Daerah

DBHCHT Fasilitasi Sertifikasi K3 Kemnaker, Disnaker Kabupaten Malang Perkuat Kompetensi Tenaga Kerja

×

DBHCHT Fasilitasi Sertifikasi K3 Kemnaker, Disnaker Kabupaten Malang Perkuat Kompetensi Tenaga Kerja

Sebarkan artikel ini
Suasana pelaksanaan pelatihan K3 umum Sertifikasi Kemenaker di Swara Alam Kepanjen (foto Basuki).

Malang,Sekilasmedia.com – Kebutuhan tenaga kerja yang kompeten dan memiliki keahlian bersertifikat menjadi salah satu aspek penting dalam mendukung keselamatan dan kesehatan kerja (K3) di lingkungan perusahaan. Menjawab kebutuhan tersebut, Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kabupaten Malang memfasilitasi Pelatihan K3 Umum Sertifikasi Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) dengan dukungan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT).

Plt. Kepala Bidang Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja, Ardy Fariyansyah (foto Basuki).

Kegiatan yang dilaksanakan di Swara Alam Cafe, Kepanjen, mulai 5 November 2026 tersebut diikuti 30 peserta. Mereka merupakan perwakilan sejumlah perusahaan di Kabupaten Malang, termasuk beberapa peserta dari kalangan pencari kerja.

Pelatihan ini menjadi salah satu upaya pemerintah daerah untuk mendekatkan akses peningkatan kompetensi dan sertifikasi kepada tenaga kerja maupun perusahaan. Terlebih, kebutuhan tenaga ahli K3 yang memiliki sertifikasi resmi menjadi bagian penting dalam pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja di dunia usaha.

Kepala Disnaker Kabupaten Malang, Yudhi Hindharto, S.T., M.Si., melalui Plt. Kepala Bidang Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja, Ardy Fariyansyah, menjelaskan bahwa pelaksanaan pelatihan tersebut berangkat dari kebutuhan nyata sejumlah perusahaan di Kabupaten Malang.

Menurutnya, Disnaker sebelumnya telah menjalin komunikasi dengan kalangan perusahaan melalui bidang hubungan industrial. Dari komunikasi tersebut, muncul aspirasi agar pemerintah daerah memfasilitasi pelatihan yang lebih spesifik dan sesuai dengan kebutuhan perusahaan.

“Beberapa perusahaan memang sempat meminta pelatihan kepada kami yang sesuai dengan kebutuhan dunia usaha. Mereka membutuhkan tenaga kerja yang memiliki sertifikasi tertentu, salah satunya K3,” ungkap Ardy. Senin (16/10/2026).

Aspirasi tersebut kemudian dibahas secara internal dan disesuaikan dengan kewenangan serta pemanfaatan DBHCHT. Hasilnya, Disnaker Kabupaten Malang memfasilitasi pelatihan K3 Umum dengan sertifikasi Kemnaker.

BACA JUGA :  Bupati Simeulue Provinsi Aceh Kunjungi Kabupaten Sidoarjo

Ardy menjelaskan, pemilihan jenis sertifikasi tersebut juga merupakan hasil evaluasi pelaksanaan program sebelumnya. Jika pada periode terdahulu pelatihan lebih banyak diarahkan pada sertifikasi Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP), tahun ini Disnaker menyesuaikan kebutuhan perusahaan dengan sertifikasi Kemnaker.

Perbedaan tersebut terletak pada kebutuhan dan peruntukan sertifikasinya. Sertifikasi BNSP lebih diarahkan pada pengakuan kompetensi profesi, sedangkan sertifikasi Kemnaker untuk pelatihan K3 ini lebih spesifik menjawab kebutuhan perusahaan terhadap tenaga kerja yang memiliki kualifikasi sesuai ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja.

“Setelah berkomunikasi dengan perusahaan, ternyata sertifikasi yang mereka butuhkan untuk tenaga ahli K3 adalah sertifikasi dari Kemnaker. Karena itu, tahun ini penganggarannya kami sesuaikan dengan kebutuhan tersebut,” jelasnya.

