Hendrawan, Gardi Gazarin, Dafid
Reporter: tim
Editor: Siswahyu
SURABAYA (sekilasmedia.com) Pernyataan Profesor Hendrawan Supratikno yang menyebar yang terkejut adanya Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), lebih-lebih di wilayah Kota Blitar mengenai Walikota Blitar Muhammad Samanhudi Anwar, mendapatkan respon berbagai arus termasuk kalangan pemerhati masalah sosial-politik hingga arus bawah yang mendukung Ketua DPP PDIP pusat tersebut. Bahkan tim sukses untuk Syahri Mulyo incumbent Cabup Tulungagung untuk Pilbup 27 Juni 2018, sepakat dengan keterkejutan Hermawan Supratikno yang merupakan bagian pimpinan pusat DPP PDIP.
*HENDRAWAN SUPRATIKNO: OTT GAYA BARU VIA ORANG LAIN DAN BUKAN OTT LANGSUNG*
Yang membuat Profesor Hendrawan terkejut, dengan adanya Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh KPK yang disebut sebagai OTT Gaya Baru yang dilakukan via orang lain alias OTT tidak langsung. Dengan ‘pola’ semacam itu jika dikembangkan maka siapapun akan ditangkapi oleh KPK. Keterkejutan Hendrawan Supratikno itu dinilai sangat wajar oleh berbagai pihak, begitupun bagi Gardi Gazarin Pengamat Kamtibmas Jatim maupun Dafid Dzikrulloh Forum Peduli Kerakyatan-Sejahtera (FPK-S).
Bahkan Shodik Purnomo sekretaris Tim Pemenangan Sahri Mulyo-Maryoto Bhirowo (Sahto, Cabup-Cawabup Tulungagung, red.) mendukung pendapat Profesor Hendrawan Supratikno selaku Ketua DPP PDIP soal OTT oleh KPK yang dilakukan di Kota Blitar dan Kabupaten Tulungagung tersebut.
*GARDI GAZARIN: REAKSI PDIP SANGAT WAJAR; SHODIK PURNOMO: DUKUNG DPP KARENA OTT JANGGAL*
Shodik Purnomo mendukung pendapat DPP PDIP karena dalam OTT itu dirasa banyak kejanggalan bahkan aroma politis. Untuk itu menurutnya OTT yang dilakukan KPK termasuk di Tulungagung perlu untuk dicermati serius, apalagi untuk di Tulungagung yang ditangkap adalah sosok yang tidak punya jabatan apapun dalam struktur pemerintahan. Disisi lain dalam keterangan resminya melalui Febri Diansyah selaku humas KPK, Syahri Mulyo disebut sebagai Bupati Tulungagung.
Hal tersebut entah terkorelasi ataukah tidak, sempat menjadikan kaget Jarianto selaku pejabat Bupati Tulungagung yang dilantik oleh Gubernur Jatim (Soekarwo, red.) sejak 4 Mei 2018 hingga sampai dilantiknya bupati terpilih dari hasil Pilbup Tulungagung 27 Juni 2018 (dilantik sekitar Oktober 2018, red.). Namun menurut Gardi Gazarin selaku Pengamat Kamtibmas Jatim, reaksi PDIP terhadap KPK dari jajaran pusat hingga daerah masih dinilai sebagai kewajaran.
*JARIANTO PEJABAT BUPATI TULUNGAGUNG JUGA KAGET KARENA YANG BRRITA BERGAUNG BAHWA DIRINYA KENA OTT*
Jarianto selaku pejabat Bupati Tulungagung hingga Oktober 2018 itupun wajar pula terkaget-kaget (efek penjelasan yang kurang tepat?, red.), hingga berita yang beredar di Tulungagung yang terkena OTT KPK adalah dirinya. Jarianto pun membantah dirinya tidak tersangkut OTT 6 Juni 2018 tersebut.
Lebih geram lagi Suherman selaku Ketua Kawulo Alit elemen pendukung utama Sahto untuk Pilbup Tulungagung 2018. Suherman menilai ada permainan politik pembunuhan karakter dalam OTT yang dilakukan KPK di Tulungagung jelang Pilbup 2018.
*DAFID DZIKRULLOH MELIHAT GERAKAN ARUS BAWAH KRITISI KPK; SUHERMAN: ADA POLITIK KOTOR*
Suherman menilai ada politik kotor, diantaranya soal Syahri Mulyo yang bukan bupati tapi di banyak media KPK menyatakan bahwa Syahri Mulyo adalah Bupati Tulungagung. “Ini tidak benar, ini pembunuhan karakter,” kata Suherman, seraya menegaskan pihaknya tetap konsolidasi untuk kemenangan Sahto. Hal kurang lebih sama disampaikan Heru Santoso selaku Bendahara Tim Pemenangan Sahto.
Dalam amatan Dafid Dzikrulloh dari FPK-S, reaksi arus atas DPP PDIP hingga arus bawah terhadap KPK merupakan hal yang wajar. Bahkan lebih banyak arus bawah demi arus bawah yang mengkritisi KPK hingga tidak menutup kemungkinan pada saatnya KPK juga akan dilawan oleh Civil Society, dan bukan malah didukung. Apalagi jumlah kepala daerah yang terbanyak kena OTT di Jatim tak jarang adalah kader PDIP dan mereka yang mendapat dukungan utama dari PDIP. Diantaranya adalah Eddy Rumpoko Walikota Batu 2007-2012 dan 2012-2017, Taufiqqurahman Bupati Nganjuk 2008-2013 dan 2013-2018, lalu Mas’ud Yunus Walikota Mojokerto 2008-2013 dan 2013-2018. Begitu pula Mustofa Kamal Pasa Bupati Mojokerto 2010-2015 dan 2015-2020, ditambah Syahri Mulyo Bupati Tulungagung 2013-2018 yang sedang maju Cabup lagi, serta M.Samanhudi Anwar Walikota Blitar 2011-2016 dan 2016-2021. “Tak mengherankan banyak kalangan grassroot PDIP yang merasa bahwa PDIP sedang dijadikan target. Disisi lain banyak pula Civil Society yang jenuh dengan KPK yang tidak bisa menahan diri soal OTT sehingga terkesan politis karena jelang Pilkada 27 Juni 2018. Jangan salahkan jika Civil Society akan kian besar yang berhadapan dengan KPK,” ungkap Dafid Dzikrulloh yang juga pengurus ISNU, Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama, Jawa Timur. Pendapat Anda? Sms atau WA kesini= 081216271926.
