MOJOKERTO,Sekilasmedia.com– Sebagai bentuk sinergi antara BPJS Kesehatan dengan instansi TNI/Polri dalam menyesuaikan data peserta dan anggota keluarga pada masing-masing satuan kerja (satker) yang telah terdaftar sebagai peserta JKN-KIS, BPJS Kesehatan Cabang Mojokerto menggelar kegiatan pertemuan dalam rangka pemutakhiran data (rekonsiliasi data) bagi anggota TNI/Polri di tiga wilayah kabupaten/kota yaitu kabupaten Mojokerto, kota Mojokerto dan kabupaten Jombang. Pertemuan bertajuk Pemutakhiran Data Peserta TNI/Polri se-wilayah BPJS Kesehatan Cabang Mojokerto Tahun 2018 diselenggarakan di Mojokerto pada Jum’at (09/11).
Kepala BPJS Kesehatan Cabang Mojokerto, Dina Diana Permata dalam sambutannya mengatakan, terdapat beberapa hal yang menyebabkan ketidaksesuaian data, dikarenakan pelaporan yang belum dilaksanakan secara optimal terkait perubahan data peserta meliputi peserta keluar, peserta meninggal, mutasi satker atau perubahan gaji.
Dina berharap sinergi antara BPJS Kesehatan dengan instansi TNI dan Polri dalam hal pelaporan perubahan data peserta dapat terus dilakukan secara berkala, tidak terkecuali bagi anggota yang telah memasuki masa purna tugas. Dina menyampaikan pada pelaksanaan program JKN-KIS selama ini tidak lepas dari dukungan peserta program JKN-KIS khususnya anggota TNI/Polri yang senantiasa bekerjasama dan mendukung penyelenggaraan program JKN-KIS.
“Koordinasi dalam hal meningkatkan akurasi data peserta JKN-KIS antara BPJS Kesehatan dengan instansi TNI dan Polri sangat diperlukan untuk menunjang kesesuaian data pada masterfile dan berdampak pada total peserta terdaftar di fasilitas kesehatan (faskes) termasuk di dalamnya faskes milik TNI/Polri, serta untuk pemenuhan hak peserta JKN-KIS dalam memperoleh pelayanan kesehatan,” jelas Dina.
Paparan BPJS Kesehatan tentang tahapan kegiatan rekonsiliasi dan pemutahiran data peserta TNI/Polri serta fasilitas dan kemudahan akses layanan administrasi, informasi dan pengaduan peserta JKN-KIS menggunakan aplikasi Mobile JKN disampaikan oleh Kepala Bidang Kepesertaan dan Pelayanan Peserta.
Hadir dalam acara tersebut Kasipers Korem 082 CPYJ, Kaminvetcad Mojokerto dan Jombang, Denhubrem 082, Denkesyah Mojokerto, Kodim 0815, Kodim 0814, Denpal, Yonif 503, Ajenrem 082, Denpom, Kabag Sumda Polres Mojokerto dan Polres Jombang beserta jajaran, Kaurmin SPN Polda Jawa Timur beserta jajaran, Paurkes dan Paurmin Polres Mojokerto Kota, Kepala BPJS Kesehatan Cabang Mojokerto beserta Kepala Bidang Kepesertaan dan Pelayanan Peserta,Kepala Kabupaten Mojokerto dan Kepala Kabupaten Jombang.
Kabag Sumda Polres Mojokerto, Saifur Rizal mengatakan, BPJS Kesehatan merupakan salah satu solusi perbaikan kesejahteraan bagi anggota Polri dari sisi kesehatan.
“Kami harapkan perbaikan terus dilakukan oleh BPJS Kesehatan dalam pelayanannya. Rekonsiliasi data penting sehingga seluruh anggota Polri dan keluarganya seluruhnya terdaftar sebagai peserta JKN-KIS,” ungkap Rizal.
Senada, Kepala BPJS Kesehatan Cabang Mojokerto juga mengharapkan pertemuan tersebut memberi hasil dan manfaat bagi BPJS Kesehatan dan instansi Polri/TNI.
“Harapan kami melalui kegiatan ini adalah terciptanya kesepakatan dan sinergi antara BPJS Kesehatan dengan instansi TNI/Polri terkait data peserta JKN-KIS dan dituangkan dalam Berita Acara hasil rekonsiliasi” pungkas Dina.
Sampai dengan akhir Oktober 2018, cakupan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) data per akhir Oktober 2018 wilayah kantor cabang Mojokerto, jumlah peserta Polri beserta anggota keluarga sebanyak 9.085 jiwa dan TNI sebanyak 17.083 jiwa, dari total peserta JKN-KIS wilayah Kantor Cabang Mojokerto sebanyak 1.712.808 jiwa
Sebagai informasi, sampai dengan akhir Oktober 2018 BPJS Kesehatan Cabang Mojokerto telah bekerja sama dengan 172 FKTP yang terdiri dari 66 puskesmas, 59 klinik pratama, 8 klinik TNI/Polri, 31 dokter praktek perorangan, 8 dokter gigi serta 47 FKRTL yang terdiri dari 28 rumah sakit, 3 klinik utama dan 16 optik. (s4)
