Palembang,Sekilasmedia.com-Program prioritas nasional, Makan Bergizi Gratis (MBG), di Kota Palembang menjalani uji ketahanan melalui inspeksi mendadak (sidak) yang dilakukan langsung oleh Wali Kota Palembang, Ratu Dewa, dan Wakil Wali Kota. Kunjungan tak terjadwal ini menyasar dua Sentra Pelayanan Pangan Gizi (SPPG) di kawasan 15 Ulu, Jakabaring, untuk memastikan standar kesehatan dan gizi benar-benar terjaga sebelum disalurkan kepada masyarakat.
Hasil sidak mengungkap sejumlah celah dalam pelaksanaan operasional. Tim evaluasi mencatat total 17 poin temuan yang perlu segera diperbaiki. Sorotan utama meliputi ketidakpatuhan terhadap Standar Operasional Prosedur (SOP), manajemen sampah yang masih mencampur jenis limbah, kondisi fisik bangunan seperti atap yang terlalu rendah, serta area pengolahan makanan yang dinilai belum cukup steril.
“Selain aspek infrastruktur dan kebersihan, keterbatasan sumber daya manusia juga menjadi catatan penting. Salah satu SPPG bahkan diwajibkan mengikuti pelatihan ulang karena petugasnya dianggap belum sepenuhnya memahami protokol keamanan pangan yang telah ditetapkan. Kekurangan tenaga petugas di lapangan juga teridentifikasi sebagai hambatan dalam menjaga konsistensi layanan.
Wali Kota Ratu Dewa menegaskan bahwa pengawasan ketat ini bukan sekadar formalitas birokrasi, melainkan wujud keseriusan Pemkot Palembang dalam mendukung program Presiden RI, Prabowo Subianto. “Kami tidak ingin ada celah sedikit pun yang mengganggu kualitas makanan maupun keselamatan penerima manfaat,” tegas Ratu Dewa.
Meski ditemukan kendala di beberapa titik, data makro menunjukkan progres yang positif. Dari total 221 SPPG yang beroperasi di Palembang, sebanyak 216 titik telah memenuhi standar kesehatan, dan 214 titik dinyatakan lolos uji persyaratan higienitas. Untuk menjaga momentum ini, Pemkot akan terus mengandalkan satgas khusus untuk melakukan monitoring berkelanjutan.
Kepala Dinas Kesehatan Kota Palembang, dr. Fenty Aprina, menekankan bahwa prinsip food safety harus diterapkan secara holistik, mulai dari penerimaan bahan baku, penyimpanan, pengolahan, hingga distribusi. Saat ini, upaya peningkatan kapasitas SDM terus digenjot. Tercatat sekitar 4.321 penjamah makanan di seluruh SPPG Palembang telah bersertifikat setelah mengikuti pelatihan khusus.
“Setiap SPPG wajib memastikan minimal 50 persen ditambah satu orang dari total relawanya termasuk juru masak, petugas gudang, dan pengemas telah mengantongi sertifikat kompetensi. Kepatuhan terhadap penggunaan Alat Pelindung Diri (APD), penutup kepala, kontrol suhu penyimpanan, serta larangan membawa telepon genggam ke area masak adalah harga mati yang tidak bisa ditawar,” jelas dr. Fenty.
