Gresik,Sekilasmedia.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gresik menegaskan komitmennya membangun iklim investasi yang tidak hanya berorientasi pada besarnya nilai modal yang masuk, tetapi juga memastikan investasi mampu menciptakan lapangan kerja, memperkuat UMKM, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, dan menjaga keberlanjutan lingkungan.
Komitmen tersebut disampaikan dalam The 1st Gresik Business Forum bertema Beyond Investment: Membangun Kemitraan Strategis untuk Masa Depan Gresik yang digelar Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Gresik, Kamis (30/7/2026).
Forum yang mempertemukan pemerintah, pelaku usaha, kawasan industri, asosiasi dunia usaha, perbankan, akademisi, dan pemangku kepentingan lainnya itu dibuka oleh Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani bersama Wakil Bupati Gresik Asluchul Alif.
Bupati Yani mengatakan, investasi harus dipandang lebih luas daripada sekadar capaian angka realisasi. Menurutnya, investasi yang masuk ke Gresik harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
” Investasi mungkin dimulai dengan angka, tetapi kemitraan dibangun melalui kepercayaan. Investasi menghadirkan proyek, tetapi kemitraan menciptakan masa depan,” ujar Bupati Yani.
Hingga semester pertama 2026, realisasi investasi di Kabupaten Gresik mencapai sekitar Rp11,4 triliun atau hampir 38 persen dari target investasi tahun ini sebesar Rp30 triliun.
Untuk menjaga daya saing investasi, Pemkab Gresik terus memperkuat kepastian tata ruang dan mempercepat pelayanan perizinan. Menurut Bupati, kepastian hukum menjadi faktor penting bagi investor dalam mengembangkan usahanya.
” Kita berangkat dari tata ruang karena dari tata ruang itu ada kepastian hukum dalam berinvestasi. Jelas, tidak tumpang tindih, tidak abu-abu,” katanya.
Ia juga meminta seluruh perangkat daerah memberikan pelayanan perizinan yang cepat, mudah, dan transparan.
” Tidak ada lagi bahasa sulit mengurus perizinan di Kabupaten Gresik. Kalau ada yang kurang, dilengkapi, cepat selesai, keluar. Kalau ada yang lama, silakan ngomong ke saya,” tegasnya.
Selain itu, Pemkab Gresik mendorong terjalinnya kemitraan antara perusahaan dan UMKM melalui pengembangan marketplace UMKM yang menghubungkan produk lokal dengan kebutuhan industri. Pemerintah juga mengajak perusahaan berkolaborasi dalam pengelolaan sampah melalui program waste to energy serta membuka kesempatan kerja yang lebih inklusif bagi penyandang disabilitas melalui Unit Layanan Disabilitas (ULD).
” Keberhasilan bukan hanya diukur dari besarnya investasi yang datang, tetapi dari besarnya manfaat yang dapat dirasakan oleh masyarakat,” ujar Bupati.
Sementara itu, Wakil Bupati Gresik Asluchul Alif menegaskan pembangunan infrastruktur dan peningkatan kualitas sumber daya manusia harus berjalan beriringan agar investasi mampu memberikan dampak terhadap kesejahteraan masyarakat.
” Investasi yang ada di Kabupaten Gresik harus bisa menurunkan angka kemiskinan dan angka pengangguran,” katanya.
Menurutnya, pemerintah terus memperkuat pelatihan kerja, pendidikan vokasi, serta program magang agar kompetensi tenaga kerja lokal sesuai dengan kebutuhan industri. Ia juga mengingatkan pentingnya menjaga lingkungan agar investasi dapat berkelanjutan dalam jangka panjang.
Dalam forum tersebut, Pemkab Gresik menawarkan lima peluang investasi strategis, yakni industri pengolahan logam tembaga senilai Rp17,19 triliun, industri alat dan mesin pertanian Rp784,83 miliar, industri hilirisasi timah Rp1,17 triliun, industri farmasi Rp707,95 miliar, serta unit pengolahan hasil perikanan bernilai tambah sebesar Rp514,75 miliar.
Kepala DPMPTSP Kabupaten Gresik Reza Pahlevi mengatakan forum yang diikuti sekitar 100 peserta itu menjadi wadah memperkuat sinergi pemerintah dan dunia usaha sekaligus memperkenalkan berbagai peluang investasi di Kabupaten Gresik.
” Kami ingin forum ini menjadi wadah strategis untuk menarik investasi sekaligus memperkuat brand image bahwa Gresik adalah salah satu daerah tujuan investasi yang menarik,” ujarnya.
Pada kesempatan tersebut, Pemkab Gresik juga memberikan penghargaan kepada sejumlah perusahaan atas kontribusinya dalam realisasi investasi, penyerapan tenaga kerja lokal, kemitraan dengan UMKM, kepatuhan pelaporan kegiatan penanaman modal, serta dukungan terhadap pembangunan daerah.
