Mojokerto, Sekilasmedia.com – Ketua DPRD Kota Mojokerto Sunarto kecewa dengan kinerja anggotanya yang dianggap kurang maksimal.
Kekecewaan Sunarto ini terkait dengan tertundanya agenda Badan Musyawarah (Banmus) yang rencananya akan membahas pembentukan Panitia Khusus (Pansus) terkait penanganan dan pengolahan anggaran Covid-19 di Kota Mojokerto yang seharusnya dilaksanakan pada Jumat (07/08/2020).
Sunarto geram lantaran sejumlah anggota Dewan justru tidak hadir, padahal Banmus kali ini merupakan agenda penting yang harus dilakukan.
“Padahal saya sudah memerintahkan ke Setwan untuk menjadwalkan dan membuat undangan rapat Banmus hari Jumat,” Kata Sunarto.
Dirinya pun merasa heran karena di Kota Mojokerto agenda pansus seperti menjadi momok yang menakutkan bagi tim gugus tugas. Sunarto kemudian membandingkannya dengan daerah lain, karena Pansus DPRD terkait anggaran Covid-19 sudah dilakukan.
Menurutnya, sejauh ini ada banyak laporan terkait penggunaan anggaran Covid-19 di Kota Mojokerto yang harus dibenahi karena kesalahan teknis dan tidak tepat sasaran. Misalnya, Bantuan Sosial di Kota Mojokerto 20% penerima adalah warga yang mampu dan ada nama penerima yang dicoret, sehingga tidak mendapatkan Bantuan Sosial tersebut padahal mestinya layak.
Sebagai informasi, Fraksi PDIP dan PKB adalah penggagas adanya Pansus digulirkan ke Tim gugus tugas Covid-19 Kota Mojokerto. Namun karena dianggap gagal, Sunarto menilai DPRD Kota Mojokerto sudah tidak memiliki fungsi kontrol terhadap eksekutif.
“Padahal fungsi Dewan itu kan ada 3 yaitu Legislasi, Anggaran dan Pengawasan. Kalau kita tidak ada pengawasan ya mending diganti menjadi Dinas Perwakilan Rakyat saja,” ujar politisi PDIP ini. (wo/adv)
