Denpasar Bali,Sekilasmedia.com –
Kecemburuan sejumlah anggota DPRD terhadap Ketua DPRD Bali, soal dana bantuan sosial (bansos) mengemuka dalam rapat kerja gabungan pembahasan Ranperda APBD tahun 2019 di Gedung DPRD Bali, pada Senin (19/11) kemarin.
” Terus terang, dari badan anggaran kita dapat bocoran kalau anggaran bansos DPRD Bali untuk para anggota sebesar Rp 6, 5 miliar dan itu dipotong 2,5 miliar untuk pembangunan shortcut Buleleng-Mengwi kita tidak masalahkan. Tetapi, kalau Ketua Dewan mendapatkan hibah sampai 10 milliar, jelas ini enggak etis, ” ungkap Sekretaris Komisi I DPRD Bali, Dewa Nyoman Rai, usai rapat.
Bahkan juga mengaku kesal, lantaran dalam rancangan APBD tahun 2019 disebutkan, kalau Wakil Ketua DPRD mendapatkan dana hibah sebesar Rp 8 Milliar. ” Ini betul betul tak beretika dan tidak sehat, kalau lebih Rp 2 Milliar enggak masalahlah, ” keluhnya.
Selain mempersoalkan soal dana bansos, Rai juga mempertanyakan dipatoknya waktu pada saat rapat kerja. Karena menurut Rai, yang namanya rapat kerja semestinya waktu tidak dibatasi.
” Yang sepakat sidang hanya 1 jam siapa, pokoknya otoriter. Namanya saja rapat kerja, ya kerja? ini kok kesannya cepat cepat agar disetujui, ” ucapnya.
Lebih jauh dikatakan Rai, terkait timpangnya penggelontoran dana bansos pada RAPBD tahun 2019, pihaknya akan terus protes dan melawan.
” Demi kebersamaan, dimanapun saya akan lawan, Ketua dan Wakil itu formalitas pada prinsipnya kita sama kok, ” pungkasnya.
Sementara itu, Ketua DPRD Bali, I Nyoman Adi Wiryatama, hingga berita ini diluncurkan, masih belum bisa dimintai keterangan terkait persoalan ini.(son)
