Denpasar,Sekilasmedia.com
Pelaku pariwisata di Pulau Dewata sebelumnya sempat menggebu akan melakukan aksi turun jalan (demo) jika sampai akhir Desember belum juga ada wisatawan mancanegara (wisman) yang datang ke Bali.
Telebih lagi Pemerintah Pusat yang tak kunjung menanggapi surat terbuka yang diajukan Forum Bali Bangkit. Namun, kemudian wacana itu berubah setelah komponen pariwisata ini melakukan rapat selama dua hari, yang kemudian dipanggil oleh Gubernur Bali, Wayan Koster. Selasa (21/12) kemarin.
Wakil Ketua Bidang Budaya Lingkungan dan Humas Badan Pengurus Daerah (PHRI) Bali, I Gusti Ngurah Rai Suryawijaya, Rabu (22/12) membenarkan perihal tesebut. Baginya pertemuan PHRI dengan pemerintah itu sebagai bentuk penyamaan persepsi, antara pelaku pariwisata dengan gubernur dan pihak pemerintah.
“Setelah kita meting selama dua hari kemudian ketemu gubernur, lalu diberi kesempatan berkomunikasi dengan materi pariwisata dan komisi 10,” ujarnya.
Menurut Suryawijaya, aksi demo bukanlah jalan keluar, karena itu bisa mencoreng citra pariwisata di Bali. Mengingat sebagai insan hospitality tidak harus turun ke jalan, bahkan pihaknya berjanji akan mencarikan solusinya.
“Kan, selama ini keputusan ada pemerintah pusat, kewenangannya juga ada di masing masing kementerian, seperti di Kemenhub, Kemenkes, Kemlu, Menko Marves, dan kita tidak saling menyalahkan,” katanya.
Dalam pertemuan yang dihadiri oleh 40 lebih asosiasi pariwisata termasuk Forum Bali Bangkit, memghasilkan bahwa industri pariwisata dan stekholder nya akan tetap mendukung pemerintah. Kendati demikian, di rapat nanti tetap akan mengajukan lima poin yang dinilai masih memberatkan kedatangan wisman ke Bali.
‘Point pertama, kebijakan visa. Kedua, karantina yang dinilai perlu ditinjau kembali, mengingat saat ini Bali sudah zona hijau. Ketiga kebijakan direct flight ke Bali. Keempat upaya memperluas negara negara untuk di ajak bekerja sama dan kelima terkait asuransi yang dikatakan terlalu memberatkan,” tandas Suryawijaya. Sony.
