Hukum

Gugat Pra-Peradilan Siap Dilayangkan Kuasa Hukum FS Sorot Kejanggalan Bukti Dalam Kasus Distribusi Semen

×

Gugat Pra-Peradilan Siap Dilayangkan Kuasa Hukum FS Sorot Kejanggalan Bukti Dalam Kasus Distribusi Semen

Sebarkan artikel ini
Cek Tak Pernah Dicairkan, Akta Sudah Batal: Tim Hukum FS Bantah Keras Tuduhan Penggelapan dan Penipuan (Foto/Sekilasmedia.Com)

Palembang,Sekilasmedia.com-Kuasa hukum dari FS, seorang perempuan yang ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan penipuan dan penggelapan, secara resmi melaporkan enam oknum penyidik Polrestabes Palembang ke Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Mabes Polri. Senin (16/11/2026). Laporan ini merupakan tindak lanjut dari pengaduan sebelumnya yang telah dilimpahkan ke Propam Polda Sumatera Selatan.

M. Sanusi AS, SH, MH, selaku kuasa hukum, menduga keras adanya rekayasa kasus dan kriminalisasi terhadap kliennya. Ia menilai proses penyidikan dalam sengketa bisnis distribusi semen ini sarat kejanggalan hukum dan mengabaikan fakta bahwa perkara tersebut sejatinya merupakan sengketa perdata, bukan tindak pidana.

Kejanggalan Bukti: Akta Batal dan Cek “Hantu.

Dalam konferensi persnya, Sanusi menyoroti dua poin krusial yang dianggap lemah secara yuridis namun tetap dijadikan dasar penetapan tersangka:

Pertama, penggunaan Akta Perjanjian Kadaluwarsa. Sanusi menjelaskan bahwa akta kerja sama awal antara kliennya dan pelapor (inisial L) telah dibatalkan secara sah dan digantikan dengan akta baru. Namun, penyidik justru menggunakan dokumen pertama yang sudah tidak berlaku itu sebagai barang bukti utama.

“Secara hukum, akta pertama sudah mati atau batal demi hukum. Sangat janggal jika dokumen yang sudah tidak memiliki kekuatan hukum dijadikan dasar penetapan tersangka,” tegas Sanusi.

BACA JUGA :  Dinilai Rugikan Nasabah Hingga Milyaran Rupiah, KSU Mitra Perkasa Disomasi Pengacara

Kedua, tuduhan penggelapan senilai Rp 2 miliar melalui cek giro. Sanusi membantah kliennya pernah menerbitkan atau menggunakan cek tersebut untuk tujuan ilegal. Ia menekankan prinsip perbankan di mana setiap pencairan cek wajib dikonfirmasi kepada pemilik rekening.

“Bank tidak pernah melakukan konfirmasi kepada klien kami. Cek itu mungkin ada fisiknya, tetapi tidak pernah dicairkan atau digunakan oleh klien kami. Ini membuktikan tidak ada unsur kerugian materiil maupun unsur penggelapan,” ujarnya.

Bisnis Riil, Bukan Penipuan Fiktif.

Menanggapi tudingan penipuan berupa janji bisnis fiktif, tim kuasa hukum dan FS menegaskan bahwa usaha distribusi semen di wilayah Pagar Alam, Empat Lawang, dan PALI adalah bisnis yang nyata dan hingga kini masih beroperasi.

Sanusi menyatakan bahwa kasus ini murni merupakan sengketa hubungan bisnis dan utang-piutang. Kerugian yang dialami justru terjadi karena pihak pelapor (L) menghentikan kerja sama secara sepihak saat persiapan usaha sudah berjalan.

“Unsur mens rea atau niat jahat untuk menipu tidak terpenuhi karena seluruh transaksi didasarkan pada perjanjian notariil yang justru diminta dan disusun oleh pihak L sendiri,” jelas Sanusi.

BACA JUGA :  Dua Mobil Pengangkut Limbah B3 Di Gondang , Masih Diamankan Di- Polres Mojokerto

FS, sang tersangka, juga menyuarakan kekecewaannya. Ia mengklaim hanya mengikuti alur bisnis yang diinisiasi oleh pihak pelapor. “Perjanjian dibuat oleh pihak L, notaris ditunjuk pihak L, bahkan permintaan cek giro pun atas inisiatif mereka. Saya tidak pernah berniat menipu,” ujar FS.

Dugaan Motif Tersembunyi: Perebutan Kontrol Perusahaan.

Lebih jauh, Sanusi mengungkapkan adanya indikasi motif terselubung di balik laporan pidana ini, yaitu upaya pihak tertentu untuk menguasai aset dan kontrol perusahaan milik kliennya melalui jalur kriminalisasi.

“Jika ini murni kasus pidana, mengapa aspek perdata dan kelangsungan bisnis diabaikan? Kami menduga ada kepentingan bisnis di balik ini semua,” tanya Sanusi secara retoris.

Sebagai langkah hukum lanjutan, tim kuasa hukum akan segera mengajukan gugatan Pra-Peradilan ke Pengadilan Negeri (PN) Palembang untuk menguji sah atau tidaknya penetapan tersangka. Sanusi juga mendesak Kapolri untuk turun tangan memastikan penegakan hukum yang objektif dan bebas dari intervensi oknum aparat.

“Kami berharap Kapolri mendengar keluh kesah kami. Kriminalisasi di Sumatera Selatan harus dihentikan. Tegakkan keadilan, jangan biarkan aparat menjadi alat bagi kepentingan pribadi untuk menguasai aset orang lain,” tutup Sanusi.