Probolinggo, Sekilasmedia.com – Melalui video conference (vidcon) yang diikuti oleh seluruh kepala daerah dan ketua DPRD se-Indonesia, Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Tito Karnavian merilis pengalokasian anggaran penanganan COVID 19, Jumat (17/4) sore
Wali Kota Probolinggo Hadi Zainal Abidin dan Ketua DPRD Abdul Mujib serta sejumlah pejabat di Command Center juga turut mengikuti video conference tersebut.
Menurut Mendagri, reaksi setiap daerah untuk menganggarkan penanganan COVID 19 berbeda-beda. Ia memahami, munculnya kekhawatiran saat refocusing-realokasi. Oleh karena itu beberapa waktu lalu pihaknya sudah rapat koordinasi lewat vidcon dengan KPK, BPK, LKPP dan Kabareskrim.
“Banyak daerah yang terkesan rileks. Kita tidak bisa memprediksi cepatnya penjalaran COVID 19 ini,” katanya.
Selain anggaran penanganan COVID 19, dirilis juga daerah yang mengalokasikan anggaran penanganan kesehatan salah satunya di Provinsi Jawa Timur dengan nilai anggaran sebesar Rp 948.160.228.050.
Jumlah provinsi, kabupaten/kota yang sudah menganggarkan penanganan dampak ekonomi ada 390 daerah. 138 daerah belum menganggarkan dan 14 daerah belum menginformasikan penganggaran ke kementerian.
Sementara itu, Menteri Keuangan RI Sri Mulyani menjelaskan saat ini dunia sedang menghadapi perubahan besar dari sisi ekonomi. COVID 19 sudah menjalar ke seluruh dunia bahkan Indonesia, yang bisa menimbulkan dampak sosial dan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi pun jelas terpengaruh dari investasi, ekspor dan impor.
Di tahun 2020, perkembangan ekonomi turun 2,3 persen. Ini skenario berat yang kerap disampaikan oleh Sri Mulyani saat rapat kerja atau rapat kabinet. Pemerintah pun harus mempersiapkan diri pada kemungkinan yang mengakibatkan kemiskinan dan pengangguran.
“Dengan situasi ini COVID 19 banyak menyebar di Jawa. Jawa punya dampak terbesar dan pemerintah sudah mengeluarkan Perpu nomor 1 tahun 2020 sebagai respon kondisi kesehatan, sosial dan ekonomi,” kata Sri Mulyani dalam vidcon yang diikuti 803 partisipan itu.
Intinya, menkeu menegaskan penundaan DAK (Dana Alokasi Khusus) fisik, penghentian belanja tidak penting dan memprioritaskan kesehatan, dampak ekonomi dan jaring pengaman sosial.
“Pembangunan gedung olahraga atau perpustakaan bisa dihentikan karena ini (anggaran untuk pembangunan tersebut) bisa dilakukan pemotongan,” ujarnya.
Pemotongan atau penghentian belanja tidak penting meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa serta belanja modal. Seperti mengurangi perjalanan dinas, cetak pengadaan, pakaian dinas dan atributnya, pemeliharaan, perawatan kendaraan bermotor, makan/minum hingga sosialisasi/bimtek.
Menkeu juga mengingatkan APBD akan mengalami penurunan sesuai kondisi karena banyak pemasukan dari pajak ikut menurun. Vidcon hingga menjelang petang juga diikuti Menteri Sosial dan Menteri Kesehatan. (Mozza)
