Malang, Sekilasmedia.com – Lembaga Pendidikan Maarif (LP Maarif) PCNU Kabupaten Malang bersikap tegas soal dana bantuan operasional pendamping pada sekolah (Bosda). Bahwa pada dasarnya, pendidikan adalah hak semua warga negara Indonesia tanpa terkecuali.
Maka dari itu, Pemerintah wajib menyelenggarakan Pendidikan bagi setiap Warga Negaranya. Pendidikan dasar 9 tahun adalah jenjang pendidikan yang diatur sebagai kewajian negara (baca pemerintah) .
“Dengan kewajiban pemerintah tersebut dalam menyelenggarakan pendidikan dasar, maka pemerintah tidak boleh mendikotomikan antara Pendidikan dasar Negeri dan Swasta, antara Sekolah dan Madrasah, semua harus diperlakukan sama, baik dari sisi kebijakan, manajemen pemerintah maupun penganggarannya,” tegas Ketua LP Maarih PCNU Kabupaten Malang.
Kata Hasan yang juga Rektor UNIRA Malang itu, dari sisi penganggaran sementara ini ada ketimpangan isu, antara pendidikan dasar atau sekolah yang berada dibawah Kemendikbud yang masuk dalam kewenangan otonomi daerah. Sehingga mendapat kucuran anggaran baik dari Pusat maupun daerah, dengan madrasah yang karena masuk dalam Kementerian Agama, dimana urusan agama tidak masuk dalam kewenangan otonomi daerah
“Persoalan ini madrasah seakan-akan tidak punya hak sama sekali untuk mendapat anggaran dari daerah, meski pada dasarnya, siswanya berada di daerah,” terang Hasan.
Berkaitan dengan hal tersebut, maka Lembaga Pendidikan Maarif NU Kabupaten Malang, dalam bidang pendidikan mendukung penuh Pemerintah Kabupaten Malang dalam memformulasikan dan mengimplementasikan Penyaluran BOSDA sebagai Bantuan Operasional Pendamping pada sekolah dan Madrasah di Wilayah Kabupaten Malang.
“Harapan kami dari LP Maarif NU, rencana kebijakan BOSDA Kabupaten Malang ini bisa segera direalisasikan pada P-APBD tahun 2019, sehingga peningkatan mutu pendidikan dasar Sekolah dan Madrasah bisa dilakukan akselerasi,” pungkasnya. (mad/Jupri).
