Daerah

Wabup Alif: Warga Ber-KTP Gresik Berhak Berobat Gratis di Puskesmas

×

Wabup Alif: Warga Ber-KTP Gresik Berhak Berobat Gratis di Puskesmas

Sebarkan artikel ini
Wakil Bupati Gresik dr Asluchul Alif tekankan pelayanan kesehatan gratis di puskesmas bagi warga ber-KTP Gresik.(Foto: Diskominfo Pemkab Gresik)

Gresik,Sekilasmedia.com – Wakil Bupati Gresik dr. Asluchul Alif menegaskan bahwa seluruh warga yang memiliki KTP Gresik berhak mendapatkan pelayanan kesehatan dasar secara gratis di puskesmas sesuai indikasi medis. Kebijakan tersebut berlaku tanpa membedakan status kepesertaan BPJS Kesehatan.

Selain menjamin pemerataan akses layanan kesehatan, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gresik juga mendorong percepatan digitalisasi puskesmas untuk mengurangi antrean pasien, mempercepat administrasi, serta meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Penegasan itu disampaikan Wabup Alif saat menghadiri Workshop Penguatan Promosi Kesehatan (Promkes) di Puskesmas melalui Strategi Komunikasi yang Efektif dan Inovatif di Hall Hotel Aston, Rabu (11/11/2026). Kegiatan yang berlangsung selama dua hari, 11–12 November 2026, tersebut diselenggarakan Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik.

Workshop diikuti para kepala puskesmas dan tim teknologi informasi (IT) puskesmas se-Kabupaten Gresik, dengan menghadirkan narasumber Khanif Rosidin dan Afini Putri dari Info Gresik.

Dalam sambutannya, Wabup Alif menekankan bahwa promosi kesehatan memiliki peran strategis dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Menurutnya, pembangunan kesehatan tidak boleh hanya berorientasi pada pengobatan (kuratif), tetapi harus lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif melalui peningkatan pengetahuan, kesadaran, serta perubahan perilaku hidup sehat.

BACA JUGA :  Pemkab Mojokerto Gelar Upacara Peringatan Hari Pahlawan

” Promosi kesehatan bukan sekadar menyampaikan informasi atau penyuluhan, melainkan bagaimana memberdayakan masyarakat agar mampu menjaga kesehatannya secara mandiri,” ujarnya.

Ia berharap workshop tersebut mampu meningkatkan kapasitas tenaga kesehatan dan tim IT puskesmas dalam mengembangkan strategi komunikasi kesehatan yang efektif, inovatif, serta sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan masyarakat.

Pada kesempatan itu, Wabup Alif secara khusus menegaskan bahwa status kepesertaan BPJS Kesehatan tidak boleh menjadi penghalang bagi warga ber-KTP Gresik untuk memperoleh pelayanan kesehatan dasar di puskesmas.

” Saya bersama Pak Bupati dan Bu Kadinkes sudah sepaham bahwa orang yang punya KTP Gresik itu kalau ke puskesmas dan sesuai dengan indikasi medis bahwa dia itu sakit, maka gratis. Ini tidak boleh ada perbedaan lagi,” tegasnya.

Ia meminta seluruh kepala puskesmas dan jajaran manajemen rumah sakit umum daerah (RSUD) agar mengutamakan kepentingan masyarakat dalam memberikan pelayanan kesehatan, bukan semata-mata berorientasi pada perhitungan untung dan rugi.

Menurutnya, Pemkab Gresik berkomitmen mendukung kebutuhan pelayanan kesehatan, mulai dari ketersediaan obat-obatan hingga pemenuhan sarana dan prasarana. Dengan dukungan tersebut, masyarakat diharapkan mendapatkan pelayanan yang optimal tanpa diskriminasi.

Selain pemerataan layanan kesehatan, Wabup Alif juga menyoroti pentingnya transformasi digital di lingkungan puskesmas. Sistem pelayanan berbasis teknologi dinilai dapat mengurai antrean pasien sekaligus mempercepat proses pelayanan, mulai dari pendaftaran, pemeriksaan hingga pengambilan obat.

BACA JUGA :  Bupati Jombang Lantik Kades Terpilih Masa Bakti 2020-2026

Sebagai langkah konkret, Pemkab Gresik akan menyiapkan proyek percontohan (pilot project) sistem pendaftaran dan pelayanan digital terintegrasi, terutama di puskesmas dengan tingkat kunjungan pasien tinggi.

” Kalau IT-nya benar dan betul, orang datang langsung ke anjungan yang sudah daftar online maupun yang lain sampai obat, ini jalannya secara digital. Menurut saya, ini bisa mengurangi kemacetan pelayanan kepada masyarakat. Kita harus berbenah, harus berubah,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Wabup Alif mengingatkan bahwa keberhasilan program promosi kesehatan tidak cukup diukur dari banyaknya kegiatan penyuluhan yang dilaksanakan. Evaluasi harus dilakukan untuk memastikan program tersebut benar-benar berdampak terhadap peningkatan kesadaran masyarakat dan pencegahan penyakit.

Ia bahkan menilai tingginya jumlah kunjungan pasien ke puskesmas perlu menjadi bahan evaluasi terhadap efektivitas program promotif dan preventif yang telah dijalankan.

” Promkes ini adalah preventif. Kita tidak bicara tentang kuratif yang terlalu tinggi. Jika yang datang ke puskesmas banyak, itu tanda tanya apakah Promkes-nya berhasil atau tidak. Harusnya kalau Promkes-nya berhasil, maka banyak orang yang tidak sakit,” pungkas Wabup Alif.