Blitar, Sekilasmedia.com – Komisi Pemberantasan Korupsi dalam rangka mengajak keterlibatan masyarakat dalam gerakan pemberantasan korupsi,Program Kampanye Anti Korupsi ini di dipendopo Ronggo Hadi Negoro atau biasa disebut RHN.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sampai ke Kabupaten Blitar,Kamis (12/9/19) dalam rangka roadshow keliling Indonesia. Setelah sampainya di Kabupaten Blitar KPK langsung melakukan monitoring dan evaluasi (monev) pencegahan dan pemberantasan korupsi terintegrasi.
Kegiatan kampanye ini berupa Roadshow Bus KPK dengan target sosialisasi masyarakat umum, yang terdiri atas Pelajar, Guru, Mahasiswa, Dosen, Aparat Pemerintahan, komunitas lainnya.
Acara yang digelar pukul 14.000 wib itu dihadiri Bupati Blitar Rijanto, Kepala Inspektorat Ahmad Lazim, seluruh jajaran kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta camat se-Kabupaten Blitar.
Dalam hal ini Perwakilan KPK Wilayah 6, Asep Rahmad Suwanda menjelaskan, melihat hasil monitoring dan evaluasi kepada kinerja Pemerintah Kabupaten Blitar secara umum cukup banyak kemajuan mulai peningkatan pemasukan pajak, investasi meningkat, hingga perizinan serba online.
“Kabupaten Blitar dari 2018 cukup bagus, peringkat 10 dari Pemda di Jawa Timur. Lalu 2019 masuk lima besar, ini prestasi yang kita apresiasi. Tapi bukan berarti berhenti di situ karena daerah lain pasti ikut mengejar,” paparnya.
Asep melanjutkan, Pemerintah Kabupaten Blitar harus mencermati dan memperhatikan delapan sektor yang rawan korupsi. Diantaranya, Perencanaan dan Penganggaran APBD, Pengadaan Barang dan Jasa, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Kapabilitas APIP, Manajemen ASN, Dana Desa, Optimilisasi Perangkat Daerah, dan Managemen Aset Daerah.
“Bila delapan sektor tersebut diperhatikan penuh agar tidak terjadi korupsi. Maka bisa dipastikan daerah akan berkembang maksimal, memberi pelayanan maksimal kepada masyarakat luas,” ungkap Asep
Sementara ditemui terpisah selepas acara,Bupati Blitar Rijanto mengatakan, kalau prestasi yang diraih saat ini akan dipertahankan, bahkan akan dilakukan peningkatan agar lebih baik lagi.
“Kita akan dorong lebih baik, seperti pelayanan perizinan misal praktik dokter masih di dinas kesehatan padahal menurut ketentuan di DPMPTSP. Kalau e-budgeting kita sudah baik terkoneksi semua, karena Kominfo baik sekali, sudah terkonek semua dengan e-planning,” ungkap Bupati Rijanto.
Rijanto menambahkan kalau beberapa OPD di Kabupaten Blitar mulai mecanangkan WBK (Wilayah Bebas dari Korupsi) dan WBBM (Wilayah Birokrasi Bersih Melayani). Seperti RSUD Wlingi, Dispendukapil, DPMTSP dan Kecamatan Wlingi dipercontohkan untuk WBK dan WBBM ini.
“upaya kita terus melakukan tindak pencegahan korupsi seperti dipaparkan KPK tadi. Meski progresnya bagus akan tetapi kita tak boleh terlelap dan cepat puas.tetap harus optimis menjadi baik lagi,untuk menuju hal tersebut makanya tiap senin saya evaluasi langsung,” tukas sang Bupati mengakiri.(Sn)