Pelatihan K3 Umum ini dirancang tidak sekadar memberikan pemahaman teori kepada peserta. Selama rangkaian kegiatan, peserta juga mendapatkan pengalaman praktik lapangan serta dibekali kemampuan menyusun program keselamatan dan kesehatan kerja.

Pelaksanaan kegiatan berlangsung selama 14 hari. Setelah mengikuti pembelajaran selama sembilan hari, peserta melanjutkan praktik kerja lapangan (PKL) di Greenfield. Selanjutnya, peserta melakukan persiapan presentasi dan menyusun proposal kegiatan sebelum mengikuti ujian sertifikasi.

Namun, pelaksanaan ujian sempat mengalami penyesuaian jadwal akibat kendala server di tingkat pusat. Kondisi tersebut berdampak pada proses administrasi dan penerbitan jadwal ujian dari kementerian.

Meski demikian, Disnaker tetap mengupayakan agar seluruh tahapan pelatihan dan sertifikasi dapat berjalan sesuai ketentuan. Ujian dijadwalkan pada 23 November 2026, sedangkan penyerahan sertifikat direncanakan menyusul sesuai mekanisme kementerian.

BACA JUGA :  Gus Qowim Hadiri Halal Bihalal dan Launching Program Pemberdayaan Ekonomi Karang Taruna

Terdapat perbedaan keluaran sertifikat bagi peserta dari perusahaan dan pencari kerja. Peserta yang merupakan perwakilan perusahaan dapat mengikuti proses sertifikasi Kemnaker, sedangkan peserta pencari kerja memperoleh sertifikat pelatihan.

Perbedaan tersebut disesuaikan dengan status dan persyaratan peserta dalam proses sertifikasi.

Lebih jauh, Ardy menilai dukungan DBHCHT dalam kegiatan pelatihan ini harus mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, khususnya dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Malang.

Sebab, kebutuhan terhadap tenaga kerja bersertifikat bukan semata-mata berkaitan dengan peningkatan kompetensi individu. Lebih dari itu, keberadaan tenaga ahli K3 yang memiliki kualifikasi sesuai ketentuan juga menjadi bagian penting dalam membangun sistem keselamatan kerja di perusahaan.

Selama ini, perusahaan yang ingin mengikutsertakan pegawainya dalam pelatihan dan sertifikasi tertentu harus menyiapkan pembiayaan secara mandiri. Di sisi lain, kebutuhan tenaga kerja bersertifikat harus dipenuhi sesuai ketentuan yang berlaku.

“Karena kebutuhan sertifikasi ini cukup penting, sementara perusahaan juga memiliki keterbatasan pendanaan, kami berupaya menampung aspirasi mereka melalui fasilitasi pelatihan dengan dukungan DBHCHT,” terangnya.

Melalui program tersebut, Disnaker berharap perusahaan di Kabupaten Malang semakin mudah memenuhi kebutuhan tenaga kerja yang kompeten dan memiliki sertifikasi sesuai bidang keahliannya.

“Harapan kami, pemanfaatan DBHCHT benar-benar bisa dikembalikan untuk kepentingan masyarakat Kabupaten Malang. Secara khusus, kami ingin perusahaan memiliki pegawai atau tenaga kerja yang berkualitas dan kompeten sesuai sertifikasi yang dimiliki,” pungkas Ardy.

Program ini sekaligus mempertegas pentingnya penyelarasan pelatihan vokasi dengan kebutuhan dunia usaha. Dengan demikian, pelatihan yang difasilitasi pemerintah tidak berhenti pada kegiatan peningkatan pengetahuan, tetapi juga mampu memberikan nilai tambah bagi tenaga kerja sekaligus mendukung perusahaan dalam memenuhi kebutuhan kompetensi dan standar keselamatan kerja. (ADV)