Denpasar Bali, Sekilasmedia.com – Penutupan Taksi atau Ojek Online (Ojol) di Bali menuai pertanyaan besar diri banyak kalangan. Pasalnya, ojek online (roda dua) bukanlah transportasi untuk pariwisata, tetapi transportasi publik.
Sebelumnya, Pemprov Bali akan melanjutkan pembahasan secara intens dengan perwakilan paguyuban driver konvensional di Bali, terkait keinginannya untuk menutup taksi online.
Bahkan, Perusda Bali, Ida Bagus Kesawa Narayana, akan memberikan tawaran dengan membuatkan aplikasi online khusus untuk para driver Bali. Namun, harus dengan mengadopsi (sistem online) tersebut. Jangan sampai pememilik kapital satu orang, tapi bisa memiliki semuanya. Dan memastikan bahwa aplikasi ‘Driver Bali’ sudah disiapkan oleh Perusda, begitu diputuskan, maka aplikasi tersebut dalam waktu 24 minggu sudah bisa jalan.
” Kita ingin mereka bekerja dengan tarif atau harga yang sesuai, tapi kita tetap mengejar kemajuan teknologi. Jadi platformnya diperbaharui dan nanti ada platform baru misalnya namanya Driver Bali.com, ” ujarnya.
Selanjutnya, taksi online yang diblokir adalah aplikasinya, para driver-nya nanti bisa pindah ke aplikasi yang dimiliki Pemprov Bali. ” Pemerintah tidak dalam kondisi menyuruh ini itu. Tapi kita akan memberi platform, mereka maunya bagaimana, ” pungkasnya.
Terkait hal itu, Ketua Umum Bali Transport Bersatu (BTB) I Nyoman Suwendra menyebut, dengan dibangunnya kembali sistem transportasi online baru justru akan menambah masalah. ” Kan masalah kita di awal cuma online ini, kok justru kita membentuk online lagi, ” ucap Suwendra, di Denpasar Minggu (12/5).
Suwendra mengecam, jika pembuatan aplikasi online itu dijalankan maka pihaknya akan melakukan aksi turun ke jalan dengan mengerahkan ribuan massa. Karena sebelumnya Koster terpilih menjadi Gubernur Bali, pihaknya sudah menghadap dan bersosialisasi.
” Pada saat itu Pak Gubernur Koster berjanji akan menyikapi keberadaan taksi online di Bali, ” terangnya.
Ketika disinggung apakah Gubernur Koster waktu itu menjanjikan perubahan taksi online, Suwendra enggan mengungkapkannya. ” Saya sama Gubernur yang tahu, itu tidak perlu saya ungkapkan di sini. Bapak Gubernur tahu apa yang beliau ucapkan kepada teman-teman kami, biar saya tidak salah bicara, ” ungkapnya.
Sementara itu, Ketua Paguyuban Semeton Bali Driver (SBD), Ida Bagus Putra Ardana, menyatakan jika keberadaan taksi online di daerah bisa ditutup dengan keputusan gubernur. Sebelum adanya taksi online tidak pernah ada gontok-gontokan dengan semeton (saudara) sendiri dalam pelayanan akomodasi pariwisata.
Seban, anggotanya sering berantem hingga masuk bui demi bertahan mendapat penghidupan sehari-hari. Dimana para driver konvensional harus mengantre di hotel-hotel yang bernaung di bawah desa adat dan banjar adat untuk mendapatkan tamu penumpang.
Masih kata Putra Ardana, paguyuban SBD, sudah ada dan bergerak sejak tahun 2016, jadi wajar menolak keberadaan taksi online karena dianggap memberikan harga yang tidak wajar.
” Kita dari airport ke Kuta Rp 150 ribu sampai Rp 175 ribu. Namun taksi online Rp 20 ribu sampai Rp 25 ribu. Jelas konsumen ke sana (online). Karenanya tiang minta dengan hormat tutup taksi online, ” tegasnya mengakhiri.(soni).
