Blitar, Sekilasmedia.com –Badan Anggaran DPRD Kabupaten Blitar menggelar rapat kerja bersama TAPD, KPU, dan Bawaslu yang membahas anggaran untuk Pemilukada tahun 2020 pada Senin siang (15/06). Rapat dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Kabupaten Blitar Susi Narulita KD, SIP dan didampingi oleh Mujib, SM.
Sesuai dengan surat keputusan KPU no 285, Pemilukada tahun 2020 tetap dilaksanakan dengan menerapkan protokol kesehatan Covid-19. KPU telah melakukan uji publik, uji publik dilaksanakan secara virtual untuk menampung masukan dari berbagai pihak agar pelaksanaan Pemilukada di tengah pandemi berjalan baik, sesuai protokol kesehatan Covid-19.
Dalam rapat tersebut, Ketua KPU, Hadi Santoso mengatakan Anggaran pemilukada sebelum Pandemi Covid-19 sebesar 63 M dan direalokasi menjadi kurang lebih 57 M. Ada sekitar 200 TPS yang ada di kabupaten Blitar, rencana setiap TPS akan ada sekitar 450 pemilih saja dan akan dilakukan penambahan TPS lagi.
“Anggaran Pemilukada yang semula 63 M, telah direalokasi menjadi 57 M untuk penanganan Covid-19. Nantinya, petugas TPS akan menjalankan protokol kesehatan dan sebelumnya akan di lakukan rapid tes. Akan ada tambahan jumlah TPS, karena setiap TPS hanya boleh menerima pemilih sebanyak 450 orang saja,” tutur Hadi Santoso.
Ketua Bawaslu, Abdul Hakam Sholahudin menyatakan, untuk kebutuhan alat pelindung diri (APD) protokol kesehatan bagi pengawasan di TPS , rencananya akan ditanggung pemerintah Kabupaten Blitar melalui Dinas Kesehatan. APD yang dibutuhkan adalah masker, face Shield, sarung tangan, hand sanitizer, serta multivitamin.
Nantinya seluruh pengawas juga akan mengikuti rapid test Covid 19 yang di handle oleh Dinas Kesehatan. Ada pergeseran item seperti rapat, perjalanan dinas akan dikurangi dan dialihkan untuk yang lain. Terlebih nantinya akan ada penambahan pengawasan tempat pemungutan suara (TPS),” Tutur Abdul Hamka.
Pimpinan rapat, Susi Narulita menyampaikan, jika dilihat dari besaran anggaran sebesar itu sudah mencukupi untuk kebutuhan Pemilukada saat pandemi. Politisi PAN ini minta agar anggaran yang tersedia bisa di optimalisasi.
” Anggaran sebesar itu sudah dapat dioptimalkan untuk belaja Pemilukada 2020. Tetapi untuk anggaran masker yang katanya hingga 3 M untuk pemilih, alangkah baiknya ditiadakan. Jika dilihat, masyarakat sudah sadar diri untuk membawa masker sendiri, hanya perlu disediakan beberapa saja jika ada pemilih yang tidak membawa, tidak perlu anggaran sebesar itu,” tutur Susi Narulita. (ddg)
