Gresik, Sekilasmedia.com – Pemerintah pusat berupaya agar pelaku usaha UMKM tidak gulung tikar dan ambruk, kalau sampai ambruk maka pemerintah akan repot, demikian kata Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) saat menerima keluhan pelaku usaha UMKM olahan pangan Dusun Ngebret pada Jumat (13/11/2020).
Keluhan yang disampaikan salah satu perwakilan UMKM yakni Ahmad warga desa Morowudi terkait akibat dampak pandemi covid -19 pada kelangsungan hidup UMKM olahan pangan di desa tersebut.
” Banyak pelaku usaha UMKM di desa kami yang gulung tikar akibat pandemi. Sekarang yang masih bertahan ada 30 UMKM, kami bermodal hutang dari bank. Agar tetap jalan cari modal dengan cara gali lubang tutup lubang,” terangnya saat berada di tempat usaha Pak Anam.
Kendala yang dihadapi UMKM di Dusun Ngebret yakni pemasaran dan permodalan. Agar usaha kami bisa berjalan lagi, tolong kepada Bapak Menteri agar bisa membantu kami melalui bantuan permodalan. Meski kami mendengar pemerintah akan mengucurkan stimulus permodalan bagi UMKM. Tapi kami belum dapat dana tersebut, pintanya.
Menanggapi keluhan tersebut, Menko PMK Muhadjir Effendy langsung meminta kerjasama melalui Deputi bidang restrukturisasi usaha KemenKop dan UMKM Eddy Satriya untuk menangani permodalan bagi 30 pelaku usaha UMKM dusun Ngebret desa Morowudi. Terkait UMKM itu ranah Menteri Koperasi dan UMKM RI Teten Masduki.
” Tindaklanjutnya, penanganan seperti itu harus lintas antar Menko dan kementrian terkait. Tugas Menko PMK mempercepat dapat bantuan dari Menko ekonomi melalui Menteri Koperasi dan UMKM. Bersama dengan Menteri koperasi dan UMKM berusaha agar pelaku usaha UMKM tidak tutup, kalau tutup menjadi masalah bagi pemerintah,” ujar dia .
Saat ini, bantuan Presiden untuk usaha mikro kecil sebesar Rp. 2,4 juta sudah ada. Kriterianya usaha mikro kecil tumbuh sebelum pandemi dan saat pandemi berhenti usaha.
” Apabila dari 30 pelaku usaha UMKM tersebut masuk kriteria ini maka bisa diajukan. Selain itu bisa melalui instrumen lain yaitu pelaku usaha UMKM dan koperasi bisa memimjam sebagai debitur di koperasi dengan mendapat subsidi bunga dari pemerintah. Di mana dalam pengajuannya bisa koordinasi dengan Menteri koperasi dan UMKM maupun dengan Menko PMK,” terang Muhadjir Effendy.
Disebutkannya, Menko PMK selaku koordinator kementrian dan lembaga bisa link dengan UMKM. Selain memberikan permodalan, kami juga berikan pendampingan terkait produk berkualitas, proses produksi, pengemasan menarik dan pemasaran masuk jalur pasar atau toko modern. Dan tentunya peran BPOM dalam memberikan ijin produksi dan ijin edar dari produk olahan pangan.
Sebenarnya duit bantuan itu jelas dan ada. Kunker kami ke masyarakat untuk mengetahui bantuan presiden itu apa sudah sampai di tangan pelaku usaha UMKM, apa belum. Jika belum apa kendalanya akan kami bantu, imbuh Menko PMK.
Kembali diungkapkan Muhadjir Effendy tugas Deputi Kemenko PMK yakni menangani bantuan hibah atau modal dari Menteri Koperasi dan UMKM. Skup bantuan tidak hanya gresik tapi seluruh propinsi Jawa Timur. ” Jatim bisa menjadi model terkait realisasi bantuan presiden untuk UMKM. Di sini UMKM harus diselamatkan betul,” tegasnya.
Meskipun pabrik besar penting tapi UMKM yang kecil-kecil ini jika tidak diselamatkan akan merepotkan. Karena jumlah angkatan kerja di Indonesia, 86 persen diserap UMKM sedangkan pabrik besar menyerap 8 persen karyawan. Presiden yang menyampaikan dan betul.
Berkaca pada krismon tahun 1998 banyak perusahaan besar kolab tapi ribuan UMKM tetap eksis. Ini yang mempertahankan negara kita dan tetap survive. Maka tahun 2020 ini, saat pandemi covid juga menghantam perusahaan besar dan UMKM ,tutur Menko PMK
Sesuai apa yang disampaikan oleh Menko PMK, Deputi bidang restrukturisasi usaha Kementrian Koperasi dan UMKM RI Eddy Satriya menambahkan sekitar 178.990 pelaku usaha UMKM ada di Gresik. Dan maklum pada posisi pandemi covid -19 tahun 2020 berbeda dengan krisis tahun 1998. Maka pihaknya bersama Menko PKM akan bersama membantu pelaku usaha UMKM agar tetap eksis. (rud)
