Daerah

Mengajar Lewat Online, Dikeluhkan Guru Honorer

×

Mengajar Lewat Online, Dikeluhkan Guru Honorer

Sebarkan artikel ini

Mojokerto, Sekilasmedia.com-Dampak pandemi Covid-19, kini mulai dirasakan oleh guru honorer SMA/SMK dan PK-PLK ( Pendidikan khusus-Pendidikan layanan Khusus)
di Mojokerto, pasalnya proses belajar mengajar yang dilakukan harus melalui online tentu saja menambah beban harus membeli paket untuk HP android.

,”Libur panjang akibat dari wabah Covid-19 para guru harus memberi pelajaran para muridnya lewat online dengan menggunakan HP android, tentunya harus membeli pulsa paketan, dan ini merupakan tambahan biaya bagi guru honorer, ” ungkap Subagio Ketua Forkom Honorer SMA/SMK/PK( Pendidikan khusus) -PLK(Pendidikan layanan Khusus) Jatim, Senin (21/4/2020).

Bagio juga menjelaskan, pendemi corona (covid-19) menjadi ujian yang luar biasa bagi bangsa Indonesia dan juga Negara- Negara yang lain. Setiap hari diberitakan semakin banyaknya orang yang terjangkit virus tersebut. Kebijakan-kebijakan terkait penanganan pendemi corona telah diusahakan mulai dari lockdown untuk sebagian Negara, PSBB (Pembatasan Sosial Berskala besar) yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia.

Pembatasan berkegiatan dan beraktivitas tersebut menyasar berbagai macam kegiatan yang berpotensi mengundang dan atau mengumpulkan orang. Mulai dari sekolah yang “diliburkan” sampai program work from home karena ditakutkan akan menjadikan penularan covid -19 menjadi luas.

Strategi ini nampaknya membuahkan hasil dengan menjadikan bentuk pencegahan sebagai penangkal utama penyebaran virus corona (covid 19).

Bagio menambahkan, pemerintah juga memberikan kemudahan bagi masyarakat ditengah pendemi global yang melanda, sebut saja program kartu Pra Kerja, penambahan alokasi PKH (Program Keluarga Harapan), pada wilayah desa juga dialokasikannya Dana Desa untuk penanganan pendemi corona (covid 19) , sebut saja PKTD ( Padat Karya Tunai Desa) dan BLT Dana Desa (Bantuan Langsung Tunai Dana Desa).

,”Tidak terkecuali PLN yang memberikan subsidi bahkan sampai menggratiskan bea listrik bulanan dan token listrik bagi pengguna menengah kebawah. Semua dilakukan untuk membantu masyarakat yang terpuruk dari segi ekonomi oleh pendemi global corona.

Akan tetapi dari banyaknya insentif dan kemudahan untuk meringankan masyarakat dari pemerintah belum menyentuh nasib para honorer khususnya guru tidak tetap (GTT) dan pegawai tidak tetap (PTT).

Ketika dana desa diperbolehkan untuk membantu masyarakata desa dengan BLT- Dana Desa (Bantuan Langsung Tunai Desa Dana Desa) atau dengan Padat Karya Tunai Desa (PKTD), bahkan sampai Kartu Prakerja yang juga terdapat insentif didalamnya.

Semua program tersebut tidak menyentuh sedikitpun kepada tenaga honorer yang juga memiliki kesulitan yang sama dan bahkan mungkin kesulitan ini semakin bertambah besar karena apa yang mereka terima selama ini jauh dari kata layak.

Masih kata Bagio, banyak diantara honorer justru penopang utamanya adalah kerja sampingan yang lebih menghasilkan, akan tetapi dengan adanya pendemi global corona (covid 19) pendapat mereka diluar mengajar jauh menurun bahkan tidak ada.

Sedangakan kebutuhan semakin meningkat dengan adanya belajar daring/online yang “memaksa” untuk menyisihkan sebagian penghasilan untuk pulsa internet.

Harapan kami jajaran pemerintah mulai dari pemerintah kabupaten / kota, provinsi sampai pusat dapat juga memperhatikan kesulitan yang dihadapi oleh honorer (GTT-PTT).

Bukan tanpa alasan karena tenaga honorer yang notabene mempunyai tugas juga merasakan kesulitan dan tekanan ekonomi ditengah pendemi virus corona. Apa yang kami sampaikan terkait kesulitan dan keluh kesah kami bukanlah hal yang mengada-ada, berdasar keluhan teman- teman anggota Forkom Honorer SMA/SMK/PK-PLK Jawa timur,” Pungkasnya. (wo).