Malang, sekilasmedia.com– Pemerintah Kota (Pemkot) Malang memperkuat strategi mitigasi dan penanganan pascabencana dengan menggandeng dunia usaha. Kolaborasi lintas sektor dinilai penting untuk mempercepat pemulihan infrastruktur maupun kondisi sosial-ekonomi masyarakat terdampak bencana.
Upaya tersebut dibahas dalam kegiatan silaturahmi dengan lembaga usaha dalam penanganan pascabencana Kota Malang yang digelar di Gajayana Meeting Room, Hotel Savana Kota Malang, Rabu (7/10/2026).
Kegiatan yang diinisiasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Malang tersebut melibatkan berbagai unsur, mulai dari Forum Pelaksana Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR), tim fasilitasi, pelaku usaha potensial, elemen masyarakat hingga insan pers.
Kepala BPBD Kota Malang menyampaikan, forum tersebut menjadi ruang untuk memperkuat kolaborasi pentahelix dalam menghadapi sekaligus memulihkan dampak bencana. Sinergi tidak hanya melibatkan pemerintah, tetapi juga dunia usaha, masyarakat dan media.
“Tujuannya adalah untuk meningkatkan koordinasi, mengidentifikasi potensi sumber daya dunia usaha untuk rehabilitasi dan rekonstruksi, serta membangun kemitraan berkelanjutan dalam pemulihan prasarana maupun sosial-ekonomi warga terdampak,” ujarnya.
Menurutnya, keterlibatan dunia usaha menjadi salah satu elemen penting dalam memperkuat kapasitas penanganan pascabencana. Dukungan melalui skema tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) diharapkan dapat melengkapi kemampuan pemerintah daerah dalam merespons kebutuhan masyarakat di lapangan.
BPBD juga menyoroti pentingnya edukasi publik bersama media, khususnya terkait pemahaman mengenai status kebencanaan. Selama ini, Kota Malang tidak menetapkan status Tanggap Darurat Bencana secara berturut-turut karena tidak terjadi bencana dengan skala masif.
Karena itu, masyarakat dinilai perlu memahami perbedaan antara Surat Keputusan Kejadian Bencana dan Surat Keputusan Tanggap Darurat Bencana. Pemahaman tersebut penting agar tidak muncul persepsi keliru terhadap langkah dan respons pemerintah daerah dalam menghadapi suatu kejadian bencana.
Wali Kota Malang Wahyu Hidayat menyambut positif penguatan kolaborasi antara pemerintah dan dunia usaha tersebut. Ia bahkan mendorong pengurus Forum CSR yang baru terbentuk agar menjadikan penanganan dan pemulihan pascabencana sebagai salah satu program prioritas.
Wahyu menilai dukungan dunia usaha melalui CSR memiliki keunggulan dari sisi fleksibilitas dan kecepatan pelaksanaan di lapangan.
Berbeda dengan pembiayaan melalui APBD yang harus melewati sejumlah tahapan administrasi dan mekanisme penganggaran, dukungan CSR dinilai dapat lebih cepat diarahkan untuk kebutuhan penanganan di lapangan.
“Kalau pembiayaannya mengandalkan APBD, tentu ada alur dan SOP penanganan yang harus dilalui sehingga tidak bisa serta-merta secara langsung diserap. Nah, dengan ketersediaan dukungan CSR ini, penanganan bencana bisa dilakukan jauh lebih cepat,” terang Wahyu.
Ia menegaskan, sinergi tersebut bukan berarti menggantikan peran pemerintah, melainkan memperkuat kapasitas pemerintah dalam memberikan respons yang cepat dan tepat ketika bencana maupun dampaknya terjadi.
Wahyu mengungkapkan, genangan air dan cuaca ekstrem masih menjadi salah satu tantangan kebencanaan yang paling dominan di wilayah Kota Malang.
Untuk mengantisipasinya, Pemkot Malang terus menyiapkan berbagai langkah pencegahan, mulai dari pembenahan konstruksi, pembersihan saluran drainase, pelaksanaan simulasi kebencanaan hingga memperluas sosialisasi kepada masyarakat.
Namun, upaya mitigasi tidak dapat hanya mengandalkan pemerintah. Partisipasi masyarakat dinilai menjadi bagian penting dalam menjaga lingkungan dan mengurangi potensi risiko bencana, khususnya yang berkaitan dengan sistem drainase.
Wahyu pun mengimbau masyarakat untuk tidak membuang sampah ke saluran air serta menghidupkan kembali budaya kerja bakti di lingkungan masing-masing.
“Jangan sampai saluran air tersumbat karena sampah. Kesadaran masyarakat untuk menjaga lingkungan menjadi bagian penting dari upaya mitigasi bencana,” tegasnya.
Melalui penguatan kolaborasi pemerintah, dunia usaha, masyarakat dan media tersebut, Pemkot Malang berharap penanganan bencana tidak berhenti pada respons saat kejadian, tetapi juga mampu mempercepat proses pemulihan dan membangun ketahanan masyarakat terhadap potensi bencana di masa mendatang.
Penulis : S Basuki
