Terverifikasi faktual Dewan Pers .

Home / Daerah

Senin, 29 Agustus 2022 - 13:09 WIB

2 Anggota DPRD Gresik Asal Partai Golkar Gelar Sosper

Gresik,Sekilasmedia.com – Dua anggota DPRD Gresik asal Partai Golkar yaitu Hamzah Takim dan H. Komsatun
menggelar sosialisasi peraturan Perundang-undangan (sosper) tahap V tahun 2022 di Cafe Sesantaian jalan raya Kalisasi Benjeng Kabupaten Gresik pada Minggu (28/8/2022).

H. Komsatun dalam kesempatan ini menyatakan bahwa salah satu fungsi dan tugas pokok DPRD yaitu membentuk peraturan daerah bersama kepala daerah.

Disamping itu, dari fungsi legislasi tersebut DPRD juga melakukan pengawasan terhadap operasional dari peraturan daerah ini sekaligus melakukan penyebarluasan atau sosialisasi produk hukum daerah atau perda.

Komsatun juga menjelaskan produk hukum daerah yakni perda yang disosialisasikan kali ini terdapat 3 perda.

” Pertama, Perda No. 1 Tahun 2019 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani. Dengan wilayah Balongpanggang dan Benjeng yang merupakan daerah pertanian, perda ini merupakan payung hukumnya,” katanya.

Dalam perda ini, semua diatur mulai perlindungan petani, keberadaan lahan, sarana dan prasarana pertanian sampai pengolahan dan hasil pertanian serta bantuan maupun perlindungan hak intelektual petani, paparnya.

Senada, Hamzah Takim menambahkan pada Perda No. 1 Tahun 2019 tersebut, sebagai bentuk perhatian pemerintah daerah kepada para petani di wilayah Kabupaten Gresik. Seperti akses pembiayaan bagi petani, akses ilmu dan pengetahuan dan masih banyak lagi.

Selanjutnya, Perda No. 14 Tahun 2019 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan. ” Dimana perda ini, sesuai visi misi pemerintahan Bapak Bupati kita. Tahun ini, DPRD dan Bupati memprioritaskan salah satu program pembangunan yaitu terkait penanggulangan kemiskinan,” ujarnya.

Karena, menurut Hamzah kemiskinan merupakan masalah yang bersifat multidimensi dan multisektor dengan berbagai karakteristik yang segera harus diatasi, untuk meningkatkan derajat kehidupan dan martabat masyarakat. Maka peran pemerintah dalam hal ini sangat krusial.

Dan kita ketahui, bahwa di Kabupaten Gresik, masyarakatnya beragam yang terdiri dari berbagai suku, ras, agama, golongan dan sosial ekonomi. Dengan keberagaman ini, Anggota Komisi 1 DPRD Gresik ini menekankan pentingnya pengelolaan yang baik dari pemerintah daerah agar kedepan tidak menimbulkan potensi konflik sosial, mengganggu ketentraman dan ketertiban umum.

Maka berdasarkan pertimbangan tersebut, sambungnya perlu adanya peraturan daerah yang mengakomodirnya, dengan menetapkan peraturan daerah terkait Penyelenggaraan Toleransi Kehidupan Bermasyarakat (Perda No. 16 Tahun 2020). (rud)

Share :

Baca Juga

Daerah

Polres Batu Peduli Korban Erupsi Gunung Semeru

Daerah

Peleton Angkutan Yonif 511/DY Laksakan Perbaikan Kendaraan Dinas

Daerah

Tempuh Jarak 26 Km, Bupati Probolinggo Kampanyekan Berangkat Kerja Dengan Bersepeda

Daerah

Bupati Gresik Resmikan Gedung UPT SMPN 34 Gresik

Daerah

RIBUAN SERTIFIKAT GRATIS TAK DIMINATI, ATR/BPN KOTA DENPASAR ATUR STRATEGI

Daerah

Serba Serbi Hari Jadi Asahan Bersama 1000 Anak Asahan

Daerah

Edukasi Disiplin Lalu Lintas Pada Ops Zebra Semeru 2022 Polres Madiun Kota Gandeng Radio

Daerah

Ditbinmas Polda Jatim Sosialisasikan Perubahan Warna Seragam Satpam