Malang,Sekilasmedia.com-Bupati Malang Drs. H. M. Sanusi, M.M. menegaskan bahwa pelantikan pengurus partai politik harus diikuti dengan kesiapan bekerja, tanggung jawab, dan komitmen nyata dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat. Amanah organisasi, menurutnya, tidak cukup berhenti pada seremoni, tetapi harus diwujudkan melalui program dan kerja nyata yang dirasakan langsung oleh rakyat.
Pesan tersebut disampaikan Sanusi saat menghadiri Pengukuhan Pengurus Dewan Pimpinan Cabang (DPC), Pelantikan Pengurus Dewan Pimpinan Anak Cabang (DPAC) se-Kabupaten Malang, serta Musyawarah Kerja Cabang (Muskercab) I DPC Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Malang di Gedung Graha Gus Dur, Kantor DPC PKB Kabupaten Malang, Kecamatan Kepanjen, Sabtu (17/10/2026) sore.
Dalam sambutannya, Sanusi menyampaikan ucapan selamat kepada seluruh pengurus DPC dan DPAC PKB yang telah dikukuhkan dan dilantik. Ia berharap kepercayaan yang diberikan kepada para pengurus dapat dijalankan dengan penuh tanggung jawab, dedikasi, serta komitmen untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat.
“Semoga amanah yang diberikan dapat dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab, dedikasi, dan komitmen untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat,” ujar Sanusi.
Ia juga mendorong seluruh jajaran PKB, mulai dari tingkat cabang hingga anak cabang, untuk membangun organisasi yang solid, responsif, dan mampu hadir di tengah kehidupan masyarakat. Menurutnya, kekuatan partai politik tidak hanya diukur dari struktur organisasi, tetapi juga dari kemampuannya menyerap aspirasi dan memberikan solusi atas persoalan yang dihadapi masyarakat.
Sanusi menekankan, aspirasi rakyat harus menjadi pijakan utama dalam merumuskan program maupun menentukan arah perjuangan politik. Dengan demikian, keberadaan partai politik tidak sekadar menjalankan fungsi organisasi, melainkan turut memberikan manfaat nyata bagi kehidupan masyarakat.
“Jadikan aspirasi rakyat sebagai pijakan dalam merumuskan program dan perjuangan politik, sehingga keberadaan partai benar-benar memberikan manfaat nyata bagi kehidupan masyarakat,” tuturnya.
Lebih lanjut, Sanusi berharap pelaksanaan Muskercab I DPC PKB Kabupaten Malang dapat menjadi forum strategis untuk menyusun program kerja yang terarah, realistis, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Ia mengingatkan agar hasil musyawarah tidak berhenti sebagai dokumen perencanaan. Setiap program yang disusun harus memiliki arah pelaksanaan yang jelas dan mampu menjawab persoalan di tengah masyarakat.
“Program yang dirumuskan hendaknya tidak berhenti pada perencanaan, tetapi diwujudkan melalui kerja nyata yang dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Kabupaten Malang,” tegasnya.
Dalam kesempatan tersebut, Sanusi juga menegaskan bahwa pembangunan Kabupaten Malang membutuhkan keterlibatan berbagai elemen, bukan hanya pemerintah daerah. Partai politik, organisasi kemasyarakatan, dunia usaha, kalangan akademisi, dan masyarakat luas memiliki peran penting dalam mendukung percepatan pembangunan daerah.
Karena itu, ia mengajak PKB untuk terus membangun komunikasi yang konstruktif dengan pemerintah daerah, menyampaikan aspirasi secara objektif, serta bersama-sama mencari solusi atas berbagai tantangan pembangunan.
Sanusi menilai perbedaan pandangan merupakan bagian yang wajar dalam kehidupan demokrasi. Namun, perbedaan tersebut tidak seharusnya mengesampingkan kepentingan masyarakat sebagai tujuan utama penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.
“Perbedaan pandangan dalam demokrasi merupakan hal yang wajar, tetapi kepentingan masyarakat dan kemajuan Kabupaten Malang harus senantiasa menjadi prioritas bersama. Mari kita perkuat sinergi untuk mewujudkan Kabupaten Malang yang semakin maju, sejahtera, berdaya saing, dan berkelanjutan,” pungkasnya.
Melalui pengukuhan dan pelantikan kepengurusan tersebut, tantangan PKB Kabupaten Malang selanjutnya adalah memastikan konsolidasi organisasi berjalan seiring dengan kerja nyata. Sebab, kepercayaan masyarakat terhadap partai politik pada akhirnya ditentukan oleh sejauh mana aspirasi yang diserap dapat diperjuangkan dan diwujudkan dalam tindakan konkret.
