PALEMBANG, Sekilasmedia.com- Sebanyak 1.484 orang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Kota Palembang resmi dilantik. Pelantikan tersebut dilakukan oleh Penjabat Pj Walikota Palembang, Ratu Dewa untuk PPPK Pemerintah Kota Palembang angkatan tahun 2023 pada Senin, (27/05/2024)
“Secara rinci, Kepala Badan Kepegawaian Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Yanuarpan Yani merincikan total keseluruhan PPPK yang dilantik sebanyak 1.484 orang.
Mereka terdiri dari Tenaga guru sebanyak 1.084 orang, tenaga kesehatan, 309 orang dan tenaga teknis lainnya 91 orang.
Selain itu juga 3 (Tiga) CPNS yang akan diresmikan.
Pengangkatan CPNS ini berdasarkan formasi Pola Pembibitan Daerah STTD Kementerian Perhubungan dan CPNSnya sebanyak 4 orang.
Pj Walikota Palembang mengatakan, apa yang para PPPK capai hari ini merupakan berkat doa dan kerja keras orang tua mereka. Sehingga pada hari mereka dilantik menjadi ASN PPPK, merupakan hal yang sudah lama dinanti-nantikan oleh mereka.
“Saya ucapkan selamat kepada mereka dan bisa melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya untuk masyarakat dan menjadikan generasi kedepan khususnya guru bisa menjadikan anak bangsa yang berprestasi membanggakan kedua orang tuanya,” ujar Ratu Dewa.
Untuk itulah, ke depan Dirinya mengatakan untuk formasi awal yang semula 6.212 orang ini telah disetujui 5.995 oleh pemerintah pusat.
“Saya harapkan kesempatan ini jangan sampai dilewatkan para Non ASN khususnya para tenaga teknis, guru kesehatan dan tenaga pendidik,” ujarnya.
Untuk penataan pegawai non ASN di lingkungan Pemkot Palembang ini kembali didata dengan data yang baru dengan total yang baru bisa mengangkat suruh pegawai non ASN di Pemkot kota Palembang.
“Mengenai tahapan tes nanti, jika ada yang tidak lulus maka akan ada kebijakan dari pemerintah pusat untuk mereka yang tidak lulus,” jelasnya.
Jadi kata Ratu Dewa, total keseluruhan ada 1.484 ASN PPPK yang dilantik.
Mengenai penempatan mereka disesuaikan berdasarkan tempat semua mereka bekerja pada saat menjadi tenaga Non PNSD.
“Tunjangan Perbaikan Pendapatan (TPP) untuk PPPK ini, tentunya diukur dengan berdasarkan kemampuan pendapatan daerah masing-masing,” terangnya.
Selanjutnya ia menambahkan, TPP tersebut jika ada yang dialokasikan untuk PPPK.
Tentunya tidak sama dan harus disesuaikan dengan pendapatan daerah masing-masing.
“Poin pertama adalah yang penting mereka mendapatkan gaji dengan latar belakang pendidikan mereka sesuai aturan yang ada,” ucap Ratu Dewa.
Untuk S1, DIII dan SMA tentunya dibedakan dan semua dianggarkan di APBN.
Namun untuk tunjangan anak dan istri itu dibebankan ke APBD daerah masing-masing dan wajib diberikan oleh daerah.
“Jadi untuk TPP belum ada, masih tahap pembahasan,” tegas dia. Menjawab isu Nasional mengenai penerimaan PPPK angkatan tahun 2024, ratu Dewa menjelaskan jika pihaknya akan mengakomodir usulan-usulan pendataan dari seluruh OPD yang ada. Namun untuk petunjuk teknis dan pengujiannya nanti belum selesai yang jelas untuk formasi guru akan kembali lebih banyak lagi ditahun ini.
Total keseluruhan guru 1.258 orang dan yang telah disetujui oleh pemerintah pusat sebanyak 5.595 orang.
“Untuk sementara sedang masuk dalam tahap proses mungkin akan rampung dibulan Juni- Juli,” kata dia. Sedangkan jumlah 6.212 orang yang diusulkan itu akan diverifikasi lagi, mungkin dari data itu tidak termasuk dalam Data Pokok Kependidikan (Dapodik) mereka masih mengacu pada data lama.
“Insya Allah datanya tidak terlalu jauh dengan total yang diusulkan semula, namun data tersebut akan diverifikasi oleh pusat dan disetujui 5.595 orang,” tegasnya lagi. Ia menambahkan untuk Tendik ini mereka harus cek lagi apakah masuk dapodik atau tidak, karena sekolah banyak yang mengusulkan namun harus kembali diverifikasikan oleh pemerintah pusat.
( ril/N)
