SURABAYA,Sekilasmedia.com-Musynas IMM 1 – 3 Maret 2024 telah dibuka Presiden RI Joko Widodo kemarin (1/3/2024). Pemikiran tulisan diantaranya sudah ada sejak beberapa waktu lalu. Diantara sebagian lainnya, karena semacam ada dorongan lebih kuat lagi setelah apa yang disampaikan Suli Daim yang Ketua Fokal IMM Provinsi Jawa Timur. Meskipun sudah lama hal tersebut disampaikan namun baru tahu dengan membacanya akan tetapi masih up to date. Termasuk jika misal dihubungkan dengan Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) yang setelah Pemilihan Presiden / Pilpres (14 Februari 2024), mengadakan Musyawarah Nasional (Musynas) untuk menentukan pimpinan nasional yang baru pada 1 – 3 Maret 2024. Munas yang dilaksanakan di Palembang, Sumatera Selatan, telah dibuka oleh Presiden RI Joko Widodo kemarin, (1/3/2024). Dimana pada bulan Maret pula, IMM akan memperingati miladnya, untuk yang ke-60, 14 Maret 1964 – 14 Maret 2024.
Dua Calon Ketua Umum (Caketum) yang kuat adalah Immawan Zaki Nugraha (Zaki Nugraha) yang saat ini menjabat Sekretatis Jenderal (Sekjen) DPP IMM serta Riyan Betra Delza asal Sumatera Barat yang saat ini berposisi Bendahara Umum DPP IMM dan pernah kuliah di Yogyakarta. Sedangkan diantara ‘peta’ Jawa yang kemungkinan bisa masuk formatur adalah Muh. Akmal Ahsan dari Provinsi DIY dan M. Miftahul Firdaus Suudi ketua DPD IMM Jatim yang pernah ditawari Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa, jika diantara fokus IMM Jatim adalah ‘menciptakan’ pengusaha muda maka diberi peluang Khofifah untuk ikut menangani program di Pemprov Jatim yang nilainya puluhan triliun rupiah tiap tahunnya, bahkan ada yang menyebut sekitar Rp.60 Triliun – Rp.70 Triliun.
Kebetulan Suli Daim ‘kenalan’ ketika ngobrol sepakbola, yang pada beberapa waktu lampau anak kami Ahmad Dzaki Akmal Yuda (Dzaki Akmal / Akmal) masuk tim Persebaya Liga 1 Elite Pro Academy (EPA) U-16 (usia 16) selama sekitar dua tahun (diantaranya bersama Marselino Ferdinan), akan tetapi sayangnya saat dipanggil lagi untuk bergabung Persebaya EPA yang usia delapan belas (U-18), pas cedera. Belum rejekinya atau akan diberi hal lain yang terbaik dari Yang Maha Kuasa. Sekarang di Al Anwar dekat kampus UPN Veteran Surabaya.
Suli Daim politisi partai PAN yang pernah menjadi anggota DPRD Jatim selama tiga periode, dalam Pemilu 14 Februari 2024 yang baru lalu juga potensi besar terpilih menjadi Anggota DPRD Jatim, dikenal juga sebagai Manajer Tim Sepakbola PS Hizbul Wathan (PSHW) milik PW Muhammadiyah Jatim, diantaranya bersama Muhammad Mirdasy sebagai Direktur Komersial Dan Bisnis PSHW. Mirdasy pernah menjadi pengurus berbagai partai politik di level Jatim, termasuk menjadi Ketua Partai Perindo Jatim, partainya Hary Tanoesoedibjo. Soal Suli Daim sepertinya juga akan terpilih sebagai anggota DPRD Jatim 2024 – 2029, dimana saat ini maju Caleg DPRD Jatim dapat nomor urut satu (1) dari PAN untuk Dapil Jatim 9 yang meliputi Kabupaten Pacitan, Kabupaten Ponorogo, Kabupaten Trenggalek, Kabupaten Magetan, dan Kabupaten Ngawi.
Namun yang dikatakan Suli Daim dalam konteks saat ini adalah sehubungan dirinya ketika sebagai Ketua Forum Komunikasi Alumni (Fokal) Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Provinsi Jatim.
