Malang, sekilasmedia.com– Forum Cangkrukan Pancasila yang digelar Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Timur mendorong pemerintah memperluas insentif perpajakan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Gagasan tersebut dinilai menjadi bagian penting dari implementasi Ekonomi Pancasila yang menempatkan pelaku usaha kecil sebagai fondasi utama penguatan ekonomi nasional.
Forum yang berlangsung di NK Cafe, Kecamatan Karangploso, Kabupaten Malang, Rabu (5/8/2026), menghasilkan sejumlah rekomendasi, termasuk usulan agar ambang batas omzet UMKM yang memperoleh kemudahan perpajakan ditingkatkan dari ketentuan yang berlaku saat ini.
Ketua Pelaksana Forum Cangkrukan Pancasila, Djoni Sudjatmoko, mengatakan arah pembangunan ekonomi yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto menekankan keberpihakan terhadap pelaku usaha kecil tanpa menghambat pertumbuhan perusahaan besar.
“Inti Ekonomi Pancasila yang kami pahami adalah keberpihakan yang tegas kepada masyarakat kecil. Negara harus tajam ke atas terhadap perusahaan-perusahaan besar dan pemilik modal, tetapi mengayomi pelaku usaha mikro dan kecil melalui perlindungan serta insentif,” ujar Djoni.
Menurutnya, regulasi perpajakan saat ini masih belum sepenuhnya memberikan ruang bagi UMKM untuk berkembang. Ia menyoroti batas omzet Rp4,8 miliar yang menjadi penentu berakhirnya skema kemudahan perpajakan bagi UMKM dan beralih ke mekanisme perpajakan umum.
Djoni menilai ambang batas tersebut perlu dikaji ulang agar pelaku usaha menengah memiliki kesempatan memperkuat kapasitas bisnis sebelum dibebani administrasi dan kewajiban perpajakan yang lebih kompleks.
“Kami mengusulkan agar kemudahan perpajakan diperluas. Jangan ketika omzet baru sedikit di atas Rp4,8 miliar langsung diperlakukan seperti perusahaan besar. Jika ingin ekonomi nasional tumbuh lebih cepat, pelaku usaha harus diberi ruang berkembang terlebih dahulu,” tegasnya.
Ia menambahkan, hasil pembahasan Forum Cangkrukan Pancasila akan dirumuskan sebagai rekomendasi resmi yang akan disampaikan kepada Kementerian Keuangan hingga Presiden RI. Bahkan, apabila tidak ada tindak lanjut, forum tersebut membuka kemungkinan menempuh langkah judicial review terhadap regulasi yang dinilai belum berpihak kepada UMKM.
Sementara itu, Ketua PWNU Jawa Timur, KH Abdul Hakim Mahfudz yang akrab disapa Gus Kikin, menegaskan bahwa isu insentif perpajakan bagi UMKM sangat relevan karena sebagian besar warga Nahdliyin bergerak di sektor usaha mikro dan kecil.
“Kita memiliki banyak warga yang berada pada level mikro dan kecil. Mereka membutuhkan pendampingan, dukungan, dan perlakuan khusus agar usahanya bisa berkembang dan naik kelas,” katanya.
Menurut Gus Kikin, PWNU terus mendorong penguatan ekonomi warga melalui jaringan organisasi hingga tingkat ranting dan anak ranting. Ia berharap Forum Cangkrukan Pancasila tidak berhenti pada diskusi semata, tetapi mampu melahirkan kebijakan yang benar-benar berdampak bagi pelaku UMKM di lapangan.
Terkait kebijakan perpajakan, ia berharap pemerintah memberikan keringanan yang lebih besar, terutama bagi pelaku usaha mikro dan kecil yang selama ini menjadi penopang ekonomi masyarakat.
“Kalau memungkinkan, pelaku usaha mikro dan kecil tidak dibebani pajak. Mereka sudah menanggung berbagai biaya usaha dan kebutuhan keluarga. Jika mereka berhenti berusaha, justru negara akan menanggung beban yang lebih besar,” pungkasnya.
Penulis : S Basuki
