Buleleng ,Sekilasmedia.com– Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) RI, Maruarar Sirait meninjau sejumlah program perumahan di Kabupaten Buleleng, Bali, Selasa (28/1).
Kunjungan kerja itu mencakup Perumahan Taman Wira Lovina di Kecamatan Sukasada serta Desa Banjar Asem di Kecamatan Seririt.
Diawali dengan tinjauan ke program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) atau program perumahan bersubsidi di Perumahan Taman Wira Lovina, Desa Kayuputih Melaka.
Menteri PKP Maruarar Sirait mengapresiasi terhadap kualitas rumah yang dibangun. Karena diketahui lebih dari 1.100 unit rumah subsidi yang dibangun dibiayai oleh sejumlah perbankan BUMN.
“Saya cek lapangan. Kita sedang buat formulasi baru tahun ini, tujuannya satu bagaimana dengan anggaran sama penerima rumah subsidi jumlahnya meningkat dan tidak melanggar aturan,” ujarnya.
Maruarar juga menyoroti pentingnya memastikan fasilitas rumah sesuai kebutuhan masyarakat yang sebagai konsumen serta memanfaatkan.
“Saya tanya sejumlah masyarakat, MCK sudah oke, saluran airnya oke. Ada yang sudah baik tapi ada juga yang perlu diperbaiki,” tambahnya.
Lanjut bergeser di tempat lain, yaitu Desa Banjar Asem, Seririt, Menteri PKP kembali menegaskan pentingnya program perumahan yang tepat sasaran dan bebas dari pungutan liar.
Menurutnya dalam program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), pemerintah mengalokasikan dana Rp 20 juta per rumah untuk bahan bangunan dan upah tukang.
“Dengan anggaran terbatas harus ada prioritas. Juga mendapatkan developer yang tepat. Tepat sasaran yang membutuhkan,” katanya.
Selain itu, untuk mengingatkan agar lahan pertanian produktif tidak digunakan perumahan. Maruarar kembali meminta dan perlu diingat bahwa Presiden memliki program swasembada pangan, sehingga dilarang keras lahan pertanian digunakan.
“Saya mohon Gubernur dan Bupati jangan lahan produktif digunakan untuk perumahan. Jangan menyelesaikan masalah dengan masalah,” sentilnya.
Khusus untuk Bali, Maruarar menekankan perlunya hunian yang sesuai dengan kultur budaya setempat. Bahkan telah mengusulkan rumah untuk seniman dimana sudah dipikirkan dan dibahas serius.
Dijelaskannya kurun waktu 20 Oktober 2024 hingga 20 Januari 2025, total rumah KPR subsidi melalui perbankan mencapai 36.057 unit di seluruh Indonesia dengan nilai Rp4,54 triliun. Ditambah suplai stok tambahan sebanyak 43 ribu unit dan dalam proses pembangunan sebanyak 10.440 unit.
“Kita buat sistem, kementerian kami agar lebih cepat dan efisien bagi masalah agar Presiden juga bisa cek progresnya. Kebijakan presiden yang pro rakyat kita dorong terus,” pungkasnya.
Penulis : Soni
Editor: Kaylla
