Palembang,Sekilasmedia.com-
Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) di Sumatera Selatan kembali jadi sorotan tajam. Koalisi Aktivis bersama sejumlah organisasi masyarakat PEKAT mengungkapkan keprihatinan mendalam terkait pelaksanaan SPMB yang dinilai masih semrawut dan tidak transparan. Dalam audiensi dengan Komisi V DPRD Sumsel pada Jumat (23/5/2025).
Koordinator Koalisi, Ir.Suparman Romans, menegaskan bahwa akar masalah utama terletak pada aplikasi pendaftaran yang dianggap tidak efektif dan rentan manipulasi.
“Yang menjadi sorotan utama adalah aplikasi yang menjadi pintu masuk seluruh proses seleksi. Inilah sumber kekacauan yang memicu banyak protes dan keluhan dari masyarakat, terutama dari para orang tua siswa,” ujar Suparman usai pertemuan bersama DPRD Komisi V.
Ia menjelaskan, sistem ini justru menimbulkan ketidakadilan. Banyak data yang diduga bisa dirubah, banyak kecurangan baik operator maupun oknum yang terlibat.
“Saya melihat langsung di lapangan, ada ketidaksesuaian dalam pengisian data. Contohnya, jalur domisili malah dinilai berdasarkan nilai, sedangkan jalur afirmasi berdasarkan jarak rumah.
Ini membuktikan bahwa sistem yang diterapkan masih jauh dari sempurna dan perlu evaluasi menyeluruh,” jelasnya.
Lebih lanjut, Ir. Suparman Romans memperingatkan bahwa jika tidak segera ditindaklanjuti, kondisi ini bisa memicu keresahan masyarakat luas, apalagi pengumuman hasil seleksi dijadwalkan keesokan harinya.
“Kami mengatakan kepada pemerintah daerah melalui Komisi V untuk menunda proses pengumuman. Seluruh proses SPMB ini sampai ada formulasi sistem yang benar-benar adil dan bisa diterima semua pihak,” tegasnya.
Ia juga menekankan bahwa perbaikan sistem ini harus melibatkan semua pihak, mulai dari eksekutif, legislatif, hingga masyarakat sebagai penerima langsung.
Komisi V DPRD Sumsel menaggapi sangat positif. Menurut Suparmans. Komisi V tidak hanya memahami aspirasi yang disampaikan, tetapi juga siap menindaklanjuti dengan langkah konkret.
“Komisi V bahkan meminta dukungan moral dari kami dan berjanji akan memanggil Dinas Pendidikan untuk meminta klarifikasi. Tuntutan kami agar proses SPMB ini ditunda juga akan mereka sampaikan,” pungkasnya.