Menurut Suli Daim, Fokal IMM harus jalan untuk menampung kepentingan kader IMM dan mengambil kebijakan strategis. Karena Fokal harus mampu memberikan ruang bagi para kader (juga kepada mahasiswa anggota IMM), memberikan akses jaringan seluas-luasnya.
Menurut Suli Daim yang juga pengurus PW Muhammadiyah Jatim, bahwa Fokal IMM bukan sekadar paguyuban, yang hanya sekadar ngumpul-ngumpul, tetapi sebuah organisasi yang harus mempunyai program untuk menata para kader.
Apalagi menurutnya, banyak potensi kader dalam bidang politik, ekonomi, pendidikan, sosial kemasyarakatan harus diambil dan disinergikan. Sehingga Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) semakin mempunyai daya tawar dan kekuatan besar yang mengambil bagian dalam meluruskan kiblat bangsa.
Pernyataan Suli Daim tersebut sangat mendasar dan vital, bahkan bisa saja untuk organisasi ikatan alumni yang lain maupun organisasi kemahasiawaan manapun, dalam era saat ini dan ke depan yang sangat penting bagi siapapun untuk bisa menata SINERGI antar potensi di internal organisasinya. Bahkan organisasi terbesar pertama dan kedua di Indonesia, Nahdlatul Ulama / NU (yang memiliki anggota sekitar 95 juta – 120 juta dari sekitar 278 juta jiwa rakyat Indonesia) dan Muhammadiyah (yang memiliki anggota 60 juta lebih) pun vital untuk benar-benar bisa menata SINERGI internal untuk kemanfaatan anggota maupun masyarakat luas, terlebih dalam kerangka untuk ikut mewujudkan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945 dimana diantara yang mendasar ada dalam Pancasila tentang keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia dan juga sebagian bagian yang ada dalam Pembukaan UUD 1945 bahwa: “…..untuk memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa….”
Memajukan kesejahteraan umum diantaranya bahwa masyarakat harus bisa terpenuhi kebutuhan dasarnya dan bukan dipermainkan; mencerdaskan kehidupan bangsa diantara maknanya bahwa pendidikan hingga jenjang Perguruan Tinggi (PT) adalah hak yang harusnya dipenuhi oleh negara, beriring suporting masyarakat termasuk NU, Muhammadiyah, CSR-CSR dan lain-lainnya.
Sudahkah benar-benar SINERGI yang sesungguhnya semacam itu benar-benar terlaksana dengan maksimalisasi?
Jika sudah, mungkin di Indonesia tidak ada lagi rakyat yang miskin, atau minimal sangat-sangat minim jumlah yang miskin apalagi dengan standar kemiskinan per individu kabarnya adalah jika pendapatan per orang ‘rata-rata’ dibawah Rp.600 rb per orang per bulan? Itupun masih jutaan warga yang berada dalam posisi itu, termasuk warga NU dan Muhammadiyah yang bisa jadi ada juga dari ‘warga’ Fokal IMM maupun IMM-nya.
Meskipun yang lebih wajib untuk mewujudkan cita-cita Proklamasi adalah negara, akan tetapi NU dan Muhammadiyah, termasuk ‘perangkat’ Fokal IMM serta IMM-nya, sangat penting untuk bisa ikut ‘menjembatani’ dan ‘mengawal’ proses yang dilakukan pemerintah, dengan pro aktif agar lebih terstruktur dan tepat sasaran. Selain itu, dengan SINERGI mengefektifkan potensi internal untuk bahu – membahu, agar keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu bisa lebih cepat terwujud, serta dengan pendidikan yang bisa terjangkau oleh seluruh warga – bangsa dan bukan malah kian lama kian mahal.
