Probolinggo, Sekilasmedia.com – Pemerintah kota melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan (Bappeda Litbang) kota probolinggo menggelar musrenbang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) tingkat Kota tahun 2020, Senin (18/3). Kegiagiatan yang berlangsung di Puri Manggala Bhakti, kantor sekkretariat Pemkot Probolinggo ini dihadiri Walikota Probolinggo Hadi Zainal Abidin, Wawali, sekda, Forkopimda, Bappeda Provinsi Jatim, Ketua DPRD, Bakorwil V Jember, Asisten, Staf ahli, Camat, Tim Penggerak PKK dan Dharma Wanita serta peserta yang kesemuanya berjumlah 280 orang.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan (Bappeda Litbang) kota Probolinggo, Rey Suwigtyo S.Sos, M.Si dalam laporannya mengatakan, musrenbang ini di laksanakan atas amanat UUD nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara dan UUD nomer 25 tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional. Dengan maksud perencanaan pembangunan tahun 2020 antara stakeholder dan pemkot, serta mewujudkan koordinasi, integrasi, sinkronisasi serta keperpaduan antara rencana kerja SKPD serta RKPD 2020.
Lebih lanjut Rey Suwigtyo ,menyampaikan maksud dan tujuan dilaksanakan Musrenbang (Musyawarah Rencana Pwembangunan) ini adalah memadukanperencanaan pembangunan 2020 antar stakeholder dikota Probolinggo. sedangkan tujuannya adalah untuk mewujudkan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan keterpaduan antara Rancangan Renja OPD kota Probolinggo tahun 2020 dan Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) kota Probolinggo tahun 2020, dalam upaya pencapaian sasaran prioritas pembangunan tahun 2020.Ujarnya.
Lebih lanjut Rey Suwigtyo menambahkan bahwa Musrenbang ini dimaksudkan melakukan sinkronisasi dan penyempurnaa rancangan awal kerja OPD menjadi rancangan kerja akhir renja OPD tahun 2020 dengan memperhatikan prioritas pembangunan. Kemudian Menjaga konsistensi antara perencanaan dan penganggaran antara rancangan awal Rencana Kerja OPD (Renja OPD) kota Probolinggo tahun 2020 dengan mengacu pada rancangan awal Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah (RPJMD) kota Probolinggo tahun 2019-2024. Membahas program, kegiatan pokok dan pagu anggaran yang trtuang Rencana Kerja OPD (Renja OPD) kota Probolinggo tahun 2020 sebagai dasar penyempurnaan
Walikota Hadi Zainal Abidin dalam sambutannya menyampaikan bahwa isu strategis dalam pembahasan Musrenbang RKPD yang menjadi prioritas pembangunan Kota Probolinggo ada lima poin. Diantaranya Peningkatan kualitas sumber daya manusia dan percepatan penanggulangan kemiskinan, Pemerataan pembangunan dan aksebilitas antar wilayah. Kemudian Peningkatan daya saing potensi ekonomi dan kesempatan kerja, Peningkatan kemandirian pangan yang didukung kelestarian sumber daya air dan lingkungan hidup serta Peningkatan keamanan, ketentraman, ketertiban umum serta kualitas tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik.
Prioritas ini bertujuan untuk meminimalisir permasalahan di bidang ekonomi, sosial, budaya dan infrastruktur serta memperhatikan kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat dengan tetap memperhatikan nilai dan budaya masyarakat itu sendiri, jelasnya.
Untuk itu, harmonisasi, sinkronisasi serta sinergi usulan program dan kegiatan dari seluruh stakeholder pembangunan diharapkan dapat dilaksanakan dalam setiap proses perencanaan. Pada tahun 2020, Kota Probolinggo akan terus melaksanakan program pembangunan dalam bentuk pendampingan kolaborasi dengan pelaku pembangunan lainnya, katanya.
Ketua Komisi I DPRD Kota Probolinggo, Abdul Azis dalam kesempatan yang sama menyampaikan pokok-pokok pikiran. Dimana menurutnya, ada aspirasi masyarakat yang sangat menonjol di hasil reses DPRD beberapa waktu lalu, yakni terkait harapan masyarakat terhadap perbaikan infrastruktur. Lalu, lingkungan hidup, kesehatan dan pendidikan.Khusus untuk dunia pendidikan, saya sangat mengapresiasi kebijakan Wali Kota terkait pendidikan gratis untuk sekolah negeri, pendidikan yang murah dan bermutu untuk sekolah swasta, ujarnya bangga.
Sementara itu, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa melalui Kepala Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Jawa Timur Soekaryo memberikan 4 arahan kebijakan pembangunan, diantaranya pertama pemerataan sektor ekonomi yang berdaya saing tinggi pada perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil/motor, transportasi dan pergudangan.
Kedua, meningkatkan efisiensi dengan pemanfaatan teknologi tepat guna dan ramah lingkungan. Tiga, peningkatan infrastruktur dan kualitas sumber daya manusia pada sektor pengolahan sampah, pendidikan dan kesehatan, sehingga menghasilkan output yang berdaya saing sektoral.
Keempat, peningkatan investasi sektor pertanian, kebutuhan gas, kontruksi dan menciptakan lapangan kerja yang lebih luas. (Sf).
