SURABAYA, Sekilasmedia.com -Perdebatan panas dan bahkan keributan mulai terjadi di kalangan masyarakat, lebih-lebih di berbagai media sosial termasuk Grup-Grup WA di berbagai daerah, jelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 9 Desember 2020, meskipun di ‘arus bawah-tanah’ orang-orang pemerintah, termasuk pusat masih ada riak-riak pro dan kontra karena suasana wabah pandemi Corona Virus Disease-2019 (Covid-19) yang belum bisa diprediksi: apakah Pilkada benar-benar bisa dilaksanakan serentak 9 Desember 2020 ataukah mundur lagi? Namun Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, sempat menyatakan bahwa Pilkasa serebtak harus terlaksana tahun 2020 ini, bahkan melontarkan pernyataan bahwa untuk Kepala Daerah incumbent yang tidak bisa mengatasi Covid-19 maka janganlah dipilih lagi. Meskipun mungkin pernyataan emosional, harusnya pemerintah pusat lebih menanggungnya.
Jelang Pilkada 9 Desember 2020, dari medsos pun banyak terungkap dan bercerita mengenai kejadian-kejadoan nyata sehari-hari betapa yang ‘merasa’ ikut menjadi Tim Sukses (Timses) saling silang antar Timses, saling serang. Bahkan fitnah. Orang yang lebih baik pun dijelek-jelekkan meskipun orangnya diam, juga jaringan-jaringan yang dimiliki pihak yang lebih baik pun diserang untuk dirusak dengan memutar-balikkan fakta. Fitnah. Tak peduli terhadap teman sendiri yang memiliki berbagai jaringan. Salah satu efek dari demokrasi di Indonesia pasca Reformasi yang menjadi Demokrasi (‘Terlalu’) Liberal? Sehingga bukan lagi Demokrasi Pancasila yang berdasarkan lima sila dalam Pancasila dengan ‘komando’ utama pada sila KERAKYATAN Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan/Perwakilan. Hal tersebut kurang lebih diungkapkan Ki Surya Prana Dharma Nusantara dalam diskusi terbatas di Surabaya, menyikapi jelang Pilkada 9 Desember 2020 serentak termasuk di Jawa Timur.
Fitnah yang dinilai lebih mudah membunuh pihak lain dalam perspektif orang-orang ataupun timses-timses yang tidak memiliki wawasan yang memadai tentang kehidupan berbangsa dan bernegara. Pragmatis, serang sana, serang sini yang penting dapat fulus alias money. Repotnya, tak jarang kalangan Ormas, LSM, Wartawan yang terlibat dengan terjebak pemikiran pragmatis dan sesaat semacam itu. Sehingga tak jarang pula perang diantara mereka namun bukan untuk ikhtiar lebih baik, tapi sekadar: bergerak membela yang bayar. Bahkan ada yang saling memakan antar teman sendiri. Tragis. Padahal mereka harusnya bisa menjadi bagian vital sebagai Pilar Demokrasi (lebih-lebih Demokrasi Pancasila), yang benar-benar ikut menjaga NKRI dan bukan hanya slogan-slogan.
“Konco-konco iku repot, karo konco dhewe pun dimakan,” ungkap Ki Surya Prana Dharma Nusantara menirukan ucapan disampaikan beberapa pihak dalam berbagai pertemuan berbeda, hal yang diungkapkan dalam pertemuan antar elemen Ormas, LSM, Wartawan dan tokoh lain yang tak jarang digelar di warkop-warkop ataupun hotel dan cafe. Ki Surya Prana Dharma Nusantara pun prihatin dengan kian maraknya saling fitnah jelang Pilkada 9 Desember 2020.
Siswahyu Kurniawan penulis buku Bung Karno Dan Pak Harto dalam diskusi terbatas di Surabaya kemarin (22/06/2020) kurang-lebih mengungkapkan hal yang sama dengan yang disampaikan Ki Surya Prana DN.
Menurut Siswahyu Kurniawan, perlu kekompakan antar elemen Ormas, LSM, Wartawan dan tokoh-tokoh lain agar tidak terjebak hal-hal yang terlalu pragmatis. Juga agar berpegang teguh bahwa tujuan berbangsa dan bernegara sesuai amanat para Proklamator NKRI, Bung Karno – Bung Hatta dkk, bahwa adanya NKRI adalah bertujuan diantaranya mencerdaskan kehidupan bangsa dan memajukan kesejahteraan umum (rakyat).
Menurutnya jika Ormas, LSM, Wartawan dan tokoh lain kompak, justru bisa mewarnai untuk terprogram ikut mewujudkan kesejahteraan rakyat dan bersama-sama.
“Tapi sayangnya banyak diantara kita yang tidak kompak, malah sudah menjadi pihak yang ikut melakukan devide et impera seperti gaya-gaya penjajah,” ungkap Siswahyu Kurniawan yang berharap rekan-rekan secara bersama-sama Ormas, LSM, Wartawan dan tokoh-tokoh lain agar lebih care kesejahteraan rakyat secara bersama-sama dan bukan terjebak pragmatisme. Jika terjebak pragmatisme, tidak akan bisa menjadikan Indonesia negara yang besar dan terhormat.
Hal yang kurang lebih sama diungkapkan Letkol Wahyu Haminarko BAIS yang ahli strategis dan banyak meneliti kehidupan masyarakat dalam menjalani kehidupan berbangsa dan bernegara, dan melihat pentingnya rakyat Indonesia memiliki kebanggaan yang kuat dan sesungguhnya terhadap NKRI, yang menurutnya juga sangat penting untuk mendapatkan contoh dan teladan yang care dari para leader (pemimpin) di daerah-daerah, apalagi daerah Mojokerto yang dikenal sebagai pusat awal lahirnya Majapahit yang fondasi-fondasinya juga banyak diambil oleh Bung Karno – Bung Hatta dkk untuk menjadi fondasi NKRI.
Dalam kesempatan terpisah Gus Haji Mas Sulthon (Gus Ton) tokoh masyarakat Jawa Timur dalam sejumlah kesempatan juga menyampaikan tentang pentingnya kekompakan masyarakat dan pemimpin daerah untuk kesejahteraan rakyat secara bersama-sama.
“Kesejahteraan rakyat juga menjadi tanggung jawab utama pemimpin. Untuk itu penting dicari pemimpin yang benar-benar peduli, care, dan bukan hanya pencitraan,” ungkap Gus Haji Mas Sulthon. (Siswahyu).
