Daerah

Komisi I DPRD Blitar Minta Pemerintah Desa dan Pemerintahan Daerah Saling Koordinasi

×

Komisi I DPRD Blitar Minta Pemerintah Desa dan Pemerintahan Daerah Saling Koordinasi

Sebarkan artikel ini

 

Komisi I DPRD Kabupaten Blitar melakukan peninjauan lapangan terkait Kampung Tangguh Covid-19 di Desa Sumber Kecamatan Sanankulon, pada Jumat (12/06/2020).

Blitar, Sekilasmedia.com – Di masa pandemi virus corona atau COVID-19, salah satu kebijakan yang dapat menolong masyarakat adalah bantuan sosial (Bansos). Namun, sayangnya bantuan yang dapat langsung dirasakan masyarakat ini pembagiannya cenderung tak tepat sasaran. Karena hal tersebut, Komisi I DPRD Kabupaten Blitar melakukan peninjauan lapangan terkait Kampung Tangguh Covid-19 di Desa Sumber Kecamatan Sanankulon, pada Jumat (12/06/2020).

BACA JUGA :  Bupati Probolinggo Keluarkan Surat Edaran Himbauan Keanggotaan Koperasi Bagi ASN

Dalam peninjauan tersebut, ditemukan adanya bantuan kurang tepat sasaran. Lurah Desa Sumber, Suyudi Hariyanto menyatakan desanya mendapat bantuan dari kementerian Sosial, Kabupaten dan Dana desa. Sebanyak 20% dari bantuan Kementrian Sosial tidak tepat sasaran, karena adanya duplikasi penerima bantuan.

“Ada sebanyak 20% penerima bantuan dari Kemensos tidak tepat sasaran. Adanya kasus duplikasi bantuan mengakibatkan bansos kurang tepat sasaran. Sebanyak 379 KK mendapat bantuan dari Kabupaten dan 156 KK dari dana desa,” tutur Suyudi Hariyanto.

BACA JUGA :  Satlantas Polres Blitar Terapkan Lintasan Baru Tanpa Zig-zag dan Angka 8

Hal tersebut memancing pendapat dari Sekretaris Komisi I, Candra Purnama menyatakan, pemerintah daerah dan desa harus saling berkoordinasi untuk memperbaiki pengalokasian bantuan sosial untuk masyarakat.

“Semua tantangan dan kondisi di lapangan yang dihadapi, tentu pemerintah tidak akan tinggal diam dan saya harap pemerintah daerah dan desa saling berkoordinasi untuk memperbaiki penyaluran bantuan sosial yang telah disiapkan untuk masyarakat agar tepat sasaran. Saya berharap hal itu dapat dimaksimalkan mengingat banyak warga yang terdampak perekonomiannya akibat pandemi covid-19,” tutur sekretaris Komisi I tersebut.

Dengan begitu, pemerintah pusat dan daerah didorong untuk terus saling berkoordinasi. Data terkait masyarakat terdampak Corona disebut akan terus dibenahi. (ddg)