Gambaran praktis untuk lebih memaksimalisasi diantaranya misal masing-masing yang memiliki jalur mulai dari pusat, provinsi, kabupaten / kota, hingga kecamatan serta desa, bahkan RT / RW, atau dengan proporsi jaringan yang dimiliki dengan serius mengidentifikasi untuk lebih ‘partisipasi’. Bahkan jika misal ‘memiliki’ kader yang menjadi Kepala Desa / Lurah, untuk program ‘kasat’ mata yang bisa ‘diawasi’ maka benar-benar harus diawasi. Misal untuk program PKH maupun yang sejenisnya. Bisa juga untuk program Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan sejenisnya dari pendidikan tingkat dasar hingga Perguruan Tinggi. Hal yang jika sinergi, lebih mudah untuk dilakukan dan menjadikannya lebih efektif, dan penting untuk diperluas serta diperbanyak.
Pada sekitaran HUT Kemerdekaan RI ke-77, sekitar 17 Agustus 2022, Ketua Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Anwar Abbas tak lupa mengingatkan setelah 77 tahun Indonesia merdeka, masih banyak kemiskinan dan orang miskin di negeri ini. Hal itu disebut oleh sosok yang akrab disapa sebagai Buya Anwar Abbas, adalah tantangan besar negara. Begitu pula Said Aqil Siradj ketika menjabat Ketua Umum PBNU menyebut bahwa masih banyak rakyat Indonesia yang miskin termasuk warga NU, namun sayang diantaranya hanya retorika, kurang riilisasi.
Diingatkan Anwar Abbas pula seluruh komponen bangsa Indonesia mengenai betapa sangat pentingnya perjuangan penuntasan kemiskinan. Dimana hal itu menurutnya adalah bagian dari salah satu tujuan kemerdekaan Indonesia, yaitu menciptakan kemakmuran rakyat.
Buya Anwar Abbas yang lahir tanggal 15 Februari 1955 (di Balai Mansiro, Guguak VIII Koto, Lima Puluh Kota, Sumatera Barat, red.) menegaskan, berdasarkan amanat konstitusi, yaitu Pasal 34 UUD NKRI 1945, tidak boleh ada lagi fakir, orang miskin, serta anak telantar.
Hal tersebut salah satunya bisa dilakukan dengan yang disampaikan Suli Daim dengan menggali banyak potensi kader dalam bidang politik, ekonomi, pendidikan, sosial kemasyarakatan harus diambil dan disinergikan. Dengan dimanfaatkan sebagai internal dan juga energi ‘mendampingi’ proses pelaksanaan oleh pemerintah.
Hal semacam itu juga penting menjadi bagian untuk dibicarakan dalam Musynas (DPP) IMM yang diadakan 1 – 3 Maret 2024 di Palembang, Sumatera Selatan, termasuk ketika hal itu menjadi bagian prioritas pusat IMM maka perlu dilakukan semacam ‘pengawalan’ hingga kebawah karena bagaimanapun yang di pusat jauh lebih komplit aksesnya.
Dengan ‘pengawalan’ hingga ke bawah (dan bukan retorika) akan terjadi percepatan gerak efektifnya untuk turut menyelesaikan problem yang dihadapi bangsa dan negara. Meskipun terlihat sederhana namun merupakan salah satu hal yang vital dan bisa riil. Bukan di awang-awang seperti yang sudah banyak dipidatokan negara, namun kurang sinkronisasi pelaksanaanya termasuk simpang siurnya nilai kesejahteraan rakyat, simpang siurnya dunia pendidikan, pertanian, kesehatan yang belum sungguh-sungguh berpihak rakyatm Belum lagi langkah-langkah lainnya? Semoga sampai juga ke Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) pada saat membuka Musynas IMM, maupun selanjutnya, dengan (untuk sementara) terpilihnya Prabowo Subiabto sebagai Presiden RI dari hasil Pemilu 2024.
Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) IMM, Abdul Musawir Yahya diantaranya mengatakan harapannya untuk Musynas IMM kali ini: diharapkan menghasilkan Ketua yang memiliki gagasan yang brilian untuk membawa Indonesia ke negara yang berdaulat seutuhnya. Yang untuk itu sinkron dengan yang disampaikan Suli Daim Ketua Fokal IMM Jatim: dengan sinergi. Semoga juga sampai kepada Presiden RI Joko Widodo, dan Prabowo Subianto yang kemungkinan akan menggantinya. Pendapat Anda? Sms atau WA kesini= 081216271926 (Siswahyu).
