Gresik, Sekilasmedia.com – Pada kegiatan Reses masa persidangan ketiga tahun 2023 kali ini, Wongso Negoro anggota DPRD Gresik asal Fraksi Partai Golkar menampung sambatan atau aspirasi Badan Permusyawaratan Desa di wilayah Kecamatan Menganti yang berhubungan dengan hajad hidup masyarakatnya, bertempat di Desa Pengalangan Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik, Minggu (26/11/2023).
Menurut Wongso Negoro, reses merupakan wadah menampung atau menyerap aspirasi masyarakat melalui wakilnya di DPRD. Aspirasi yang masuk akan mendapat tanggapan, di tampung dan dirembugkan dalam fraksi untuk disampaikan ke dinas terkait agar mendapat penanganan.
Di sini, Wongso mencontohkan juga di tingkat desa, peran BPD sama dengan dewan di tingkat Kabupaten. Sama-sama untuk menyerap asiprasi masyarakat desa yang diwakilinya untuk dirembugkan dengan kepala desa.
” Dalam pembuatan peraturan desa, peran BPD dibutuhkan dalam memberikan masukan kepada kepala desa. Lalu rapat BPD dalam pembentukan Panitia Pilkades dan masih banyak lagi,” singkatnya.
Pada sesi selanjutnya, penyerapan aspirasi dari wakil masyarakat desa oleh BPD dari beberapa desa di Kecamatan Menganti. Seperti Ketua BPD Desa Sidojangkung menyampaikan masalah warga RW 6 Perumahan Menganti Satelit Indah yang mengeluhkan fasum di perumahan tersebut belum diserahkan ke Pemkab Gresik sampai sekarang, karena developernya melarikan diri.
” Kami meminta jalan keluarnya agar fasum tersebut segera bisa diserahkan ke Pemkab, agar kedepan ada perhatian terkait perawatan infrastrukturnya dari pemkab,” katanya.
Senyampang juga, Akhmad Taufik Ketua RW 9 Perum Green Menganti Desa Drancang menyampaikan terkait fasum tanah makam bagi warga perumahan yang belum ada,dan belum adanya penyerahan aset fasum perumahan tersebut ke pemkab Gresik.
” Kami sudah koordinasi sama developer, yakni mantan Bupati Lamongan Masfuk yang menjanjikan tanah makam, memang ada lahannya namun belum dibayar ke kades Drancang sampai sekarang. Kemudian masalah lain, yakni fasumnya belum diserahkan ke pemkab,” beber Taufik.
Terkait wadulan tersebut, Anggota DPRD Gresik asal Fraksi Partai Golkar asal Desa Pengalangan sangat konsern sekali terkait masalah di desa. Dia menyarankan pihak pemerintah desa dan warga RW 6 perum Menganti Satelit Indah dan Ketua RW 9 Perum Green Menganti bersama warga perumahan membuat laporan ke Dinas terkait agar ditangani atau mengajukan surat aduan ke Ketua DPRD agar dihearing.
Lalu, Ketua BPD Desa Laban yang wadul atas keluhannya dimana warga desanya tidak mendapat air bersih dari PDAM, tetapi warga perumahan kok mendapat. Sampai saat ini belum tersentuh PDAM.
” Dan kami sudah mendatangi PDAM dan berkoordinasi, ternyata hasilnya untuk pipa induk sampai ke SR dibebankan kepada swadaya masyarakat, sesuai RAB sebesar Rp. 3,1 miliar lalu kami tawar menjadi Rp. 2,7 miliar dan kalau dibebankan ke warga, maka tiap warga kena Rp. 3 juta. Dengan anggaran sebesar itu apa bisa diambilkan dari Dana Desa, mohon penjelasannya,” tandasnya.
Kembali Wongso menerangkan jika untuk pengadakan air bersih dari PDAM, selama ini dari swadaya masyarakat. Seperti di Desa Hulaan atau di Desa Pranti. Kalau untuk penggunaan anggaran dari Dana Desa maka perlu dimusdeskan dan meminta petunjuk dari Dinas PMD apa diperkenankan digunakan untuk pengadaan pipa air bersih di Desa Laban.
” Biasanya dibentuk panitia untuk pengadaan air bersih PDAM, nanti mengajukan ke PDAM. Nanti PDAM yang melihat dilapangan dan menghitung kebutuhan pipa sampai SR sekalian harganya. Kalau swadaya biasanya warga bisa melunasi secara mencicilnya. Setelah lunas baru dikerjakan proyeknya oleh pihak ketiga PDAM sampai selesai,” jelasnya. (rud)
