Gresik,Sekilasmedia.com – Pemerintah Kabupaten Gresik melalui Bidang Sumber Daya Air Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) menggelar Pertemuan Konsultasi Masyarakat (PKM) dalam rangka penyusunan Rencana Induk Pengembangan Irigasi (RIPI) di Kecamatan Balongpanggang dan Benjeng.
Kegiatan yang berlangsung di Warung Azni, Jalan Raya Kalipang, Desa Wahas, Kecamatan Balongpanggang, Kabupaten Gresik, Senin (10/8/2026), tersebut menggandeng tim ahli dari Universitas Brawijaya Malang.
PKM diikuti perwakilan kepala desa dan perangkat desa dari wilayah Kecamatan Balongpanggang dan Benjeng. Keterlibatan pemerintah desa dan masyarakat tersebut menjadi bagian penting dalam proses penyempurnaan data kondisi irigasi di lapangan.
Penyusunan RIPI dimaksudkan untuk menghasilkan dokumen rencana induk pengembangan irigasi yang dapat menjadi pedoman dalam pengelolaan, pengembangan, serta pengendalian sistem irigasi kewenangan kabupaten secara terintegrasi, partisipatif, dan berkelanjutan.
Dalam penyusunannya, kondisi eksisting dan kinerja sistem irigasi akan diidentifikasi secara menyeluruh, meliputi aspek teknis, kelembagaan, sosial, ekonomi, hingga lingkungan.
Selain itu, penyusunan RIPI juga bertujuan untuk mengetahui tingkat layanan irigasi serta berbagai persoalan yang memengaruhi kinerja sistem. Hasil kajian nantinya menjadi dasar dalam menyusun arah kebijakan dan strategi pengelolaan serta pengembangan irigasi yang terintegrasi dengan rencana pembangunan daerah.
Program prioritas pengembangan dan rehabilitasi jaringan irigasi juga akan disusun dalam jangka pendek, menengah, dan panjang.
Kepala Bidang Sumber Daya Air Dinas PUTR Gresik, Ubaidillah, S.T., M.T., mengatakan penyusunan RIPI merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah mendukung ketahanan pangan melalui perencanaan pembangunan irigasi berbasis data.
“ Rencana induk pengelolaan irigasi ini dalam rangka mendukung tujuan pemerintah yang konsen terhadap ketahanan pangan. Kami mencoba menyiapkan data dan kondisi eksisting saat ini untuk bisa memetakan kondisi pertanian dan irigasi yang ada di Kabupaten Gresik,” ujarnya kepada Sekilasmedia.com.
Menurut Ubaidillah, keberadaan dokumen RIPI akan memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai wilayah yang memiliki potensi untuk dikembangkan.
“ Kalau kita punya dokumen RIPI ini, paling tidak bisa lebih jelas dalam memetakan area mana yang memang potensial untuk kita kembangkan. Data-data eksisting ini menjadi dasar agar intervensi dan program kita jelas, by data,” jelasnya.
Ia menambahkan, konsultasi publik dilakukan untuk memastikan hasil identifikasi dan pendataan di lapangan sesuai dengan kondisi sebenarnya. Masukan dari pemerintah desa dan masyarakat diperlukan untuk menyempurnakan data yang telah dikumpulkan tim.
“ Dari hasil identifikasi di lapangan nanti akan disampaikan kepada masyarakat dan desa. Apakah betul kondisinya seperti ini, atau perlu masukan dan tambahan seperti apa. Ini untuk mematangkan data sekaligus menyempurnakan hasil survei dan pendataan yang sudah dilakukan,” katanya.
Dengan tersusunnya masterplan irigasi, lanjut Ubaidillah, Pemkab Gresik akan memiliki gambaran yang lebih rinci mengenai kondisi wilayah, mulai dari jaringan irigasi, area layanan irigasi, baku sawah, hingga potensi sumber air yang dapat dikembangkan.
“ Kalau kita sudah tahu gambaran besar atau rencana induknya secara jelas, dengan masterplan kita akhirnya tahu secara rinci berdasarkan data dan analisis. Itu yang menjadi pegangan dalam membuat program-program ke depan,” terangnya.
Ubaidillah menyebut masukan masyarakat juga diperlukan untuk mengidentifikasi sumber-sumber air yang berpotensi dikembangkan guna mendukung irigasi pertanian.
“ Makanya salah satunya kita bisa identifikasi dari masukan masyarakat, sehingga dapat diketahui potensi-potensi sumber air mana yang bisa dikembangkan ke depan untuk irigasi pertanian,” ungkapnya.
Ia menegaskan, pemetaan potensi irigasi tersebut tidak hanya menyasar wilayah Gresik selatan, tetapi juga wilayah Gresik utara.
“ Tidak hanya wilayah Gresik selatan, tetapi juga wilayah Gresik utara,” pungkasnya.
