Ft: Sulistyowati saat menyampaikan rekomendasi kepada eksekutif.
Mojokerto, Sekilasmedia. Com
DPRD Kota Mojokerto menggelar rapat paripurna penyampaian rekomendasi atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota tahun 2017, Senin (2/4). Dalam rekomendasi wakil rakyat tersebut, terdapat sejumlah catatan – catatan kinerja eksekutif yang perlu diperbaiki.
Anggota Komisi II yang juga juru bicara dewan setempat, Sulistyowati menyampaikan, dari sektor pendidikan pihaknya masih menyayangkan minimnya pembinaan bagi siswa berprestasi.
“Ini harus segera ada solusinya, karena untuk mencetak siswa yang benar -benat berprestasi membutuhkan pembinaan dan anggaran yang tidak sedikit,” ujar Sulistyowati.
Masih kata Sulistyowati, sejumlah sekolah yang memiliki kelas untuk siswa berprestasi yakni SMPN 1, 2 dan baru ditambah SMPN 4. Namun sayangnya saat ini anak-anak yang berprestasi itu dibiayai sendiri oleh orang tua, bukan sekolah.” Setiap akan mengikuti even kejuaraan daerah mereka masih harus melibatkan orang tua,” terangnya.
Dibidang pendidikan, kalangan Wakil Rakyat juga menyoal program zero siswa bermotor. “Kita mendorong eksekutif agar konsen terhadap penambangan armada sekolah. Persoalannya, jumlah siswa tiap tahun tambah meningkat. Dengan demikian, pengadaan armada sekolah gratis ini didorong demi tercapainya program zero siswa bermotor. Ini tentu bagus untuk menekan jumlah laka lantas terutama dilevel ini, ” tandasnya.
Tak hanya itu, Sulistiyowati juga berbicara soal pengurukan dan pembangunan sebuah lahan di jalan Semeru. “Kita mempertanyakan pengurukan di jalan Semeru itu, apakah ada IMB (Ijin Mendirikan Bangunan) nya atau tidak. Kita sudah lihat di Perijinan (Kantor Perijinan, Red) ternyata memang belum keluar. Dan kami Dewan merekomendasikan ada sanksi peringatan,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Mojokerto Gaguk Tri Prasetyo menjawab soal penambahan armada angkutan sekolah gratis mengaku sepakat. “Kebutuhan kita 25 armada, dan saat ini masih 19 armada. Artinya masih kurang 6 armada. Targetnya 2019 kebutuhan tercukupi karena kita sudah mengajukan penambahan ke Kemenhub RI, mudah-mudahan direalisasi,” katanya.
Walau demikian, Gaguk tampak meragukan 25 armada sekolah gratis itu nantinya akan menghilangkan siswa yang ke sekolah dengan menggunakan motor. Pasalnya keberadaan armada-armada itu tidak secara langsung bisa mencover seluruh kebutuhan siswa.
Perlu diketahui, Paripurna istimewa ini dihadiri oleh Walikota, jajaran Forkompimda, kepala OPD, Camat dan Lurah. Rapat ini akan ditindak lanjuti dengan jawaban berikutnya oleh eksekutif.(wo/Adv)
