Palembang,Sekilasmedia.com-Industri (Kadin) Provinsi Sumatera Selatan menggelar Rapat Pimpinan Provinsi (Rapimprov) 2026 di Hotel Swarna Dwipa, Palembang, Kamis (24/9/2026).
Mengusung tema Strategi Pertumbuhan Ekonomi Sumsel Menuju 6 Persen forum ini menjadi momentum strategis bagi dunia usaha untuk merumuskan langkah konkret menggenjot perekonomian daerah dari capaian saat ini sebesar 5,32 persen.
Acara yang bertepatan dengan peringatan ulang tahun Kadin ke-58 ini dilaksanakan secara hibrida. Pembukaan dilakukan secara virtual oleh Ketua Umum DPP Kadin Indonesia, Anindya Bakrie, sementara di lokasi hadir sejumlah pejabat kunci Pemprov Sumsel, termasuk Kepala Dinas Perdagangan dan Kepala Dinas Perindustrian Sumsel.
*Kolaborasi Nyata, Bukan Sekadar Slogan*
Ketua Umum Kadin Sumsel, H. Affandi Udji, menegaskan bahwa target pertumbuhan ekonomi 6 persen tidak boleh hanya berhenti sebagai angka dalam dokumen perencanaan. Menurutnya, diperlukan peta jalan (*roadmap*) yang jelas dan kolaborasi sinergis antara Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), pelaku usaha swasta, serta seluruh pemangku kepentingan.
“Pertumbuhan 5,32 persen adalah fondasi yang baik, namun untuk mencapai 6 persen, kita perlu perjuangan bersama. Ini bukan sekadar slogan. Kita akan membentuk indikator evaluasi bertahap yang melibatkan semua elemen,” ujar Affandi.
Affandi menyoroti pentingnya Rapimprov tahun ini karena berlangsung di tengah pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Kadin dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2026. Ia menilai penguatan kelembagaan melalui regulasi tersebut krusial untuk memperluas mandat Kadin daerah, mulai dari keterlibatan dalam kebijakan fiskal, integrasi dengan Nomor Induk Berusaha (NIB), hingga pemberdayaan UMKM.
*Tiga Pilar Strategis: Perizinan, Komoditas, dan Kepastian Hukum*
Dalam paparannya, Kadin Sumsel mengidentifikasi tiga pilar utama sebagai pengungkit percepatan ekonomi:
1. *Desentralisasi Perizinan:** Kadin mendesak agar kewenangan perizinan usaha, khususnya untuk sektor industri berbasis sumber daya alam atau aset tetap (*benda mati*), dikembalikan ke daerah. Sentralisasi dan tumpang tindih regulasi selama ini dinilai menghambat kemudahan berusaha. Kadin berkomitmen mendorong kajian hukum agar regulasi lebih ramah terhadap pelaku usaha lokal.
2. *Penguatan Komoditas Unggulan:* Sebagai bagian dari program kerja nasional, Kadin Sumsel akan fokus pada pengembangan nilai tambah komoditas kopi dan kakao. Inisiasi swasta dalam rantai pasok kedua komoditas ini dinilai memiliki potensi besar untuk meningkatkan ekspor dan pendapatan petani.
3. *Kepastian Hukum:* Sejalan dengan amanat RUU Kadin, akan didorong pembentukan lembaga penyelesaian sengketa bisnis dan sistem informasi terintegrasi guna menciptakan iklim investasi yang aman dan pasti bagi investor.
*Pemprov Sumsel Dukung Penuh*
Tanggapan positif datang dari perwakilan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesra, Apriyadi Mahmud, menyatakan dukungannya terhadap inisiatif Kadin. Ia mengakui bahwa meski pertumbuhan ekonomi Sumsel tercatat solid di angka 5,32 persen, upaya menembus angka 6 persen memerlukan terobosan baru.
“Kami dari Pemprov Sumsel mendukung penuh langkah dunia usaha. Jika pertumbuhan bisa mencapai 6 persen, dampaknya akan dirasakan langsung oleh masyarakat melalui perputaran ekonomi yang lebih cepat dan pembukaan lapangan kerja,” kata Apriyadi.
Ia menambahkan, pemerintah daerah siap bersinergi dalam menyederhanakan regulasi dan menciptakan iklim investasi yang kondusif, sebagaimana menjadi tuntutan utama dari kalangan pengusaha.
*Menuju Kejayaan Ekonomi*
Menutup acara, Affandi Udji mengajak seluruh peserta untuk menyatukan komitmen.
“Mari kita satukan kerja nyata. Dengan dukungan regulasi yang tepat dari pemerintah dan eksekusi yang disiplin dari dunia usaha, target 6 persen bukanlah hal yang mustahil. Ini adalah wujud kejayaan ekonomi Sumatera Selatan,” tegasnya.
Hasil rekomendasi dari Rapimprov 2026 ini akan diformulasikan menjadi dokumen kebijakan resmi untuk diserahkan kepada Pemprov Sumsel, sekaligus menjadi bahan advokasi DPP Kadin Indonesia dalam pembahasan RUU Kadin di tingkat nasional.
