Gresik,Sekilasmedia.com-Penundaan pembacaan tuntutan pidana sebanyak empat kali dalam perkara Capt. Antenor Vonn Mark Alibusa, Nahkoda Kapal MT FENG HUANG, di Pengadilan Negeri (PN) Gresik menuai sorotan. Penundaan tersebut memunculkan pertanyaan mengenai kepastian proses hukum, terlebih Majelis Hakim telah mengeluarkan penetapan agar Jaksa Penuntut Umum (JPU) segera membacakan tuntutan.
Perkara dengan Nomor 190/Pid.Sus/2026/PN Gsk itu telah memasuki tahap pembacaan tuntutan setelah rangkaian pemeriksaan persidangan selesai. Namun, agenda yang seharusnya menjadi tahapan penting sebelum pemeriksaan perkara berlanjut tersebut belum terlaksana sesuai jadwal.
Berdasarkan riwayat persidangan, penundaan pertama terjadi pada 26 Oktober 2026. Saat itu, JPU meminta tambahan waktu dengan alasan penyusunan tuntutan masih berlangsung dan memerlukan koordinasi di tingkat Kejaksaan Agung (Kejagung). Majelis Hakim kemudian memberikan waktu tambahan selama satu minggu.
Namun, pada persidangan 2 November 2026, tuntutan kembali belum siap dibacakan. JPU menyampaikan bahwa proses penyusunannya masih menunggu penyelesaian di tingkat pusat.
Penundaan kembali terjadi pada 11 November 2026, dengan alasan tuntutan belum siap. Agenda pembacaan tuntutan selanjutnya dijadwalkan pada 18 November 2026.
Bahkan, Majelis Hakim telah menerbitkan penetapan yang memerintahkan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gresik membacakan sekaligus menyerahkan tuntutan pidana (requisitoir) terhadap terdakwa pada Rabu (18/11/2026), pukul 10.00 WIB, di PN Gresik.
Dalam penetapan tersebut, Majelis Hakim juga meminta Penuntut Umum melaksanakan perintah itu dengan sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab. Meski demikian, hingga agenda persidangan 18 November 2026, tuntutan belum juga dibacakan.
Kondisi tersebut menjadi perhatian karena penundaan telah berlangsung berulang kali, sementara perkara sudah memasuki tahap pembacaan tuntutan.
Kuasa Hukum Ajukan Keberatan
Atas kondisi tersebut, Tim Penasihat Hukum terdakwa dari JS & Partners Law Office, Bali, mengajukan surat keberatan kepada Majelis Hakim. Tim kuasa hukum juga menyampaikan surat permohonan perhatian kepada sejumlah instansi terkait.
Tim penasihat hukum tersebut terdiri atas Jesicha Julaindari, S.H., C.Med.; Fitri Anisa, S.H., C.TT., C.Med., CLD., CLA; Prillia Nur Hidayah, S.H.; Dimas Roland Jonas Suhartono, S.H.; Khresna Wisantya, S.H.; serta Caesar Himajuta Wardana Kesdu, S.H.
Mereka menilai koordinasi dan persetujuan internal di lingkungan kejaksaan semestinya diselesaikan secara proporsional agar tidak terus berdampak pada kepastian jadwal persidangan.
Menurut tim kuasa hukum, kebutuhan administratif internal institusi penuntutan tetap harus mempertimbangkan hak terdakwa untuk memperoleh kepastian hukum dan menjalani proses peradilan secara efektif tanpa penundaan yang tidak beralasan.
Mendapat Perhatian dari Pihak Filipina
Perkara tersebut juga mendapat perhatian dari pihak Filipina. Hal itu ditunjukkan melalui koordinasi yang dilakukan perwakilan hukum dan pihak yang mendampingi kepentingan terdakwa di negara asalnya.
Salah satu pihak yang terlibat dalam koordinasi dan fasilitasi penanganan perkara adalah World Peace Ambassador – WPOU Bernadeth Perno, S.J.D., Ph.D., yang menjabat sebagai International Humanitarian Case Coordinator & International Affairs Representative.
Berdasarkan keterangannya, Bernadeth berperan memfasilitasi komunikasi dengan pihak-pihak berwenang, Kedutaan Besar, serta tim penasihat hukum di Indonesia.
Ia juga menilai penting untuk menyampaikan informasi mengenai pendampingan dan koordinasi tersebut kepada publik. Hal ini guna menghindari kesalahpahaman bahwa keluarga terdakwa tidak memperoleh pendampingan atau tidak ada pihak yang aktif mengawal perkara.
Keterlibatan pihak Filipina tersebut menunjukkan adanya perhatian lintas negara terhadap proses penanganan perkara, khususnya dalam aspek komunikasi dan pendampingan terdakwa.
Dorong Transparansi dan Kepastian Hukum
Penundaan pembacaan tuntutan secara berulang menjadi perhatian tim penasihat hukum, terutama setelah Majelis Hakim menerbitkan penetapan terkait pelaksanaan agenda tersebut.
Mereka menilai masih terdapat sejumlah aspek dalam penanganan perkara yang membutuhkan penjelasan lebih lanjut. Karena itu, perhatian dan pengawasan dari lembaga berwenang dinilai diperlukan untuk memastikan proses hukum berjalan sesuai ketentuan.
Meski demikian, dugaan mengenai ketidakobjektifan atau keberpihakan dalam penanganan perkara harus tetap ditempatkan sebagai persoalan yang perlu diuji berdasarkan fakta, bukti, dan prosedur hukum yang berlaku.
Tim penasihat hukum berharap Majelis Hakim memberikan kepastian terhadap kelanjutan agenda persidangan serta memastikan hak-hak terdakwa tetap terlindungi.
Mereka juga mendorong instansi pengawas terkait memberikan perhatian terhadap penundaan tersebut agar proses penegakan hukum berlangsung transparan, profesional, dan akuntabel.
Perkara ini sekaligus menjadi pengingat bahwa setiap orang, termasuk warga negara asing yang menjalani proses hukum di Indonesia, memiliki hak yang sama untuk memperoleh perlakuan di hadapan hukum.
Bagi tim penasihat hukum, persoalan ini bukan semata-mata perubahan jadwal persidangan, melainkan juga menyangkut kepastian hukum, perlindungan hak terdakwa, dan kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum.
Asas praduga tak bersalah dan prinsip peradilan yang adil harus tetap dijunjung tinggi hingga perkara tersebut diputus melalui putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.






