa harus fotokopi lagi,” katanya.
Melalui pelaksanaan uji coba terbatas ini, Kota Mojokerto terus memperkuat komitmennya dalam mendukung transformasi digital pemerintahan, khususnya melalui pemanfaatan data kependudukan yang terintegrasi guna mewujudkan pelayanan publik yang lebih efektif, efisien, dan tepat sasaran.
