PROBOLINGGO, Sekilasmedia.com – Inflasi adalah salah satu indokator pengukur keberhasilan peningkatan ekonomi daerah. Karena itu, Permkab Probolinggo pun konsisten menejaga inflasi daerah. Karea itu, Inflasi daerah akan di jaga dalam 3 besar dalam tingkat provinsi Jawa Timur. “Memang kalau dulu melalui pendekatan saja karena yang menghitung adalah BPS ( badan Pusat Statistik, red. Sekarang daerah dapat menghitung sendiri, dengan demikian ” kata Bupati Probolinggo Hj P tantriana Sari.
Ia menyebutkan, saat ini kewenangan menghitung pertumbuhan ekonomi sudah melekat pula dengan pemerintah daerah. Sehingga, pemerintah daerah dalam menentukan tingkat inflasi sudah bisa menghitung sendiri. Meskipun BPS juga menghitung di beberapa daerah. “Kami koordinasikan dengan lingkup Organiasi perangkat daerah (OPD),” tegasnya.
Dengan demikian, bisa jadi tingkat inflasi antara 8 daerah yang dihitung oleh BPS dengan daerah justru nilainya lebih baik, atau kondisi tersebut berbalik. Sebab sejauh ini hanya 8 daerah saja yang dihitung dan didalamnya tidak termasuk dengan Pemerintah Kabupaten Probolinggo. “Untuk yang tahun ini, Kabupaten Probolinggo nomor dua terbaik,” ungkapnya.
Sementara itu, Sekretaris Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) setempat Santoso menyebutkan indikator yang dilakukan selama ini, memang berdasarkan hasil perhitungan yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Hanya saja, tidak serta merta, tetapi juga dilakukan berdasarkan perhitungan yang melibatkan Sumberdaya BPS, sehingga hasil perhitungan sama persis dengan yang dilakukan BPS. “Kami tidak ujuk-ujuk menghitung, karena yang memahami adalah mereka (BPS, red),” ungkapnya.
Seperti data yang disampaikan pada tahun 2018 lalu, berdasarkan nilai inflasi yang dikeluarkan, Kabupaten Probolinggo memang terbaik kedua setelah Kabupaten Banyuwangi. Harapannya hal itu bisa konsisten pada tahun 2019. “Dan itu sudah terpublis menjadi data nasional,” katanya.
Ada beberapa indikator tingkat inflasi daerah bisa terjaga dengan baik, salah satunya kareana pemerintah daerah memiliki program pro rakyat, diantaranya peningkatan jumlah Usaka Kecil dan Mikro dengan pembinaan, selain itu bantuan permodalan melalui Pinajaman bunga murah hingga peningkatan pedagang pasar melalui program revitalisasi pasar. “Itu rogram yang dilaksanakan oleh bupati dalam rangka meningkatkan ekonomi daerah,” ujar Kabag Administrasi Perekonomian dan SDA ini. (bro/rul).
