SURABAYA, Sekilasmedia.com – PDIP Kabupaten Mojokerto bergolak? Salah satunya dengan adanya ‘klaim’ bahwa sebagian besar pengurus di tingkat kecamatan (PAC) tidak lagi ke Pungkasiadi yang notabene adalah Ketua DPC PDIP Kabupaten Mojokerto dan incumbent bupati saat ini.
Konon ‘para’ PAC itu berbelok arah mendukung Calon Bupati Ikfina Fahmawati (isteri mantan Bupati Mojokerto Mustofa Kamal Pasa/MKP) yang berpasangan dengan M. (Gus) Al Barra putera KH. Asep Saifuddin Chalim, sebagaimana disampaikan Agus Basuki ketua tim Ikbar yang juga salah satu kepercayaan mantan Bupati Mojokerto Mustofa Kamal Pasa.
Berhembus pula PDIP akan menurunkan kadernya dari pusat, Sadarestuwati yang saat ini menjadi anggota DPR RI, meskipun tak jarang yang berharap munculnya orang non-politik atau minimal yang belum kental politik. Bahkan di berbagai kalangan tokoh ormas dan ‘umum’ memunculkan sejumlah nama termasuk Gus Haji Mas Sulthon/Gus Ton (dari jalur non-politik) meskipun yang bersangkutan terkonfirmasi tidak akan maju dalam Pilbup Mojokerto 9 Desember 2020. Untuk yang lain ‘non-politik’ Cawabup muncul nama Daimatul Alfiyah (Daim). Lantas kabarnya pula dengan sempat tertundanya Pemilihan Kepala Daerah, Pilkada, menjadi 9 Desember 2020 pun menjadikan ‘peta’ yang diusung oleh PKB sebagai partai politik pemenang Pemilu 2019 di Kabupaten Mojokerto (dengan 10 kursi) pun kemungkinan berubah mencari Cabup yang tidak terindikasi terlibat dalam efek korupsi yang dilakukan mantan Bupati MKP maupun korupsi bentuk lain, namun memiliki cukup ‘integritas’ dan belum kental politik, diantara pilihan PKB mengarah pada Cabup Wahyu Haminarko perwira TNI asli Sumengko-Jatirejo yang masih aktif di BAIS, dengan Cawabup yang terbuka. Meskipun wajar saja Wahyu Haminarko kelihatan menahan diri agar tidak terlalu terlibat hiruk-pikuk karena masih menjadi anggota TNI aktif. Hal tersebut kurang lebih terungkap dalam diskusi terbatas di Surabaya kemarin (18/06/2020) sebagaimana diungkapkan R. Tri Harsono pemerhati masalah sosial politik.
Menurut R. Tri Harsono, meskipun Pilbup Mojokerto kalah atmosfirnya dibandingkan Pilwalikota Surabaya yang mengunggulkan mantan Kapolda Jatim Machfud Arifin yang bakal berhadapan keras dengan Puti Guntur Sukarnoputri yang kemungkinan dimunculkan DPP PDIP untuk menyatukan PDIP Surabaya dan merebut kemenangan, namun mulai banyak parpol di Mojokerto yang berpikir ulang agar jago yang dimunculkannya bukanlah yang terindikasi ikut korupsi sehingga bisa merebut kemenangan. “Efek Covid-19 yang menyebabkan Pilkada diundur menjadikan beberapa parpol berpikir ulang. Karena beberapa calon rawan terseret kasus yang terus berkembang dan ditelusuri KPK,” ungkap R. Tri Harsono yang salah satu saudaranya kebetulan juga menjadi orang penting di KPK.
Menurut R. Tri Harsono, peluang Cabup Sadarestuwati maupun Cabup Wahyu Haminarko kian besar untuk diusung parpol ‘masing-masing’. Jika hal tersebut terjadi, masing-masing Cabup membutuhkan Cawabup yang bisa saling melengkapi termasuk soal finansial. “Karena bagaimanapun saat ini sudah terlanjur salah kaprah oleh masyarakat maupun tim bahwa ‘jor-joran’ dana-lah yang utama. Padahal ketika situasi saling tersandera oleh KPK, dana memang tetap diperlukan, tapi tidak harus luar biasa jor-joran, apalagi KPK terus memelototi,” ungkap R. Tri Harsono.
Lebih dari itu semua, R. Tri Harsono menghargai upaya saling dukung oleh publik ataupun tim, namun yang lebih penting adalah suasana kerukunan dan memahami fakta bahwa hingga saat ini belum ada satupun Cabup yang benar-benar telah memegang rekom resmi DPP-DPP parpol. Memang sempat beredar kabar bahwa Pungkasiadi – Jauharoh Said telah didukung sepuluh (10) kursi yaitu PDIP 9 kursi dan PBB 1 kursi. Juga beredar kabar Ikfina Fahmawati – M. Al Barra didukung minimal sepuluh kursi yaitu Demokrat 5, Nasdem 3, dan Hanura 2 kursi. Begitupun Yoko Priyono – Choirun Nisa’ konon telah didukung oleh sebelas (11) kursi yaitu Golkar 6 dan PPP 5. Sehingga tersisa PKB (10 kursi), PKS (4), Gerindra (3) dan PAN (2). “Tapi semua itu belum riil karena belum pegang surat rekom resmi dari DPP-DPP parpol,” ungkap R. Tri Harsono yang menyinggung jika yang muncul adalah Cabup dan Cawabup alternatif, apalagi dari yang belum kental politik seperti salah satu harapan masyarakat, maka akan bisa menggairahkan suasana Pilbup dan bahkan memungkinkan lebih berkualitas.
Siswahyu Kurniawan penulis buku Bung Karno Dan Pak Harto sepakat dengan yang disampaikan R. Tri Harsono. Siswahyu Kurniawan ikut memberi catatan, sejumlah tokoh lain dari non-politik yang didorong menjadi Cabup seperti Gus Ton dan Daimatul Alfiyah, belum menyatakan masuk ranah Pilbup Mojokerto yang pentahapannya akan mulai bergerak lagi. Begitupun sejumlah Cawabup non-politik seperti Mulyono WD Wisata Desa, dan Gardi Gazarin yang didorong banyak pihak untuk maju Cawabup karena dinilai peduli masalah kemasyarakatan namun hingga kini belum kelihatan menyatakan maju, bisa menjadi alternatif Cawabup untuk Sadarestuwati maupun Wahyu Haminarko, bahkan bagi Cabup lainnya. Apalagi peta politik ‘pengusungan’ masih terbuka lebar dan sangat dinamis. (Siswahyu).
