Mojokerto,Sekilasmedia.com-Dalam rangka untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat yang aman dan kondusif di wilayah hukum Polres Mojokerto, jajaran Satreskrim Polres Mojokerto berhasil mengungkap kasus penyalahgunaan BBM bersubsidi jenis Solar. Pengungkapan ini merupakan bentuk keseriusan Polres Mojokerto dalam menindak tegas setiap bentuk penyimpangan distribusi BBM bersubsidi yang seharusnya diperuntukkan bagi masyarakat yang berhak.
Kapolres Mojokerto AKBP Dr. Raden Erik Bangun Prakasa, S.H., S.I.K., M.M. dalam konferensi pers yang digelar di Mapolres Mojokerto menyampaikan, bahwa pengungkapan ini berawal dari informasi masyarakat dan hasil penyelidikan anggota di lapangan, yang menemukan adanya aktivitas pembelian BBM bersubsidi jenis Solar yang tidak wajar dan dilakukan secara berulang. Setelah didalami, ternyata BBM tersebut tidak digunakan untuk kendaraan, melainkan ditimbun dan dijual kembali dengan harga eceran untuk mendapatkan keuntungan pribadi.
“Tersangka yang diamankan dalam perkara ini adalah S, warga Kecamatan Pacet Kabupaten Mojokerto. Tersangka diamankan oleh petugas Satreskrim Polres Mojokerto setelah diketahui melakukan pembelian BBM jenis Solar bersubsidi dengan cara yang telah dimodifikasi. Aksi terakhir tersangka dilakukan pada hari Kamis tanggal 22 Oktober 2026 sekira jam 09.00 WIB di SPBU Kecamatan Sooko Kabupaten Mojokerto,” ungkapnya.
Modus operandi yang digunakan tersangka terbilang rapi dan sudah direncanakan. Tersangka membeli BBM jenis Solar sebesar Rp 400.000 dengan menggunakan 1 unit kendaraan Isuzu Panther LS warna Abu-Abu Tua Metalik, Nopol S-1675-PQ yang telah dipasangi tangki tambahan modifikasi berkapasitas kurang lebih 50 liter. Pada saat petugas SPBU sedang melakukan pengisian, tersangka menekan tombol rahasia yang telah dimodifikasi sebelumnya dengan tujuan untuk memindahkan dan menampung sisa BBM dari tangki mobil ke tangki modifikasi tersebut tanpa terdeteksi.
Setelah berhasil melakukan pengisian BBM jenis Bio Solar, tersangka S langsung kembali pulang ke rumahnya di Kecamatan Pacet Kabupaten Mojokerto. Sesampainya di rumah, BBM jenis Bio Solar tersebut dipindahkan oleh tersangka ke dalam galon Le Mineral ukuran kurang lebih 15 liter. Galon-galon tersebut kemudian dijual secara ecer oleh tersangka dengan harga Rp 150.000 per galon kepada para petani yang membutuhkan bahan bakar untuk traktor dan kepada para sopir dump truck.
Dari hasil penjualan eceran tersebut, tersangka S mendapatkan keuntungan sebesar Rp 3.200 per liter atau Rp 48.000 per galon Le Mineral. Keuntungan ini diperoleh dari selisih harga BBM bersubsidi yang dibeli di SPBU dengan harga jual eceran yang jauh lebih tinggi kepada para petani dan sopir dump truck. Praktik inilah yang membuat BBM bersubsidi menjadi langka dan tidak tepat sasaran.
“Perbuatan tersangka ini sangat merugikan masyarakat dan negara. BBM bersubsidi itu diperuntukkan bagi masyarakat kecil, petani, nelayan, bukan untuk ditimbun dan dijual kembali demi keuntungan pribadi. Kami akan tindak tegas siapapun yang bermain-main dengan BBM bersubsidi di wilayah Mojokerto,” tegasnya.
“Dari hasil penyidikan lebih lanjut, diketahui bahwa pelaku diduga telah melakukan penyalahgunaan BBM bersubsidi jenis solar sejak tahun 2025, kurang lebih selama 21 bulan sampai dengan diamankannya pelaku oleh petugas. Selama beroperasi tersebut, estimasi keuntungan yang telah diraup oleh pelaku mencapai kurang lebih Rp 84.672.000. Angka ini menunjukkan bahwa praktik ilegal ini telah dilakukan secara terus-menerus dan terorganisir,” imbuhnya.
Dalam pengungkapan ini, petugas berhasil menyita sejumlah barang bukti yang digunakan pelaku untuk melancarkan aksinya. Barang bukti tersebut berupa 1 unit mobil Isuzu Panther LS, 8 buah tangki modifikasi, 1 buah STNK dan BPKB, 12 buah galon, serta 1 buah Barcode MyPertamina yang digunakan pelaku untuk melakukan pembelian BBM bersubsidi di SPBU.
Atas perbuatannya, tersangka S dijerat dengan Pasal 40 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang atas Perubahan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, dengan ancaman maksimal pidana penjara selama-lamanya 6 tahun.
Kapolres Mojokerto juga menambahkan bahwa pihaknya akan terus melakukan pengawasan ketat terhadap distribusi BBM bersubsidi di seluruh SPBU di wilayah Kabupaten Mojokerto.
“Kami akan berkoordinasi dengan pihak SPBU dan Pertamina untuk memperketat pengawasan. Kami juga meminta masyarakat untuk tidak segan melapor jika menemukan praktik penimbunan atau penjualan BBM bersubsidi secara ilegal,” tegasnya.
Di akhir konferensi pers, Kapolres Mojokerto menghimbau kepada seluruh masyarakat, khususnya para pemilik kendaraan dan petani, agar membeli BBM bersubsidi sesuai dengan peruntukannya dan tidak membeli dari penjual eceran ilegal. Apabila menemukan aktivitas mencurigakan terkait penyalahgunaan BBM, masyarakat diminta segera menghubungi layanan darurat kepolisian di nomor 110 bebas pulsa atau melapor ke Bhabinkamtibmas setempat agar dapat segera ditindaklanjuti demi menjaga kamtibmas yang aman dan kondusif di Mojokerto.
