Palembang,Sekilasmedia.com-Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel), Dr. H. Herman Deru, atau yang akrab disapa HD, menegaskan pentingnya sinergi strategis antara Pemerintah Provinsi Sumsel dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Sumsel. Penegasan ini bertujuan memastikan tata kelola keuangan daerah tetap akuntabel serta menghasilkan kebijakan yang berdampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat.
Hal tersebut disampaikan Gubernur HD saat menghadiri acara Pengukuhan Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sumsel, Farid Firman, di Griya Agung Palembang, pada Senin (05/10/2026).
Dalam sambutannya, Gubernur HD tidak hanya memberikan ucapan selamat, tetapi juga menekankan perlunya keseimbangan unik dalam hubungan kerja: menjaga keakraban komunikasi tanpa mengorbankan integritas institusi.
“Selamat kepada Pak Farid Firman. Mari kita sambung silaturahmi ini dengan keakraban, namun tanpa mengesampingkan integritas dari masing-masing satuan kerja yang kita pimpin,” ujar Herman Deru.
Gubernur memandang momen pengukuhan ini sebagai momentum emas untuk memperkuat kolaborasi yang telah terjalin sebelumnya. Ia meminta agar komunikasi antara eksekutif daerah dan lembaga pengawasan berjalan lebih intensif dan proaktif.
“Selamat atas amanah baru ini. Kita harus melanjutkan kolaborasi yang sudah terjalin erat. Saya minta Kepala BPKP Sumsel yang baru untuk segera merapat dan berdiskusi. Amanah ini diberikan kepada orang-orang terpilih, dan ini adalah wujud komitmen kita bersama yang harus dikelola dengan sebaik-baiknya,” tegasnya.
Lebih lanjut, Herman Deru menyoroti tantangan pengelolaan anggaran di tengah keterbatasan sumber daya. Ia mengingatkan para Bupati dan Wali Kota se-Sumsel untuk tidak bersikap pasif, melainkan berperan aktif sebagai problem solver atau pengurai masalah dalam implementasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
Menurutnya, improvisasi kebijakan anggaran memerlukan perencanaan yang matang serta bimbingan teknis dari BPKP.
“Di tengah keterbatasan, kita tidak boleh mengeluh karena masyarakat menantikan realisasi RPJMD. Kita harus menjadi problem solver Implementasinya membutuhkan perencanaan matang yang perlu dibimbing oleh BPKP. Mari kita satukan visi demi pengelolaan keuangan yang akuntabel,” tambahnya.
Dengan dilantiknya Farid Firman, diharapkan terjadi percepatan dalam optimalisasi pengawasan, baik preventif maupun represif. Hal ini bertujuan agar setiap rupiah anggaran daerah dapat dipertanggungjawabkan dan memberikan manfaat nyata bagi pembangunan Sumsel.
