Gresik, Sekilasmedia.com – Guna memonitor perkembangan persiapan pemilihan kepala desa (Plikades) yang jatuh pada tanggal 26 Maret 2022 mendatang, Komisi 1 DPRD Gresik melakukan inspeksi mendadak atau sidak di Kecamatan Kebomas pada Senin (7/3/2022).
Hadir Ketua Komisi 1 DPRD Gresik M.Saifuddin, Wakil Komisi 1 DPRD Sujono, Sekretaris Komisi 1 DPRD Wongso Negoro, anggota Komisi 1 DPRD Miftahul Jannah, Didik Widodo, Ahmad Kusriyanto Pujiantoro, Hudaifah dan Ifta Hidayati, Plt Kepala Dinas PMD Suyono, Kabid Pemerintahan Desa DPMD Gresik Nur Salim, Camat Kebomas M. Yusuf Ansori dan panitia pilkades 4 desa di Kecamatan Kebomas.
Kegiatan ini berlangsung di pendopo Kantor Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik.
Camat Kebomas M. Yusuf Ansori mengungkapkan kepada Komisi 1 DPRD Gresik yang hadir bahwa pelaksanaan Pilkades serentak tahun ini di Kecamatan Kebomas terdapat 4 Desa yang menyelenggarakannya. Diantaranya Desa Randu Agung, Desa Dahanrejo, Desa Sekarkurung dan Desa Sukorejo.
Dan kehadiran Komisi 1 DPRD Gresik dalam sidak ini, menurut Ketua Komisi 1 DPRD Gresik M. Saifuddin adalah untuk mendengar masukan dan keluhan dari panitia pilkades di 4 Desa penyelenggara terkait persiapan Pilkades serentak tersebut.
” Selain itu kami juga ingin tahu adanya peringkatan status 4 desa pelaksana pilkades serentak tersebut yang dikeluarkan atau versi Dinas PMD Kabupaten Gresik. Untuk wilayah Desa Randuagung tingkat waspada, Desa Sekarkurung tingkat Rawan, Desa Dahanrejo tingkat Rawan dan Desa Sukorejo tingkat Terkendali. Indikator apa yang menjadi ukuran penentuan peringkatan status desa-desa ini. Kami harap Dinas PMD bisa menjelaskan,” timpal M. Saifuddin.
Pada kesempatan ini, Panitia Pilkades dari 4 desa tersebut menyampaikan masukan dan keluhan kepada Komisi 1 maupun Dinas PMD yakni masalah anggaran dana Pilkades dari Pemerintah Daerah, jumlah pengamanan tiap desa dari TNI Polri serta Linmas dan anggarannya serta indikator peringkatan status pada 4 desa penyelenggara Pilkades.
Plt Kepala Dinas PMD Gresik Suyono menanggapinya satu persatu masukan maupun keluhan baik dari Komisi 1 DPRD maupun dari ketua panitia pilkades dari 4 Desa di Kebomas.
Menyoal peringkatan status kamtibmas dampak suhu politik desa penyelenggara Pilkades yang ditanyakan Komisi 1 DPRD, menilik hasil rakor DPMD bersama Polres Gresik, dan itu yang memetakan dari Polres Gresik ada tiga yakni rawan, waspada dan terkendali. Langkah Ini sebagai antisipasi Pemerintah daerah bersama TNI Polri agar pelaksanaan Pilkades serentak berjalan aman dan sukses.
Terkait anggaran dana Pilkades dari Pemkab, Suyono Plt Kepala Dinas PMD menjelaskan besaran anggaran Pilkades tiap desa berbeda dimana ditentukan oleh Pemkab berdasar banyaknya jumlah pemilih dari DPS Pileg 2019 lalu. Sehingga bila ada kekuranganya itu wajar karena belum ada penambahan pemilih baru yang belum masuk. Setelah DPT keluar maka ada penambahan.
” Dan kenapa kami cairkan besaran anggaran dana Pilkades sesuai perhitungan berdasar DPS Pileg 2019 di muka. Supaya Panitia penyelenggara Pilkades bekerjanya bisa berjalan sesuai tahapan dan tidak sampai berhutang. Di mana hitungannya per DPT sebesar Rp. 14 ribu kali jumlah banyaknya DPT, sehingga tiap desa anggaran Pilkades berbeda.” Ungkapnya didampingi Kasat Pol PP Gresik Suprapto.
Sedangkan anggaran untuk menunjang Protokol Kesehatan selama pandemi saat penyelenggaraan Pilkades tersebut, kembali Suyono mengatakan sesuai rakor dengan Bupati dan Forkopimda sebelumnya, anggaran untuk prokes saat pilkades bisa diambilkan dari Dana Desa untuk penanganan covid 19 sebesar 8 persen tersebut.
” Ketua Panitia Pilkades agar segera berkoordinasi dengan PJ Kades untuk pencairannya. Anggaran tersebut untuk pengadaan kelengkapan prokes seperti sarung tangan, hand sanitizer, masker dan faceshild. Nanti setiap pemilih saat akan mencoblos diharuskan memakai sarung tangan. Agar tidak muncul klaster baru dari kegiatan pilkades,” tukasnya.
Terkait jumlah pengamanan dari TNI Polri dan Linmas saat pemungutan dan penghitungan suara pada tanggal 26 Maret 2022, Kasat Pol PP Gresik Suprapto menambahkan tiap desa penyelenggara Pilkades akan mendapat pengamanan dari Polres Gresik sebanyak 6 personil, Kodim 0817 Gresik 4 personil dan Linmas 3 personil. Selain itu ada BKO dari Polda Jatim sebanyak 100 personil dan untuk penempatannya itu wewenang Polres Gresik.
” Mengenai anggaran untuk pengamanan saat tahapan pemungutan dan pemilihan suara tanggal 26 Maret nanti untuk TNI Polri sudah dianggarkan oleh Pemkab. Sedangkan untuk pengamanan dari Linmas sebanyak 3 personil dibebankan kepada Panitia Pilkades,” terang Suprapto.
Selepas acara, Ketua Komisi 1 DPRD Gresik M. Saifuddin kepada awakmedia menjelaskan kesimpulan hasil sidak tersebut. Ada tiga poin yang menjadi perhatian yakni masalah anggaran dana Pilkades, jumlah pengamanan tiap desa penyelenggaran Pilkades dan anggaran pengaman. Sedangkan peringkatan status 4 desa tersebut dalam kondisi terkendali.
Dan anggota Fraksi Partai Gerindra asal Wringinanom berharap, agar pelaksanaan pilkades serentak di Kabupaten Gresik tahun 2022 bisa berjalan aman, luberjurdil dan sukses.
Kegiatan sidak Komisi 1 DPRD Gresik dalam rangka untuk menerima masukan maupun keluhan dari Panitia penyelenggara Pilkades dari 4 Desa di Kecamatan Kebomas maupun dari OPD terkait berlangsung gayeng dan mendapat respon yang baik dari para pihak yang hadir dengan tetap mematuhi prokes.(rud)
